Rp 5,6 Triliun Sepatutnya untuk Memperluas Bantuan Sosial

Apabila dialihkan, Rp 5,6 triliun dapat menjadi bantuan sosial untuk 2 juta orang lebih dengan bantuan sebesar Rp 2,55 juta per orang.

Biaya pelatihan dalam program Kartu Prakerja dengan anggaran mencapai Rp 5,6 triliun untuk membayar mitra pelatihan terus menuai kritik di tengah pandemi coronavirus disease atau Covid-19. Biaya itu sepatutnya dialihkan untuk membiayai kebutuhan mendesak bagi mereka yang terdampak.

Kementerian Keuangan mencatat, hingga 28 April 2020, realisasi pencairan dana program Kartu Prakerja sudah mencapai Rp 1,62 triliun untuk 456.265 peserta di gelombang pertama dan kedua. Jumlah pendaftar pun kian meningkat, hingga gelombang ketiga ada sebanyak 9,4 juta pendaftar, belum termasuk mereka yang akan mendaftar di gelombang selanjutnya.

Mohammad Hidayat (22), barista di daerah Semarang, Jawa Tengah, yang dirumahkan sejak sebulan lalu, menyampaikan kekecewaannya terhadap program Kartu Prakerja. Setelah mencoba daftar di setiap gelombang, hingga kini ia belum juga dapat lolos.

”Saya ikut gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, enggak ada yang lolos dengan alasan kuota selalu penuh. Sekarang juga masih harus menunggu lagi gelombang 4 yang enggak tahu kapan dibukanya,” kata Hidayat saat dihubungi Kompas, Senin (18/5/2020).

Ia juga sebenarnya tidak yakin bisa menambah kemampuan dengan mengikuti kelas pelatihan dari Kartu Prakerja karena hanya dilakukan dengan sistem digital. Namun, ia tetap akan ikut pendaftaran lagi untuk mendapatkan insentif Rp 600.000 per bulan.

Sebab, ayahnya yang bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Brebes, Jawa Tengah, juga ikut menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Pendapatan keluarga kini menjadi nol dan bergantung pada sisa tabungan yang diakuinya hanya bisa bertahan sekitar satu atau dua minggu.

Kartu Prakerja, menurut Hidayat, sama sekali tidak menjadi solusi bagi orang-orang yang terdampak PHK, khususnya bagi mereka yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. ”Jumlah penerima Kartu Prakerja itu sedikit sekali dibandingkan pendaftarnya. Kalau diteruskan begini, kami bisa mati kelaparan,” ujarnya.

Adapun Elan (24), peserta Kartu Prakerja yang berdomisili di Cimahi, Jawa Barat, berhasil lolos pada gelombang pertama dan memilih untuk mengikuti pelatihan kerja sampingan di masa Covid-19. Menurut dia, pelatihan ini sudah cukup membantu dirinya mengembangkan wawasan terkait berbisnis secara daring.

Baca juga: Pelatihan Daring yang Belum Menjaring Kebutuhan Peserta

Meski demikian, ia mengaku belum tahu akan mencoba bisnis apa. Sebab, mendapatkan insentif menjadi alasan utama dirinya mengikuti Kartu Prakerja untuk membayar kontrakan dan menyambung hidup.

”Saya sebelumnya kerja sudah dua tahun di sektor perindustrian, tapi sudah satu bulan ini terkena PHK. Untungnya bisa lolos Kartu Prakerja, jadi lumayan ada pendapatan yang sebenarnya  enggak cukup (insentif) juga sih,” ucap Elan.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Calon penerima berfoto bersama KTP untuk diunggah ke situs Prakerja.go.id sebagai syarat mendaftar program Kartu Prakerja di Posko Layanan Pendampingan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020).

Valen (24), peserta Kartu Prakerja yang juga lolos pada gelombang pertama, sebenarnya tidak terlalu mengincar insentif. Uang Rp 600.000 yang telah ia peroleh digunakan untuk tabungan dan membeli reksa dana.

”Di website-nya (laman resmi Kartu Prakerja), kan, ada tulisannya (insentif) bebas digunakan untuk apa saja. Jadi ya, Rp 600.000 itu terserah mau dipakai untuk apa,” ujar Valen, karyawan swasta di daerah Jakarta yang terkena PHK.

Pernyataan ini memang dituliskan dalam laman prakerja.go.id/faq. Dalam laman tersebut tertulis, insentif dapat digunakan untuk apa saja, apakah untuk meringankan biaya yang sudah dihabiskan selama pelatihan seperti makan, transport, dan pulsa; atau juga untuk meringankan biaya selama mencari pekerjaan.

