Kemenhub: Potensi Lonjakan Arus Balik Diantisipasi

Potensi lonjakan arus balik setelah Lebaran diantisipasi. Kendaraan menuju DKI Jakarta dicegat di beberapa titik.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Kendaraan pribadi yang tidak sesuai syarat ketentuan dihalau untuk memutar kembali tidak melalui Gerbang Tol Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (28/5/2020). Beberapa syarat dan surat keterangan diperlukan agar mereka dapat melintasi beberapa pos pantau sebagai bagian dari penyekatan arus balik selama Lebaran ini.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan bersama pemangku kepentingan terkait menyiapkan antisipasi menghadapi potensi lonjakan arus balik setelah Idul Fitri 1441 Hijriah. Potensi lonjakan tersebut diperkirakan terjadi pada 30 Mei-1 Juni 2020.

”Fokus kami adalah mengawasi potensi puncak arus balik, khususnya yang melalui jalur darat,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Adita mengatakan, langkah antisipasi tersebut mengacu beberapa regulasi, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Berikutnya, Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Selain itu, ada juga Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

”Pemerintah telah melarang mudik dan balik serta meminta masyarakat menunda dulu keinginan kembali ke Jakarta jika tidak punya kepentingan mendesak,” kata Adita.

Dia menambahkan, hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Jakarta. Pengetatan pengawasan Kemenhub bersama tim gabungan untuk memastikan orang-orang yang melakukan perjalanan hanya yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai SE Gugus Tugas dan Pergub DKI Jakarta mengenai surat izin keluar masuk.

Kemenhub memprediksi jumlah kendaraan yang akan melakukan perjalanan pada arus balik mulai H+1 hingga H+6 atau 26-31 Mei 2020 sebanyak 284.892 mobil dan 814.835 sepeda motor. Sebagai perbandingan, pada arus balik 2019 tercatat sebanyak 2.260.859 mobil dan 554.488 sepeda motor.

Jumlah mobil pada arus balik tahun ini diperkirakan berkurang signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. ”Namun, untuk sepeda motor diprediksi terjadi peningkatan cukup signifikan,” kata Adita.

Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkoordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi hal tersebut. Upayanya melalui penyekatan di titik pengecekan di sejumlah ruas jalan.

”Penyekatan dilakukan di jalur-jalur utama arus balik menuju Jakarta dari sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten serta jalur-jalur ’tikus’,” kata Adita.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Petugas memeriksa identitas pengendara sepeda motor yang berboncengan di titik pemeriksaan Bundaran Waru pada hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/4/2020). Selain diminta mematuhi protokol Covid-19, setiap kendaraan yang masuk Surabaya, khususnya dari luar daerah, diharuskan mempunyai maksud yang jelas dan dibekali surat jalan dari perusahaan ataupun instansi. Pengendara yang tidak memenuhi syarat akan diminta putar balik.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi melalui siaran pers, Jumat (29/5/2020), menyampaikan, sesuai arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pihaknya mengantisipasi kemungkinan peningkatan jumlah kendaraan mulai Sabtu hingga Senin.

”Meski akan ada peningkatan, saya yakin penyekatan yang tidak hanya gencar dilakukan di lapis satu sekitar Jakarta akan efektif mengurangi volume pergerakan masyarakat,” kata Budi.