Bank BUMN Wajib Segera Salurkan Kredit Rp 90 Triliun

Di tengah melambatnya ekonomi akibat Covid-19, pemerintah segera suntikkan dana Rp 30 triliun ke empat bank BUMN guna menjaga kredit ke sektor riil Dengan dana itu, bank harus mampu salurkan kredit tiga kali lipatnya.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan seusai mengikuti sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/5/2020). Dalam sidang tersebut, Sri Mulyani mewakili Presiden menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada 12 Mei 2020, DPR memberikan persetujuan penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai undang-undang.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah segera menyuntikkan dana Rp 30 triliun ke empat bank badan usaha milik negara guna menjaga penyaluran kredit ke sektor riil di tengah melambatnya perekonomian akibat Covid-19. Dengan modal tersebut, bank harus menyalurkan kredit dengan nilai minimal tiga kali lipat dari dana penempatan pemerintah tersebut dalam tempo tiga bulan.

Keputusan penempatan dana pemerintah ke empat bank badan usaha milik negara (BUMN) tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Bank yang dimaksud adalah BRI, BTN, BNI, dan Mandiri.

Hadir dalam rapat, antara lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, dan empat direktur utama dari empat bank BUMN penerima penempatan dana. Hadir pula perwakilan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kepolisian.

Baca juga: Pemulihan Ekonomi Nasional Butuh Dana Rp 318,09 Triliun

Dalam keterangan pers seusai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah akan terus memantau efektivitas seluruh kebijakan penanganan Covid-19 berikut instrumen-instrumennya. Penempatan dana ke bank BUMN merupakan instrumen kebijakan yang melengkapi berbagai kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya.

Itu akan kita monitor secara detail per minggu agar bisa berjalan sehingga kita harapkan triwulan III-2020 perekonomian kita sudah bisa mulai tumbuh dan bangkit kembali. Dengan demikian, momentum pemulihan ekonomi dapat mulai terjaga dan kita bisa jaga terus hingga tahun depan meskipun kita paham Covid-19 masih memberikan tambahan risiko terhadap langkah pemulihan tersebut.

”Itu akan kita monitor secara detail per minggu agar bisa berjalan sehingga kita harapkan triwulan III-2020 perekonomian kita sudah bisa mulai tumbuh dan bangkit kembali. Dengan demikian, momentum pemulihan ekonomi dapat mulai terjaga dan kita bisa jaga terus hingga tahun depan meskipun kita paham Covid-19 masih memberikan tambahan risiko terhadap langkah pemulihan tersebut,” tutur Sri Mulyani.

Kompas/AGUS SUSANTO

Proyek gedung bertingkat di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sabtu (20/6/2020). Bank Indonesia memproyeksikan, proses pemulihan ekonomi mulai menguat pada triwulan III-2020 seiring relaksasi pembatasan sosial berskala besar sejak pertengahan Juni 2020 dan stimulus kebijakan yang diluncurkan. Diperkirakan, ekonomi Indonesia akan tumbuh 0,9-1,9 persen pada tahun ini dan meningkat menjadi 5-6 persen pada 2021.

Dasar hukum penempatan dana di empat bank umum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020, serta Peraturan Pemerintah No 39/2007 tentang Pengelolaan Keuangan  Negara. Untuk itu, Sri Mulyani sudah mengirim surat ke Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk memindahkan Rp 30 triliun dari dana pemerintah yang selama ini disimpan di BI ke empat bank BUMN.

”Tujuannya, sebagaimana ditekankan Presiden, khusus untuk mendorong ekonomi dan sektor riil agar kembali pulih. Jadi, ini bertujuan agar bank segera dan terus mengakselerasi pemberian kredit dan berbagai upaya untuk pemulihan sektor riil,” kata Sri Mulyani.

”Ketentuan penggunaan dana pemerintah di bank umum adalah tidak boleh untuk membeli Surat Berharga Negara dan tidak boleh untuk transaksi valuta asing. Jadi, dana ini memang khusus untuk mendorong ekonomi sektor riil,” jelasnya.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan diwakili Direktur Jenderal Perbendaharaan akan melakukan perjanjian kerja sama dengan para direktur utama bank BUMN. Sejalan dengan itu, Presiden menginstruksikan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan BPKP untuk memantau penggunaan dana pemerintah tersebut. Evaluasi wajib dilakukan setiap tiga bulan.

