PLN Sebut Kondisi Keuangan Terjaga Baik dan Mampu Bayar Utang

Pandemi Covid-19 memukul bisnis listrik PLN. Menurunnya permintaan listrik dan melemahnya kurs rupiah terhadap dollar AS menaikkan beban keuangan perusahaan. Namun, PLN menyatkan kondisi keuangan dalam keadaan baik.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Petugas melakukan pemeliharaan jaringan listrik di gardu induk tegangan ekstra tinggi (gitet) PT PLN (Persero) di Gandul, Depok, Jawa Barat, Jumat (12/4/2019). Pada kesempatan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan melakukan tinjauan dalam rangka memastikan kesiapan pasokan listrik dan kesiagaan PLN menjelang Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan kondisi keuangan perusahaan masih terjaga baik di tengah pandemi Covid-19. PLN juga akan tetap memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada seluruh mitra secara tepat waktu.

Di satu sisi, PLN mengakui, pelemahan rupiah terhadap dollar AS dan penurunaan permintaan listrik memukul kondisi keuangan perusahaan. Sejumlah langkah efisiensi telah dilakukan.

Dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas, Jumat (24/4/2020), Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly mengatakan, PLN tidak berencana bernegosiasi untuk menunda pembayaran utang. Sampai saat ini, semua kewajiban yang jatuh tempo telah dibayarkan sesuai jadwal.

Kondisi likuiditas PLN masih memadai untuk digunakan sewaktu-waktu dalam pemenuhan kewajiban. ”PLN melakukan upaya efisiensi biaya secara internal dengan tetap menjaga keandalan pasokan di tengah pandemi yang masih terjadi agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu,” kata Sinthya.

Dalam rapat dengar pendapat jajaran direksi PLN dengan Komisi VII DPR secara daring pada Rabu (22/4/2020), Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, dampak pandemi Covid-19 di Indonesia menurunkan permintaan listrik pada sistem Jawa-Bali sebesar 9,65 persen. Penurunan permintaan listrik tersebut berdampak langsung terhadap kinerja keuangan PLN.

”Setiap permintaan listrik turun 1 persen, pendapatan PLN turun Rp 2,8 triliun. Jika saat ini permintaan listrik turun hingga 10 persen, PLN merugi Rp 28 triliun,” ujar Zulkifli.

Setiap permintaan listrik turun 1 persen, pendapatan PLN akan turun Rp 2,8 triliun. Jika saat ini permintaan listrik turun hingga 10 persen, PLN merugi Rp 28 triliun.

KOMPAS/Lasti Kurnia

Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini (kiri di perahu karet) memantau dan memastikan listrik di pemukiman warga di Kayu Putih, Pedongkelan, Pulo Gadung, Jakarta, Selasa (25/2/20), benar-benar telah dimatikan.

Dampak penurunan harga minyak mentah dunia, menurut Zulkifli, tak terlalu besar pengaruhnya bagi PLN. Pasalnya, penggunaan bahan bakar minyak dalam bauran energi primer pembangkit PLN hanya 4 persen.

Batubara masih sangat dominan dalam bauran energi primer pembangkit PLN, yaitu sekitar 60 persen.

”Terkait pelemahan kurs, secara umum, setiap pelemahan Rp 1.000 terhadap dollar AS, biaya kami naik menjadi Rp 9 triliun. Namun, pergerakan kurs cukup dinamis. Kami akan lihat dampaknya hingga beberapa bulan ke depan,” kata Zulkifli.

Total ada piutang Rp 48 triliun ditambah insentif selama pandemi Covid-19. Saya cukup khawatir dengan kondisi keuangan PLN.

Baca juga: Insentif Listrik Sudah Menyentuh 10 Juta Pelanggan

SUMBER: KEMENTERIAN ESDM

Grafis bauran energi pembangkit listrik yang dioperasikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) hingga 2019.

Dalam rapat tersebut, Komisi VII juga mendesak agar PLN aktif menagih piutang kepada pemerintah sebesar Rp 48 triliun. Pemerintah juga diminta memberikan jaminan pembayaran sebagai kompensasi terhadap penggratisan tagihan listrik.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Seluruh Desa Dialiri Listrik Tahun Ini

Kompensasi itu terutama bagi pelanggan rumah tangga 450 volt ampere (VA) dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA yang masuk golongan tidak mampu. Total kompensasi tersebut senilai Rp 3,4 triliun sebagai insentif terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

”Jadi, total ada piutang Rp 48 triliun ditambah insentif selama pandemi Covid-19. Saya cukup khawatir dengan kondisi keuangan PLN,” ucap Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dari Partai Nasional Demokrat.