Kepatutan

Salah satu bentuk kritik yang menyoroti kepatutan penggunaan anggaran negara di masa pandemi Covid-19, yakni kehadiran laman Prakerja.org, platform pelatihan dalam jaringan yang diinisiasi oleh para profesional, yakni Wahyu Andrianto, Risman Adnan, dan Brahmantya Sakti.

Melalui akun media sosial, para inisiator menuliskan, pembelokan program Kartu Prakerja menjadi program jaring pengaman sosial untuk mendapatkan bantuan tunai di masa pandemi adalah contoh kebijakan salah arah. Biaya pelatihan yang mengalir ke mitra pelatihan pun dinilai salah arah.

INSTAGRAM PRAKERJA.ORG

Prakerja.org ialah platform pelatihan dalam jaringan dengan biaya gratis dan tidak perlu mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan.

”Dalam menghadapi pandemi, teknologi internet dan digital memungkinkan masyarakat tetap produktif dengan cara yang sangat murah. Karenanya, kami berinisiatif membuat platform pelatihan online yang diberi nama Prakerja.org,” tulis para inisiator.

Konten yang diperoleh pun berasal dari berbagai sumber gratis dan dari kontribusi berbagai pihak yang ingin berpartisipasi. Bentuk kritik ini untuk mendorong pemerintah mengalihkan anggaran pelatihan sebesar Rp 5,6 triliun menjadi bantuan langsung tunai kepada kelompok masyarakat pekerja yang saat ini lebih membutuhkan.

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019, Saut Situmorang, menilai, niat dari program Kartu Prakerja sebenarnya baik, tetapi seharusnya tidak dalam kondisi darurat. Program ini bisa jadi memang tidak terkait langsung dengan bentuk korupsi, tetapi ada potensi perbuatan lain, salah satunya tentang kepatutan.

Saut menjelaskan, prinsip pengeluaran uang negara itu bukan sekadar dibelanjakan sesuai peruntukannya, tetapi harus berdasarkan asas pemerintahan yang baik.

”Sebaiknya kita diskusi secara baik-baik. Mereka yang sedang kursus, jalan terus sampai selesai, tetapi untuk yang berikutnya sebaiknya dievaluasi lagi. Mohon diingat korupsi itu bukan hanya kerugian negara  saja,” ujar Saut.

Pelatihan serupa

Berbagai pelatihan secara daring yang disediakan oleh platform Prakerja.org memiliki konten yang serupa dengan yang ditawarkan oleh para mitra Kartu Prakerja. Perbedaannya, konten pelatihan di platform Prakerja.org dapat diakses langsung tanpa mendaftar dan tidak berbiaya.

PRAKERJA.ORG

Salah satu kelas pelatihan yang disediakan Prakerja.org yang dapat diikuti tanpa biaya dan proses seleksi.

Saat ini terdapat delapan mitra yang bekerja sama dengan Kartu Prakerja. Para mitra yang tergabung antara lain dari Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu, dan Sisnaker.

Baca juga: Sudah Sebulan Dibuka, Kartu Prakerja Terus Menuai Polemik

Sama halnya dengan pelatihan dari SkillAcademy by Ruangguru, kelas pelatihan Prakerja.org pun terbagi dalam beberapa kategori. Beberapa di antaranya pengembangan diri, bisnis dan keuangan, serta teknologi.

Sebagai contoh, dalam kategori pengembangan diri, ada pelatihan ”Cara Membuat CV yang Baik Versi HRD” dan ”Cara Menyusun CV”. Peserta dapat langsung mengklik konten tersebut dan mengikuti pelatihannya tanpa membayar.

Berbeda halnya dengan pelatihan yang ditawarkan oleh Skill Academy, kelas ”Bedah CV untuk Sekolah ke Luar Negeri, Beasiswa, dan Lamaran Kerja” dipatok dengan harga Rp 168.000. Harga tersebut dikatakan sudah didiskon dari sebelumnya senilai Rp 660.000.

SKILLACADEMY

Salah satu kelas pelatihan pembuatan CV oleh Skill Academy dengan harga Rp 168.000.

Adapun Tokopedia juga membuka kelas pelatihan ”Tips Pembuatan  CV & Interview Agar Cepat Diterima Kerja” dengan harga Rp 300.000 dari sebelumnya ditulis Rp 1 juta. Bukalapak membuka kelas ”Teknik Membuat CV Keren” dengan biaya kursus senilai Rp 200.000.

Persoalan polemik Kartu Prakerja memang bukan pada insentif, tetapi pada biaya pelatihan dengan anggaran Rp 5,6 triliun yang apabila dialihkan dapat digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada lebih dari 2 juta orang dengan bantuan sebesar Rp 2,55 juta per orang. Evaluasi semakin mendesak dilakukan.