Empat Direksi PLN Diberhentikan

PLN mengganti sejumlah jajaran direksi dan menambah nomenklatur baru. Tantangan ke depan PLN adalah mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen dan target bauran energi nasional.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Petugas Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi, Gandul, Depok, Kamis (23/5/2019), memeriksa kesiapan peralatan tegangan tinggi. Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar datang untuk melihat dan memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan dan pasokan listrik jelang Lebaran.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Badan Usaha Milik Negara memberhentikan dengan hormat empat direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dalam rapat umum pemegang saham yang berlangsung Kamis (14/5/2020). Selain itu, enam nomenklatur jabatan di tubuh PLN diganti. PLN dianggap sedang berfokus pada penuntasan proyek dan pengadaan energi primer.

Keempat direksi yang diberhentikan adalah Sripeni Inten Cahyani, Djoko Rahardjo Abu Manan, Muhammad Ali, dan Ahmad Rofiq. Sripeni dan Djoko sebelumnya adalah Direktur Pengadaan Strategis I dan Direktur Pengadaan Strategis II, sedangkan Muhammad Ali sebelumnya sebagai Direktur Human Capital Management.

Adapun Ahmad Rofiq sebelumnya sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Sripeni juga sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN menyusul mundurnya Sofyan Basir sebagai Direktur Utama beberapa waktu lalu.

Terkait perubahan nomenklatur, Direktur Pengadaan Strategis I dan Direktur Pengadaan Strategis II masing-masing diganti menjadi Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan dan Direktur Energy Primer. Direktur Bisnis Regional Sumatera diganti menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan.

Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan diganti menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Sementara Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara diganti menjadi Direktur Mega Project.

PLN terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada semua pelanggan dan mengejar target rasio elektrifikasi 100 persen.

Dalam siaran pers PLN, Muhammad Ikbal Nur diangkat sebagai Direktur Perencanaan Korporat, Bob Saril sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energy Primer, serta M Ikhsan Asaad sebagai Direktur Mega Project. Sebelumnya, Ikhsan adalah General Manager Unit Induk Distribusi Jakarta Raya.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Petugas melakukan pemeliharaan jaringan listrik di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (Gitet) PT PLN (Persero) di Gandul, Depok, Jawa Barat, Jumat (12/4/2019).

”Keluarga besar PLN mendukung penuh hasil rapat umum pemegang saham tersebut. PLN terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan dan mengejar target rasio elektrifikasi 100 persen,” ucap Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, I Made Suprateka.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan, perubahan nomenklatur PLN tersebut sebagai usaha untuk menjawab tantangan PLN di masa mendatang. Tantangan tersebut adalah memastikan keandalan pasokan dan rasio elektrifikasi 100 persen serta efisiensi biaya operasi PLN. Tantangan lainnya adalah mewujudkan target bauran energi nasional.

”Untuk pos baru, yaitu Direktur Energy Primer, sepertinya ada niat di Kementerian BUMN untuk mengefisienkan pengadaan energi primer karena biaya energi primer ini memakan 50 persen sampai 60 persen dari keseluruhan biaya operasional PLN,” kata Fabby saat dihubungi, Jumat.

Perubahan nomenklatur PLN tersebut sebagai usaha untuk menjawab tantangan PLN di masa mendatang, yaitu memastikan keandalan pasokan dan rasio elektrifikasi 100 persen, serta efisiensi biaya operasi PLN.

Sementara untuk posisi Direktur Mega Project, lanjut Fabby, belum ada kejelasan mengenai pembentukan posisi baru tersebut. Pasalnya, selain program 35.000 megawatt hampir selesai, praktis tidak ada proyek besar berupa pembangkitan atau pembangunan transmisi yang hendak dikerjakan.

SUMBER: KEMENTERIAN ESDM

Grafis bauran energi pembangkit listrik yang dioperasikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) hingga 2019.

Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sampai 2019, rasio elektrifikasi di Indonesia baru 98,89 persen. Tahun ini rasio elektrifikasi ditargetkan mencapai 100 persen. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah penduduk yang mengakses listrik dengan populasi penduduk di suatu wilayah.