Akademisi Ingatkan Krisis Pasokan Pangan di Indonesia

Penurunan produktivitas pertanian di Indonesia akibat pandemi Covid-19 harus segera diantisipasi. Hasil kajian akademisi mengingatkan adanya bahaya dalam kecukupan pangan di Indonesia.

Kompas/AGUS SUSANTO

Petani mengaduk tanah untuk menanam bibit tanaman di obyek wisata alam Sumber Podang, Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu (15/12/2019). Keberadaan tempat wisata tersebut membuat warga berkontribusi langsung untuk menjaga sungai dari sampah dan pencemaran. Tempat wisata bertema alam dikembangkan di sejumlah desa. Mereka mengangkat potensi wilayahnya agar dapat menggerakkan perekonomian masyarakat selain dari sektor pertanian.

JAKARTA, KOMPAS — Produktivitas pertanian di Indonesia merosot selama pandemi Covid-19 akibat pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Stok pangan, khususnya beras, mulai menipis dalam beberapa bulan terakhir. Titik kritis stok pangan dimulai pada periode November 2020 sampai dengan Januari 2021.

Demikian prediksi situasi ekonomi dan pangan di Indonesia yang dikeluarkan IPB University melalui siaran pers, Sabtu (6/6/2020). Prediksi tersebut berdasarkan hasil kajian tim IPB dalam webinar bertajuk ”The 13^th IPB Strategic Talk” yang diselenggarakan Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB. Kajian itu ditanggapi dua pembahas, yakni Hermanto Siregar dan Bustanul Arifin.

Tim peneliti menyampaikan empat skenario kajian ekonomi dan pangan, yaitu skneario berat, sangat berat, sangat berat dengan dampak pesimistis dari pemberian stimulus ekonomi, dan sangat berat dengan dampak optimistis dari pemberian stimulus ekonomi. Hasil simulasi mengungkapkan, ada guncangan dari sisi penawaran dan permintaan yang mencakup sektor pertanian, manufaktur dan jasa, stimulus jaring pengaman sosial, risiko iklim ekstrem, dan fenomena ruralisasi (perpindahan penduduk dari kota ke desa).

Lebih jauh, hasil simulasi menunjukkan potensi penurunan ekonomi yang cukup berat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Kebijakan memprioritaskan logistik bahan pangan sangat mendesak. Selain itu, jaminan ketersediaan input pertanian, seperti pupuk, obat-obatan, dan sarana pertanian, sangat diperlukan.

Kebijakan memprioritaskan logistik bahan pangan sangat mendesak. Selain itu, jaminan ketersediaan input pertanian, seperti pupuk, obat-obatan, dan sarana pertanian, sangat diperlukan.

Baca juga : Sektor Pertanian Mendesak Ditata Ulang

Sementara itu, stimulus yang diberikan pemerintah setidaknya mampu menahan laju penurunan produksi pangan. Optimalisasi Kartu Prakerja menjadi mitigasi terhadap penurunan laju konsumsi di wilayah perdesaan ataupun perkotaan. Demikian pula manfaat penggunaan dana desa sebagai bantuan langsung tunai.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan saluran irigasi di Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7/2018). Pembangunan saluran irigasi dalam program padat karya tunai ini akan berlangsung di 5.000 lokasi di 2.881 desa. Tak hanya menambah pendapatan masyarakat melalui program padat karya, irigasi yang dibangun juga akan bermanfaat untuk pertanian warga.

”Stok beras nasional pada bulan Juni 2020 sudah menipis, yakni 1,5 juta ton. Diperkirakan hingga Agustus mendatang, stok beras kian tergerus. Akan ada titik kritis pada November 2020 hingga Januari 2021,” ujar Bustanul Arifin mengenai ketersediaan pangan di dalam negeri.

Manfaatkan potensi

Dalam usaha menjaga stok pangan, Hermanto Siregar menyarankan agar semua potensi lahan dimanfaatkan, seperti lahan pekarangan rumah, lahan pasang surut, ataupun lahan yang tidak produktif. Kebijakan ini harus diikuti dengan pemberian stimulus berupa bantuan benih dan pupuk kepada petani.

”Skenario yang dapat dilakukan untuk menyerap tenaga kerja adalah menumbuhkan sektor pertanian di desa dengan menggunakan inovasi dan teknologi padat karya serta melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah di setiap komoditas,” kata Hermanto.

Kebijakan berbasis keilmuan adalah sebuah keniscayaan. Kebijakan seperti itu juga akan menghasilkan kebijakan yang akurat, tepat, dan efektif.

Baca juga : Petani Semakin Tak Berdaya, Bukti Ketidakberpihakan Pemerintah

Rektor IPB University Arif Satria menambahkan, IPB mendukung kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 yang berbasis keilmuan. Menurut dia, kebijakan berbasis keilmuan adalah sebuah keniscayaan. Kebijakan seperti itu juga akan menghasilkan kebijakan yang akurat, tepat, dan efektif.

”Hasil-hasil kajian tersebut di atas menyebutkan bahwa efektivitas stimulus ekonomi menjadi kunci sejauh mana Indonesia akan pulih dari krisis ini. Kolaborasi dari perguruan tinggi, pemerintah, dan pengusaha dapat mewujudkan pemulihan tersebut,” ujar Arif.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Warga berkerumun di depan pintu kantor pos di Jalan Cihampelas, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Berat, Kamis (21/5/2020). Mereka hendak mengambil bantuan langsung tunai yang didapatkan melalui kantor pos.

Ditata ulang

Hal serupa juga disampaikan dalam webinar bertajuk ”Mainstreaming Pertanian: Redesain Perekonomian Indonesia Pasca-Covid-19” yang diselenggarakan Gerbang Tani, Environment Institute, Radesa Institute, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Rabu (3/6/2020).

Dalam webinar tersebut, sektor pertanian adalah sektor yang termasuk mendesak ditata ulang pascapandemi Covid-19. Gangguan rantai pasok pangan di Indonesia selama pandemi Covid-19 menyebabkan ancaman kekurangan pasokan pangan di masa mendatang. Peran teknologi menjadi penting dalam penataan ulang tersebut.

Menurut Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, yang menjadi pembicara kunci, stimulus yang diberikan pemerintah sebagai respons atas pandemi Covid-19 hanya bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, perlu dipikirkan dampak jangka panjang akibat pandemi ini.

Muhaimin berharap sektor pertanian menjadi sektor penting yang didesain ulang pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

”Harus ditata ulang sejak dari hulu sampai hilir, seperti akses terhadap lahan yang adil dan seimbang, akses terhadap pemasaran, masalah sumber daya manusia di bidang pertanian, termasuk pemanfaatan teknologi tinggi,” ujarnya.

Baca juga : Stimulus Ekonomi Meredam Gejolak Covid-19