UMKM adalah salah satu sektor informal yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan permodalan dari badan usaha membantu UMKM bertahan dan dapat mencegah pengangguran.
Oleh
ARIS PRASETYO
·3 menit baca
SUMBER: PERTAMINA
Karyawan Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V sedang menyiapkan paket bantuan sembako untuk 200 orang di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur. Mereka menggandeng UMKM sebagai penyedia produk paket bantuan yang juga berisi minuman herbal dan cairan penyanitasi tangan.
JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) menyiapkan bantuan modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 sebesar Rp 100 miliar. Bantuan modal tersebut akan dibagikan kepada 1.000 UMKM di sejumlah provinsi yang terdapat wilayah kerja Pertamina. Selain bantuan permodalan, perusahaan juga memberikan pelatihan pengembangan usaha.
UMKM yang mendapat bantuan tersebar di Riau, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Selain penyaluran modal usaha, UMKM diberikan fasilitas pendampingan dan pelatihan untuk mengembangkan usaha. Program tersebut diharapkan bisa memperbaiki mutu dan pengembangan UMKM tersebut.
”UMKM akan dibekali pengetahuan praktis mengenai manajemen usaha, pembukuan, serta pemasaran dalam jaringan. Dalam proses ini, kami menggandeng mintra dari Asosiasi Business Development Service Indonesia (ABDSI),” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman dalam siaran pers, Minggu (10/5/2020).
Selain penyaluran modal usaha, UMKM juga diberikan fasilitas pendampingan dan pelatihan untuk mengembangkan usaha.
Ketua Umum ABDSI Cahyadi Joko Sukmono menambahkan, UMKM memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional. Pandemi Covid-19 turut berdampak terhadap keberlangsungan UMKM yang ada di Indonesia. ABDSI telah menaungi sekitar 1.200 tenaga pendamping UMKM yang telah mendapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi di seluruh Indonesia.
”Program bantuan permodalan ini sejalan dengan usaha pemerintah untuk memberikan perhatian kepada UMKM di masa sulit akibat pandemi Covid-19,” ucap Cahyadi.
HUMAS PEMKAB PURBALINGGA
Produk unggulan UMKM asal Purbalingga dijual di rak khusus yang ada di Alfamart, Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa (5/5/2020).
Sebelumnya, tak hanya perusahaan milik negara yang terlibat penanganan pandemi Covid-19, sejumlah perusahaan swasta juga turut berpartisipasi. Dari sektor swasta, Trisula Corporation berkomitmen menyalurkan 100.000 masker nonmedis, 5.000 baju pelindung diri (hazmat), dan 500 tempat tidur untuk perawatan pasien.
Trisula Corporation adalah pemilik saham mayoritas tiga perusahaan publik, yakni PT Trisula International Tbk, PT Trisula Textile Industries Tbk, dan PT Chitose Internasional Tbk. Masker nonmedis akan diberikan kepada 10.000 pekerja di jalan untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19.
”Sebagai perusahaan tekstil yang beroperasi sejak 1968, kontribusi kami berupa produksi alat pelindung diri dan masker nonmedis diharapkan dapat membantu pemerintah mengatasi dampak pandemi Covid-19,” kata Direktur Utama PT Trisula Textile Industries Karsongno Wongso Djaja dalam siaran pers.
Warga menunggu namanya dipanggil saat berlangsung pembagian bantuan sosial non tunai dari Presiden di Kantor Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/5/2020). Sebanyak 10.000 paket bantuan sosial nontunai siap disalurkan untuk warga Kota Surabaya. Bantuan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban warga yang terdampaki Pandemi Covid-19.
Dana desa
Sementara itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mulai mencairkan dana desa untuk digunakan sebagai bantuan langsung tunai (BLT). Per 27 April 2020, sebanyak 8.157 desa dari 76 kabupaten dan kota telah mencairkan BLT tersebut.
Total BLT yang sudah disalurkan sekitar Rp 70 miliar. Adapun alokasi dana desa yang bisa digunakan untuk pemberian BLT adalah Rp 22,4 triliun.
Keseluruhan BLT yang dialokasikan untuk 74.953 desa di seluruh Indonesia mencapai Rp 22,4 triliun. Adapun pagu dana desa tahun ini mencapai Rp 72 triliun.
Penggunaan dana desa untuk penyaluran BLT diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan revisi Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Keseluruhan BLT yang dialokasikan untuk 74.953 desa di seluruh Indonesia mencapai Rp 22,4 triliun. Adapun pagu dana desa tahun ini sebesar Rp 72 triliun.
Dalam peraturan tersebut, untuk pagu dana desa kurang dari Rp 800 juta, alokasi BLT ditetapkan sebesar 25 persen dari dana desa. Sementara untuk pagu Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, alokasi BLT sebesar 30 persen. Adapun pagu dana desa di atas Rp 1,2 miliar alokasinya ditetapkan sebesar 35 persen.
