Pemerintah Siapkan Jaring Pengaman Sektor Pariwisata
Pemerintah menyiapkan stimulus bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah menyiapkan program perlindungan sosial bagi pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan mitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang disebut paling terpukul. Tak hanya memberikan stimulus bagi pelaku usaha yang tak melakukan pemutusan hubungan kerja, pemerintah juga menyiapkan program perlindungan sosial bagi pekerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Untuk mempersiapkan mitigasi dampak Covid-19 terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif, Kamis (16/4/2020), Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas secara virtual yang diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan para menteri. Mengawali sambutan pengantar ratas, Presiden menyampaikan pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor yang paling terpukul oleh pandemi Covid-19. Karena itu, langkah-langkah mitigasi perlu segera dilaksanakan.
”Pertama, program perlindungan sosial bagi pekerja di sektor pariwisata betul-betul harus dipastikan ada dan sampai pada sasaran,” kata Presiden yang memimpin ratas dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Langkah mitigasi lain yang akan disiapkan adalah stimulus bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, stimulus hanya akan diberikan kepada pelaku usaha yang tetap bertahan dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran selama pandemi.
Presiden juga meminta hasil realokasi anggaran di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Rp 500 miliar diarahkan untuk program-program padat karya bagi pekerja di sektor pariwisata.
Dalam jumpa wartawan virtual seusai ratas, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan berbagai program padat karya. Salah satunya adalah gerakan lauk siap saji yang bertujuan membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) pariwisata dan kuliner untuk memproduksi sekaligus membagikan lauk siap saji yang bergizi bagi masyarakat.
Program lain adalah penyediaan hotel bagi para tenaga medis. Wishnutama menyebut, saat ini setidaknya 1.354 tenaga medis ditempatkan di sejumlah hotel yang dekat dengan rumah sakit.
Kartu Prakerja
Untuk membantu para pekerja industri pariwisata yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan penghasilan karena Covid-19, pemerintah akan memberikan Kartu Prakerja. Menurut Wishnutama, Kartu Prakerja akan diberikan kepada sekitar 1,1 juta pekerja sektor pariwisata. Sementara itu, bagi pelaku ekonomi kreatif, seperti pekerja seni, bantuan sosial menurut rencana diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai.
Sesuai kentuan pemerintah, pemilik Kartu Prakerja akan mendapat bantuan dengan total nilai Rp 3,55 juta per orang. Angka ini terdiri dari Rp 1 juta untuk biaya pelatihan, Rp 600.000 yang akan diberikan kepada pemegang kartu setiap bulan selama empat bulan, dan sisanya Rp 150.000 untuk survei kerja yang dibayar kepada lembaga pemberi pelatihan.
Sementara itu, berdasarkan prediksi Kemenparekraf, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara bisa anjlok dari 16 juta orang pada 2019 menjadi 5 juta wisatawan di tahun 2020.
Kondisi itu menyebabkan negara berpotensi kehilangan devisa dari sektor pariwisata hingga 10 miliar dollar AS. Jumlah tersebut hanya separuh dari devisa pariwisata yang diperoleh tahun 2019 yang mencapai 20 dollar AS.
Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan insentif bagi pelaku usaha serta pemilik modal yang bergerak di sektor pariwisata. Namun, insentif itu hanya akan diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan PHK serta tetap membayarkan tunjangan hari raya kepada para pekerja.
Wishnutama menegaskan, sejumlah usulan insentif telah diajukan kepada Presiden Jokowi. Di antaranya, penundaan pelunasan PPh 21, pengurangan biaya listrik, keringanan biaya sewa properti, seperti aset BUMN bidang pariwisata. Usulan lain adalah membebaskan pajak hotel, restoran, pajak hiburan, serta pajak reklame, seperti keinginan para pengusaha pariwisata.
”Kami telah mengusulkan dan Presiden meminta kami dan kementerian terkait mengkaji berbagai kebijakan untuk membantu perusahaan atau usaha yang dengan syarat-syarat, misalnya membayar gaji saat dirumahkan, atau membayar gaji pegawai yang bekerja, tak melakukan PHK, tetap memberikan THR,” tuturnya.
Adapun Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo meminta pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk memulihkan industri pariwisata. Salah satunya dengan memperbaiki kondisi psikologis para wisatawan agar, begitu pandemi berakhir, kunjungan wisata kembali normal.
Dalam ratas, Presiden juga menyampaikan dengan optimistis bahwa lesunya industri pariwisata hanya akan terjadi hingga akhir tahun 2020. ”Tahun depan, saya perkirakan akan booming di bidang pariwisata. Semua orang ingin keluar, semua orang ingin menikmati kembali keindahan-keindahan yang ada di daerah-daerah wisata,” tuturnya.