Pemerintah segera membangun pembangkit lokal dengan memanfaatkan energi yang tersedia untuk mengalirkan listrik ke 433 desa di wilayah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Merebaknya wabah Covid-19 tidak menyurutkan upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Program elektrifikasi nasional yang masih menyisakan 0,52 persen desa yang belum teraliri listrik diputuskan dilanjutkan.
Saat menyampaikan sambutan pengantar rapat terbatas membahas peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan yang dilakukan melalui telekonferensi, Jumat (3/4/2020), Presiden Joko Widodo menyampaikan masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapat akses listrik. Desa-desa itu tersebar di empat provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
Jumlah desa yang belum teraliri listrik memang hanya 0,5 persen dari total 75.436 desa di Indonesia. ”Meskipun jumlahnya sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah desa di seluruh Tanah Air, 75.000 lebih, apa pun ini harus diselesaikan,” kata Presiden yang memimpin rapat dari Istana Merdeka, Jakarta.
Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Presiden, rasio elektrifikasi atau tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan total penduduk Indonesia sudah mencapai 99,48 persen. Jumlah tersebut naik signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2014 di mana rasio elektrifikasi masih di kisaran 84 persen. Akan tetapi, dalam indikator electricity access population, Indonesia masih berada di peringkat ke-95, jauh di bawah Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand.
Karena itulah Presiden meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta kementerian terkait lainnya mengidentifikasi kondisi 433 desa yang belum teraliri listrik tersebut. Identifikasi salah satunya dilakukan untuk melihat kepadatan penduduk serta letak geografis desa, apakah berdekatan dengan desa lain yang sudah teraliri listrik atau malah berjauhan.
Identifikasi penting dilakukan untuk menyusun strategi yang tepat untuk membuka akses elektrifikasi.
”Dengan identifikasi itu, kita dapat menentukan strategi, pendekatan teknologi yang tepat, apakah dengan ekstensi jaringan listrik ataukah dengan pembangunan mini grid, seperti mikrohidro, PLTG (pembangkit listrik tenaga gas), ataupun distribusi tabung listrik yang dilengkapi dengan stasiun pengisian energi listrik,” ujar Presiden Jokowi.
Tak hanya itu, Presiden juga meminta jajarannya memastikan ketersediaan anggaran untuk membuka akses listrik di 433 desa. Anggaran juga perlu disiapkan untuk memberi kemudahan akses listrik bagi masyarakat miskin.
Para menteri juga diminta menyiapkan regulasi dan kebijakan investasi untuk mendukung program elektrifikasi di perdesaan tersebut. Dengan adanya elektrifikasi itu, diharapkan keperluan masyarakat terpenuhi sekaligus memberikan nilai tambah bagi peningkatan produktivitas ekonomi di desa-desa tersebut.
”Dengan adanya listrik, kita harapkan anak-anak bisa belajar di malam hari dengan penerangan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikan kita juga semakin meningkat,” ujar Presiden.
Program elektrifikasi di 433 desa bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2020. Bahkan, ditargetkan sebagian dari 433 desa sudah teraliri listrik pada 17 Agustus 2020.
Seusai rapat terbatas, Direktur PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengungkapkan, merebaknya wabah Covid-19 bisa saja menjadi kendala dalam pelaksanaan program elektrifikasi perdesaan. Namun, ia memastikan program elektrifikasi di 433 desa bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2020. Bahkan, ditargetkan sebagian dari 433 desa sudah teraliri listrik pada 17 Agustus 2020.
Program elektrifikasi di 433 desa itu dilaksanakan dengan membangun pembangkit lokal dengan memanfaatkan energi yang tersedia. Setidaknya dana sebesar Rp 735 miliar disiapkan untuk membangun stasiun pengisian listrik di desa-desa tersebut.