Pemulihan Ekonomi Jadi Fokus Pembangunan Tahun 2021

Presiden Joko Widodo optimistis pemulihan ekonomi yang terganggu akibat pandemi Covid-19 sudah bisa dilakukan pada tahun 2021.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas melalui telekonferensi, di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 tak hanya menyerang ketahanan kesehatan, tetapi juga perekonomian semua negara, tak terkecuali Indonesia. Karena itu, percepatan pemulihan ekonomi menjadi fokus pembangunan pada 2021.

Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) melalui telekonferensi, Kamis (30/4/2020), mengungkapkan, tahun ini sejumlah target pembangunan yang dirancang dalam Musrenbang tahun 2019 telah mengalami penyesuaian.

Prioritas pembangunan diubah untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Realokasi besar-besaran belanja negara harus dilakukan untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia dari pandemi Covid-19. Anggaran negara diprioritaskan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial untuk warga miskin, serta stimulus ekonomi bagi pelaku usaha demi mencegah pemutusan hubungan kerja.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Petugas dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang tergabung dalam tim penyalur bantuan bagi warga terdampak Covid-19 memindahkan paket-paket bantuan dari gelanggang olahraga Youth Center Manado untuk diangkut ke truk sebelum dibawa ke Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (29/4/2020).

Karena itu, lanjut Presiden, perencanaan pembangunan untuk tahun 2021 harus lebih adaptif dengan perkembangan situasi terkini. Berbagai skenario perlu disiapkan karena belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 ini berakhir. Tak hanya mitigasi, langkah-langkah pemulihan dampak pandemi juga harus disiapkan.

”Kita harus menyiapkan berbagai skenario, dari yang paling ringan, sedang, hingga yang paling berat. Dengan berbagai skenario itu, kita siapkan langkah-langkah mitigasi sekaligus langkah-langkah pemulihan dampak ekonomi,” kata Presiden yang menyampaikan sambutan dari Istana Merdeka, Jakarta.

Baca juga: Normal Baru dan Ketergantungan Digital

Optimistis

Presiden optimistis pemulihan ekonomi sudah bisa dilakukan pada 2021. Karena itu, para kepala daerah diminta melakukan pendataan sektor usaha yang terdampak.

”Saya minta para gubernur, bupati, wali kota, kepala Bappeda memilah di daerah masing-masing sektor apa yang terkena dampak paling parah, sektor apa yang dampaknya sedang, dan sektor apa yang masih bisa bertahan dan justru bisa mengambil peluang yang ada,” tuturnya.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Pekerja menyelesaikan pembangunan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Cikunir di Jalan Daan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Minggu (12/4/2020). Proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, menjadi salah satu proyek yang masih terus berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, Presiden juga meminta pemda untuk menyiapkan strategi besar, peta jalan, serta tahapan mitigasi dan pemulihan.

Pemda diharapkan bisa memilah sektor usaha yang bisa pulih dengan cepat dan usaha yang diperkirakan lambat pulih.

Hal yang tak kalah penting adalah menyiapkan rencana program untuk mengintervensi pemulihan perekonomian. Stimulus tak hanya diberikan bagi usaha kecil, menengah, dan besar, tetapi juga usaha ultramikro dan mikro.

Stimulus ekonomi juga harus bisa menjangkau sektor-sektor informal, seperti pedagang kaki lima, warung kecil, dan tukang tambal ban. Sebab, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah pekerja di sektor informal mencapai 40 juta jiwa.

Baca juga: Peluang Bisnis Terbuka, Industri Jasa Logistik Tetap Perlu Adaptasi

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana lengang saat jam makan siang di deretan warung tenda di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, Minggu (29/3/2020). Pembatasan aktivitas publik dan tutupnya sejumlah perkantoran dan pusat perbelanjaan di tengah pandemi Covid-19 berdampak langsung pada usaha kecil seperti warung makan.

Secara terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Soeharso Monoarfa menjelaskan, rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2021 memang difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

RKP 2021 akan difokuskan pada empat prioritas, yakni pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Tak hanya itu, RKP 2021 juga memuat tujuh prioritas nasional yang merupakan tujuh agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Antara lain, penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

”Ketujuh prioritas nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi, sesuai dengan tema RKP 2021. Berdasarkan fokus pembangunan RKP 2021, dilakukan penekanan pada empat prioritas nasional dan beberapa major project,” ujar Suharso.

Pembukaan Musrenbangnas juga dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk menghitung potensi yang dimiliki sekaligus melakukan reformasi atau perbaikan di berbagai bidang. Tak hanya sektor kesehatan, tetapi juga pangan, energi, dan perlindungan sosial.