Di tengah wabah Covid-19, nilai tukar petani (NTP) pada Maret 2020 turun 1,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan NTP disebabkan ketidaklancaran distribusi dan hasil produksi yang terdampak hama.
Oleh
Nina Susilo/Maria Paschalia Judith Justiari
·3 menit baca
Kompas/Heru Sri Kumoro
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar dalam rapat terbatas Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik dengan sejumlah menteri dan kepala daerah melalui video conference di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020). Jokowi meminta para menterinya menyiapkan skenario komprehensif ihwal mudik Lebaran 2020 ini.
BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta ketersediaan dan distribusi komoditas pangan dipastikan lancar menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H. Hal itu dapat terpenuhi, antara lain, dengan tidak ada pemblokadean jalan untuk angkutan logistik.
”Kita harus memastikan semua distribusi logistik ini lancar. Saya harap Mendagri menegur (pemimpin) daerah yang memblokade jalan-jalannya agar distribusi logistik tidak terganggu,” kata Presiden, Kamis (2/4/2020), saat membuka rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Hadir dalam rapat itu, antara lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Seusai rapat, Airlangga menjelaskan, stok 11 komoditas pangan di Indonesia masih mencukupi. Pasokan beras dinilai aman karena masih ada stok dan akan ada panen raya pada April hingga Juni. Pasokan jagung, bawang merah, cabai merah besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng juga dinilai mencukupi.
Terkait bawang putih, sudah ada persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Dalam satu hingga dua bulan mendatang akan datang 160.000 ton bawang putih. Dengan demikian, harganya diharapkan kembali Rp 20.000-Rp 30.000 per kilogram. Sementara itu, harga gula pasir di pasar dan toko swalayan di Jakarta, Bogor, dan Bandung kini Rp 17.000-Rp 18.000 per kg.
Padahal, harga normal sekitar Rp 12.500 per kg. Terkait hal ini, Airlangga mengatakan, ”Pemerintah sudah melakukan operasi pasar (melalui) pengalihan (dari) industri dalam negeri. Dari Dumai, misalnya, sudah dialokasikan 20.000 ton, dari Lampung 33.000 ton, dan dari sektor industri makanan-minuman dialihkan 250.000 ton.”
Gula pasir yang dialihkan dari sejumlah daerah ini didistribusikan, antara lain, ke Banten, Jabodetabek, Sumatera Utara, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Bulog bahkan menjual gula pasir Rp 10.500 per kg dalam operasi pasar.
Aktivitas pengepul yang membeli gabah petani saat ini cenderung menurun karena pandemi virus Covid-19.
Belum menyejahterakan
Badan Pusat Statistik menginformasikan, nilai tukar petani (NTP) pada Maret 2020 turun 1,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 102,09. Penurunan NTP disebabkan ketidaklancaran distribusi dan hasil produksi yang terdampak hama. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) Guntur Subagja, penurunan NTP mencerminkan tekanan pendapatan yang dialami petani. Salah satu tekanan itu berasal dari tidak lancarnya distribusi.
Guntur mengatakan, aktivitas pengepul yang membeli gabah petani saat ini cenderung menurun karena pandemi virus Covid-19. Kebijakan dan imbauan kepala daerah agar warga melakukan pembatasan sosial menimbulkan ketidakpastian pada arus distribusi dan logistik.
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PAPUA
Panen gabah kering di salah satu sentra komoditas di Kabupaten Merauke pada pertengahan Maret 2020.
Pada Maret lalu, pemerintah meningkatkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani menjadi Rp 4.200 per kg melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah atau Beras. ”Peningkatan HPP ini membuat petani mendapatkan harga yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Guru Besar Fakultas Pertanian IPB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Dwi Andreas Santosa.
Meski demikian, Dwi menyebutkan, ongkos produksi GKP berdasarkan survei asosiasinya pada April 2019 sebesar Rp 4.532 per kg. Artinya, kenaikan HPP tersebut berpotensi belum mampu menyejahterakan petani. Di masa seperti ini, Dwi menilai pendapatan petani mesti disokong dengan jaminan kelancaran distribusi dari sentra panen ke konsumen. ”Pemerintah perlu mengamankan jalur logistik dan jalur distribusi produk pangan. Jangan sampai ada yang tertahan,” katanya.
