Pemerintah mengantisipasi tambahan pengangguran akan meningkat menjadi 2,92 juta-5,23 juta orang sebagai dampak Covid-19. Jumlah pengangguran berusaha ditekan di bawah dua digit.
Oleh
FX LAKSANA AS
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Jumlah pengangguran tahun ini diperkirakan melonjak seiring melambatnya semua kegiatan ekonomi akibat Covid-19. Pemerintah telah mengeluarkan program stimulus ekonomi agar dunia usaha mampu bertahan dan pada saatnya memulihkan kondisi. Namun, penambahan jumlah pengangguran tetap tak terhindarkan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2020), menyatakan, krisis Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret berdampak ke semua sektor ekonomi, termasuk tenaga kerja. Banyak orang kehilangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Jumlahnya adalah 1,7 juta orang.
Kompas mencatat, jumlah orang kehilangan pekerjaan sebagaimana Ida sebutkan dalam keterangan pers tersebut sama dengan yang ia sampaikan pada rapat terbatas dipimpin Presiden Joko Widodo per 4 Mei 2020. Saat itu disebutkan jumlah warga yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19 mencapai 1.722.956 orang. Jumlah ini terdiri dari 1.032.960 buruh yang dirumahkan, 375.165 buruh yang di-PHK, dan 314.833 orang di sektor informal yang pekerjaannya mandek.
”Kami juga mengantisipasi tambahan pengangguran akan meningkat menjadi 2,92 juta-5,23 juta orang. Kami berusaha mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) agar bisa di bawah dua digit,” kata Ida.
Berdasarkan data Badan Pusat Statitik, jumlah pengangguran terbuka per Februari 2020 adalah 6,88 juta orang atau bertambah 60.000 orang dibandingkan Februari 2019. Jika total angkatan kerja pada saat itu berjumlah 137,91 juta orang, TPT per Februari adalah 4,99 persen.
Kami juga mengantisipasi tambahan pengangguran akan meningkat menjadi 2,92 juta-5,23 juta orang. Kami berusaha mengurangi tingkat pengangguran terbuka agar bisa dibawah dua digit.
Guna menghindari PHK dan orang kehilangan pekerjaan lebih lanjut, Ida melanjutkan, pemerintah telah mengeluarkan enam program. Pertama adalah stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar mampu bertahan sehingga bisa melanjutkan usahanya sekaligus mempertahankan pekerjanya.
Kedua, insentif Pajak Penghasilan kepada badan usaha dan usaha kecil dan menengah. Ketiga, program jaring pengaman sosial bagi pekerja di sektor formal dan nonformal. Keempat, memprioritaskan Kartu Prakerja untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kelima, mengintensifkan peningkatan keterampilan buruh dan program kewirausahaan. Keenam, perlidungan buruh migran di negara penempatan dan saat kembali ke Tanah Air.
Diperkirakan lebih banyak
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur Nuruddin Hidayat, di Surabaya, menyatakan, banyak anggota FSPMI di Jawa Timur yang telah di-PHK tidak diberi pesangon sesuai ketentuan. Ada pula yang dirumahkan tanpa kejelasan. Tak sedikit pekerja yang diputus kontrak sebelum masa kontrak habis tanpa mendapat kompensasi sesuai ketentuan.
Dalam situasi ini, Nuruddin melanjutkan, penegakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mutlak harus dijalankan pemerintah. Tanpa intervensi pemerintah, buruh akan selalu menjadi pihak yang dirugikan.
Terkait data resmi pemerintah tentang buruh yang di-PHK dan dirumahkan tersebut, Nuruddin berpendapat, itu adalah jumlah yang didasarkan atas pelaporan resmi berjenjang dari dinas tenaga kerja di daerah. Sementara ada banyak perusahaan yang melakukan tindakan PHK atau merumahkan buruhnya tanpa melapor ke dinas tenaga kerja setempat sehingga tidak tercatat.
”Saya yakin jumlah buruh yang kehilangan pekerjaan jauh lebih banyak dari data resmi pemerintah,” kata Nuruddin.
Saya yakin jumlah buruh yang kehilangan pekerjaan jauh lebih banyak dari data resmi pemerintah.
Gelombang pemutusan hubungan kerja sudah berlangsung sejak April di sejumlah sektor, mulai dari manufaktur hingga jasa, misalnya pariwisata, transportasi, perdagangan, dan konstruksi. Pada saat yang sama, banyak kegiatan di sektor informal juga berhenti.
Kajian Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada triwulan II-2020 dalam tiga skenario, yakni ringan, sedang, dan berat. Setiap skenario memperkirakan TPT secara nasional bertambah 4,25 juta orang, 6,68 juta orang, dan 9,35 juta orang. Atas dasar asumsi itu, TPT per triwulan II-2020 akan mencapai 8,2 persen, 9,79 persen, atau 11,47 persen.
Proyeksi itu dibangun, antara lain, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat di kisaran -2 persen sampai 2 persen dari target 5,3 persen. Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I sebesar 2,97 persen. Sementara realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan II belum diumumkan Badan Pusat Statistik. Namun, sejumlah pihak memperkirakan pertumbuhannya negatif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menjawab pertanyaan wartawan dalam telekonferensi, Selasa (16/6/2020), memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 adalah -3,1 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun diperkirakan -0,4 persen hingga 2,3 persen.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyatakan, proyeksi pertumbuhan -2 persen hingga 2 persen disusun Core Indonesia pada April. Mencermati dinamika mutakhir, ia menilai pertumbuhan ekonomi cenderung mengarah negatif.