Pemerintah mengarahkan anggaran 2021 untuk percepatan pemulihan ekonomi dan memperkuat reformasi ekonomi pasca-Covid-19.
Oleh
KARINA ISNA IRAWAN
·4 menit baca
Kompas/Heru Sri Kumoro
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan salam seusai menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2021 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat paripurna DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Selain itu rapat paripurna ini juga untuk mengambil keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara.
JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan fiskal dan rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat reformasi sosial pascapandemi. Tujuannya, agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat kembali ke level 5 persen.
Pemerintah mengusulkan indikator makro untuk pertumbuhan ekonomi 2021 berkisar 4,5-5,5 persen, inflasi 2-4 persen, tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun 6,67-9,56 persen, nilai tukar Rp 14.900-Rp 15.300 per dollar AS, dan harga minyak mentah Indonesia 40-50 dollar AS per barel.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, indikator ekonomi makro digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Usulan indikator ekonomi makro itu telah mempertimbangkan risiko ketidakpastian serta potensi pemulihan ekonomi tahun depan.
”Kebijakan ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal tahun 2021 akan fokus pada upaya-upaya pemulihan ekonomi sekaligus reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi jangka menengah panjang,” kata Sri Mulyani dalam sidang paripura DPR di Jakarta, Selasa (12/5/2020).
Pada 2021, reformasi secara spesifik diarahkan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja negara. Reformasi di lima bidang tersebut untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca Covid-19 sekaligus menjawab tantangan masa depan.
Di bidang kesehatan, kata Sri Mulyani, reformasi diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan Covid-19, peningkatan layanan kesehatan, dan perbaikan jaminan kesehatan nasional dalam rangka mewujudkan universal health coverage. Adapun reformasi perlindungan sosial fokus pada integrasi dan sinergi antarprogram termasuk pemutakhiran data penerima bantuan.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Anggota DPR berbincang sebelum mengikuti rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Rapat tersebut, antara lain, membahas tentang penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN tahun anggaran 2021.
Langkah-langkah penanganan dan pemulihan dampak Covid-19 juga perlu didukung sinergi fiskal antara pusat dan daerah. Karena itu, Kemenkeu akan mengubah format alokasi penyaluran transfer dana ke daerah untuk mengatasi kesenjangan penyediaan pelayanan dasar publik antardaerah.
”Reformasi di sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, transfer dana ke daerah, dan belanja negara juga harus didukung reformasi di sisi perpajakan,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah akan menambah insentif perpajakan (tax expenditure) untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan demikian, angka rasio perpajakan tahun 2021 diperkirakan dalam kisaran 8,25-8,63 persen produk domestik bruto (PDB). Pemulihan ekonomi yang dibarengi reformasi perpajakan akan meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap.
Sri Mulyani menyampaikan, kebijakan makro dan fiskal 2021 dirumuskan sebagai kebijakan yang ekspansif dan konsolidatif. Defisit APBN diperkirakan pada kisaran 3,21-4,17 persen produk domestik bruto (PDB), sedangkan rasio utang 36,67-37,97 persen PDB. Defisit APBN dan rasio utang akan dikelola hati-hati dan pruden.
Pemulihan ekonomi
Secara terpisah, Selasa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, kecepatan pemulihan ekonomi tergantung dua hal, yaitu kebijakan pemutusan sebaran virus dan intervensi kebijakan ekonomi. Cara dan waktu pemulihan ekonomi setiap daerah juga berbeda.
Kompas/Wawan H Prabowo
Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menghadiri kegiatan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020). BPS akan menyelenggarakan sensus penduduk yang ketujuh pada 2020 ini dengan menggunakan metode kombinasi, menggabungkan pendataan mandiri secara daring pada 15 Februari hingga 30 Maret 2020 dan pendataan oleh petugas yang mendatangi rumah warga pada Juli 2020.
”Belum tentu cara pemulihan ekonomi di DKI Jakarta cocok di daerah lain. Namun, yang jelas, pemulihan ekonomi dilakukan secara bertahap,” kata Suharso.
Pada 2021, fokus pembangunan adalah memulihkan industri, pariwisata, dan investasi pasca-pandemi Covid-19. Program pemulihan ekonomi nasional akan dimulai dari sektor-sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti industri manufaktur. Tujuannya agar korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang tahun 2020 dapat kembali bekerja.
Proyeksi target pembangunan Indonesia. Sumber: BappenasBappenas memproyeksikan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka meningkat akibat Covid-19. Kemiskinan akan meningkat dari 9,22 persen pada 2019 menjadi kisaran 9,7-10,2 persen pada 2020. Adapun pengangguran naik dari 5,28 persen pada 2019 menjadi 7,8-8,5 persen pada 2020.
Suharso menuturkan, tema rencana kerja pemerintah adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sejalan dengan kebijakan fiskal 2021. Untuk mendukung itu, fungsi Bappenas kini menyederhanakan program pembangunan dan perencanaan dari semula 400 program menjadi 102 program kementerian/lembaga.
”Implementasi rencana kerja pemerintah 2021 harus disiplin agar kondisi perekonomian semakin baik di tahun-tahun mendatang,” kata Suharso.
Mantan menteri BUMN Tanri Abeng berpendapat, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi saling terkait. Program pemulihan ekonomi jangan mengesampingkan penanganan Covid-19 yang saat ini belum berdampak signifikan. Komunikasi kebijakan di internal pemerintah perlu diperbaiki agar tidak menciptakan kebingunan publik.
