Pengumpulan Data Dikebut

Pendataan calon peserta program Kartu Prakerja masih berlangsung di kementerian dan lembaga. Calon peserta juga bisa mendaftar secara dalam jaringan.

JAKARTA, KOMPAS — Pendaftaran program Kartu Prakerja yang semula akan dibuka pada 7 April 2020 diundur karena pendataan calon peserta belum rampung. Pendataan jadi kunci agar bantuan selama pandemi Covid-19 tepat sasaran dan komprehensif.

Pemerintah disarankan memverifikasi data yang ada dengan data yang sedang disusun serikat pekerja dan buruh.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, per 1 April 2020 ada 2.311 pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh 56 perusahaan dan 9.183 pekerja dari 153 perusahaan dirumahkan. Pekerja yang dirumahkan ada yang tanpa dibayar, tetapi ada juga upahnya dibayar setengah.

Direktur Kemitraan Kartu Prakerja Panji W Ruky, Minggu (5/4/2020), menyampaikan, pendaftaran program Kartu Prakerja akan dibuka pada pekan kedua April 2020. Pembukaan pendaftaran yang semula ditargetkan pada 7 April 2020 diundur karena pendataan calon peserta saat ini masih berlangsung di masing-masing kementerian dan lembaga.

Pendaftaran program Kartu Prakerja akan dibuka pada pekan kedua April 2020.

Pendaftaran Kartu Prakerja bisa secara dalam jaringan (daring) di laman prakerja.go.id serta lewat jalur tertutup, yakni usulan pendataan dari kementerian dan lembaga. Data yang sedang disusun pemerintah bersumber dari asosiasi pengusaha, dinas ketenagakerjaan di setiap daerah, BP Jamsostek, serta asosiasi pekerja dan buruh.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Para pekerja berlalu lalang saat jam pulang kerja di Terowongan Dukuh Atas, Jakarta, 18 Februari 2020. Pemerintah hendak merealisasikan program Kartu Prakerja pada April ini.

Kementerian dan lembaga menyerahkan hasil pendataan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lalu diteruskan ke Komite Kartu Prakerja selaku pelaksana program. ”Kami sedang menunggu usulan data. Jika datanya sudah lengkap, maka bisa dicatatkan, lalu peserta yang diusulkan juga harus mendaftarkan diri secara daring seperti masyarakat lain,” kata Panji.

Panji menambahkan, selain jalur tertutup dari usulan data kementerian/lembaga, masyarakat juga bisa proaktif mendaftarkan diri. ”Dalam sepekan, ada kuota 164.000 peserta. Jadi, masyarakat silakan mendaftar. Tetap ada tempat bagi masyarakat umum yang ingin mendaftar, asal memenuhi syarat,” katanya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyampaikan, pekan lalu, beberapa asosiasi pekerja dihubungi Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan data anggota mereka yang terkena dampak pandemi Covid-19. Data dari serikat pekerja dan buruh ini penting untuk menyeimbangkan sumber dari perusahaan dan pemerintah.

OPSI mencatat, ada 118 anggotanya yang melapor terkena dampak pandemi Covid-19. ”Kami mendata mereka yang di-PHK, yang dirumahkan dengan upah tidak penuh atau tidak diupah, dan mereka yang perusahaannya tidak berproduksi lagi, untuk diteruskan ke tim program Kartu Prakerja,” kata Timboel.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buruh menyelesaikan penanaman jaringan kabel listrik PLN di Jalan H Agus Salim, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2020). Proyek-proyek yang sudah terjadwal tetap berlangsung di tengah pandemi Covid-19 agar roda perekonomian tetap terus berjalan sekaligus meminimalkan para buruh kembali ke kampung halamannya.

Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang membawahi 12 federasi buruh, termasuk federasi pekerja sektor pariwisata, juga mengumpulkan data.

”Hampir semua cabang federasi masing-masing aliansi di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, sedang mendata pekerja yang kena dampak pandemi Covid-19. Jumlahnya belum tahu persis karena masih proses dan dikompilasi,” kata Ketua Presidium Gekanas Indra Munaswar.

Baca juga: Data Kartu Prakerja Diselaraskan agar Tidak Tumpang Tindih

Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Sofyan Abdul Latief mengatakan, pihaknya masih memproses data dari daerah-daerah di Indonesia, khususnya wilayah yang paling terpukul pandemi, karena sangat mengandalkan pemasukan sektor pariwisata.

Berbeda sikap

Sementara itu, Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, mengatakan belum dihubungi pemerintah terkait data untuk calon peserta program Kartu Prakerja.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para pekerja menyelesaikan cetakan adonan kerupuk mi di pabrik kerupuk mi Dua Kijang di Kampung Kaumpandak, Karadenan, Kabupaten Bogor, Kamis (2/4/2020). Sejak wabah Covid 19, pembuatan kerupuk mi turut terdampak dengan menurunnya penjualan akibat banyaknya pedagang dan pasar yang tutup. Sebelum wabah, pabrik mi ini biasanya mengirim ke pedagang paling sedikit 250 bal kerupuk mentah, tetapi dua pekan terakhir maksimal hanya 100 bal kerupuk. Kerupuk mi mentah ini dijual dengan harga Rp 75.000 per bal dengan berat 5 kilogram. Kondisi wabah ini diharapkan pembuat mi ini cepat berakhir agar perekonomian kembali normal, terutama mendekati bulan Puasa dan Lebaran.

Sekretaris Jenderal KSPI M Rusdi mengatakan, informasi perihal pemerintah meminta data dari organisasi buruh sudah menyebar di berbagai grup WhatsApp serikat pekerja. Bahkan, sejumlah pimpinan organisasi buruh mengaku dihubungi langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan.

”Banyak yang memberikan data secara personal atau dikoordinasi orang yang punya akses ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengumpulkan data. Kami belum membahas karena informasinya baru dan belum resmi, serta belum jelas juga prosedur dan mekanisme pembagian insentifnya,” kata M Rusdi.

Meski demikian, ada juga organisasi buruh yang menolak menyerahkan data.

Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengaku pernah dihubungi pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Ia diberi tahu, insentif bagi peserta program Kartu Prakerja sebanyak satu kali dengan nilai Rp 300.000. Adapun data yang diperlukan 70 orang.

Saat itu Nining menolak karena jumlah buruh yang terkena dampak pandemi Covid-19 sudah ratusan orang.

”Data riil pasti jauh lebih besar dan pemerintah belum tentu punya data konkret. Seharusnya pemerintah melibatkan organisasi buruh,” katanya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Jamaludin (27) menyelesaikan produksi masker kain di rumahnya di Kampung Baru, Desa Cibeureum, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/3/2020). Buruh pabrik garmen dan konfeksi di Pasar Minggu, Jakarta, yang tutup sementara seiring wabah Covid 19 ini tetap menjaga produktivitasnya dengan membuat masker kain sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan masker pelindung yang meningkat dan harga yang kian melambung tinggi. Saat ini dirinya menyelesaikan pesanan 100 lusin masker kain untuk permintaan salah satu grosir masker di Jakarta. Masker kain ini dijualnya dengan harga Rp 40.000 per lusin.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, insentif bagi peserta program Kartu Prakerja senilai Rp 2,55 juta selama empat bulan. Peserta memperoleh insentif pelatihan Rp 600.000 per bulan sebanyak empat kali dan insentif tambahan setelah program Rp 150.000. Peserta juga menerima manfaat biaya kelas pelatihan daring Rp 1 juta.