Data Program Bantuan Diselaraskan

Anggaran tambahan Rp 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19 belum ada dalam APBN 2020. Namun, pemerintah memastikan berbagai program untuk masyarakat segera direalisasikan.

JAKARTA, KOMPAS — Program yang diluncurkan pemerintah dalam penanganan Covid-19 diselaraskan agar tidak tumpang tindih. Namun, tambahan belanja dan pembiayaan untuk penanganan Covid-19 yang sebesar Rp 405,1 triliun masih belum dialokasikan dalam APBN 2020.

Meski demikian, pemerintah memastikan berbagai program itu segera direalisasikan.

Terkait penanganan Covid-19, anggaran kartu prakerja ditambah dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Peserta program mendapat insentif Rp 2,55 juta selama empat bulan, yang terdiri dari insentif pelatihan Rp 600.000 per bulan dan insentif tambahan pascaprogram Rp 150.000. Peserta juga menerima manfaat biaya kelas pelatihan daring Rp 1 juta.

Jumlah peserta ditambah, dari 2 juta orang per tahun menjadi 5,6 juta orang per tahun. Setiap pekan, pemerintah membuka pendaftaran bagi 164.872 orang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui telekonferensi, Rabu (1/4/2020), menyampaikan, kartu prakerja untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi beban hidup pekerja dan pelaku usaha yang terkena dampak Covid-19. ”(Kartu) ini menjadi instrumen pemberian insentif bagi pekerja yang mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, serta pelaku usaha kecil menengah dan informal yang kesulitan berusaha,” katanya.

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan terkait pelaksanaan program kartu prakerja sesuai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, inventarisasi data dan koordinasi lintas kementerian/lembaga penting untuk memastikan bantuan sosial diberikan secara merata dan tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Direktur Kemitraan Kartu Prakerja Panji W Ruky mengatakan, seleksi ketat diberlakukan agar masyarakat tidak menerima bantuan ganda. Data calon peserta dicek silang dengan Kementerian Sosial. Kartu prakerja ditujukan bagi masyarakat yang belum menerima PKH dan kartu sembako dari Kemensos.

Menteri Sosial Juliari P Batubara, Selasa (31/3/2020), menyampaikan, Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) segera disalurkan.

”Sudah pasti akan terlaksana. Bantuannya dikirim melalui rekening penerima manfaat. Data sudah ada untuk perluasan Program Sembako dan PKH. Tinggal pembuatan kartu tambahan atau pembukaan rekening dan pengiriman kartu ke penerima manfaat,” ujarnya.

Menurut Juliari, untuk Jaring Pengaman Sosial, pemerintah mengalokasikan Rp 110 triliun. Anggaran ini antara lain untuk menambah penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dari per tiga bulan menjadi per bulan. Jumlah KPM juga ditambah, dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana menyampaikan, pemerintah mengkaji perluasan insentif tarif listrik bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau industri berorientasi ekspor.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Petugas mengecek meteran listrik di ruang panel listrik di kawasan Pejompongan, Jakarta, Rabu (7/8/2019). PT PLN (Persero) akan bertanggung jawab atas matinya listrik di separuh Pulau Jawa pada Minggu (5/8/2019) kemarin. Sebagai bentuk tanggung jawab, PLN berjanji memberikan kompensasi kepada para pelanggan yang listriknya padam.

Terkait Covid-19, pemerintah menggratiskan tagihan listrik bagi pelanggan rumah tangga golongan 450 volt ampere (VA) dan potongan tarif 50 persen bagi golongan 900 VA yang tidak mampu. Anggaran yang disediakan untuk insentif hingga Juni 2020 ini Rp 3,5 triliun. Ada 23,8 juta pelanggan 450 VA dan 7,2 juta pelanggan 900 VA tidak mampu.

Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN I Made Suprateka menyampaikan, PLN membahas realisasi insentif itu.

Tambahan

Dalam konferensi pers virtual terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, diperlukan tambahan anggaran Rp 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19. Jumlah itu untuk bidang kesehatan Rp 75 triliun, perluasan jaring pengaman sosial Rp 110 triliun, dukungan industri Rp 70,1 triliun, dan program pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun.

Tambahan anggaran tersebut belum dialokasikan dalam APBN 2020 sehingga pemerintah akan menggunakan saldo anggaran lebih dari Rp 160 triliun, dana abadi, dan dana yang dikelola badan layanan umum.

Baca juga: Tambahan Anggaran untuk Covid-19 Perlebar Defisit APBN

Sri Mulyani menambahkan, pembiayaan juga dari penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri.  Untuk memenuhi kebutuhan itu, defisit anggaran diperlebar dari target 1,76 persen menjadi 5,07 persen produk domestik bruto pada 2020. (SON/AGE/KRN/APO)