Mekanismenya, tambah Sri Mulyani, penempatan dana dilakukan di deposito dengan suku bunga sebagaimana pemerintah dapatkan manakala ditempatkan di BI, yakni 80 persen dari BI 7-Day Repo Rate. Melalui suku bunga yang rendah ini, pemerintah berharap bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mampu menyalurkan kredit untuk sektor riil dengan bunga yang juga lebih rendah.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio (depan, kiri) bersama Gubernur Bali Wayan Koster (depan, kanan) seusai pertemuan dengan jajaran pemangku kepentingan terkait pariwisata Bali di Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Rabu (17/6/2020). Pemprov Bali menegaskan, penanganan dan pengendalian pandemi penyakit Covid-19 menjadi prioritas dalam pemulihan kehidupan Bali di era kelaziman baru.

”Presiden minta kami melakukan berbagai persiapan. Apabila langkah ini efektif mendorong sektor riil, kita bisa tingkatkan dana yang ditempatkan di bank-bank umum yang sehat dan mampu dorong sektor riil,” tutur Sri Mulyani lagi.

Keberlanjutan kredit untuk UMKM

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, pihaknya bersama bank BUMN yang tergabung dalam Himbara akan memastikan keberlanjutan penyaluran kredit untuk UMKM di desa dan kota. Korporasi juga akan mendapatkan porsi sendiri dengan syarat memiliki rekam jejak bagus dalam hal kredit dan merupakan industri padat karya.

”Dan, insya Allah Kementerian BUMN bersama Himbara ingin memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan baik,” kata Erick.

Kementerian BUMN bersama Himbara ingin memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan baik.

Sementara itu,  Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan, suntikan dana dari pemerintah tersebut akan memperkuat likuiditas bank-bank BUMN. Selanjutnya, kewajiban bank yang mendapatkan dana tersebut untuk menyalurkan kredit ke sektor riil dengan nilai minimal tiga kali lipat dari dana yang diterima dari pemerintah.

Untuk itu, Sunarso melanjutkan, Himbara berkomitmen untuk menumbuhkan dana penempatan pemerintah tersebut menjadi tiga kali lipat dalam waktu tiga bulan. BRI sendiri telah menyusun rencana sehingga berkomitmen untuk melampaui target.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kedua dari kanan) didampingi Deputi Gubernur BI (dari kiri) Rosmaya Hadi, Destri Damayanti, dan Erwin Rijanto, saat hendak memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada Februari, di Jakarta, Kamis (20/2/2020). BI kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 persen di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global akibat Covid-19.

”Karena kami sudah punya target pasar. Segmennya adalah UMKM. Sektornya sudah kami seleksi, akan lebih kami arahkan ke sektor pangan, seperti pertanian dan hal yang terkait dengan pangan. Demikian juga distribusi, yang terkait dengan fasilitas kesehatan. Namun, fokus terbesar ke pangan,” ungkap Sunarso.

Sasaran wilayah, menurut Sunarso, telah BRI petakan untuk seluruh provinsi di Indonesia. Sekitar 50 persen kredit akan disalurkan ke wilayah perdesaan. Sebanyak 30 persen di kota dan 20 persen di suburban.

Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar menyatakan, pihaknya telah mempersiapkan rencana penyaluran kredit dari dana pemerintah tersebut. Sasarannya adalah sektor pariwisata dan perdagangan.

”Setelah melakukan restrukturisasi sejak akhir Maret sampai dengan Juni, Mandiri sudah siap ekspansi di daerah-daerah yang punya kesempatan untuk diberikan pertumbuhan, terutama yang kami tuju adalah daerah wisata yang segera mungkin akan dibuka, perdagangan, dan sektor-sektor lain yang menjadi tumpuan UMKM untuk tumbuh kembali,” tutur Royke.

Komitmen kami adalah melakukan ekspansi sampai dengan tiga kali dari jumlah yang ditempatkan di BTN. Dan fokus kami nanti, 40 persen akan disalurkan ke KPR bersubsidi. Di mana pada saat yang bersamaan sedang berjalan paket stimulus kedua, di mana kami diberi kepercayaan untuk menyalurkan 146.000 rumah bersubdidi. Total nanti yang akan disalurkan sampai dengan akhir tahun sekitar Rp 18 triliun sampai Rp 20 triliun.

Kesiapan juga disampaikan Direktur Utama BNI Bob Tyasika Ananta.  Fokus BNI terutama adalah sektor padat karya. ”BNI sudah siapkan bahwa, paling tidak, kita akan memberikan prioritas kepada yang padat karya dan sektor ekonomi yang memberikan stimulan yang lebih cepat kepada pertumbuan ekonomi di samping saling mengisi irisan dengan BRI, Mandiri, dan BTN,” kata Bob.

Baca juga: Risiko Bank Modal Kecil Meningkat di Masa Pandemi

Sementara BTN akan fokus menyalurkan kredit ke perumahan. Menurut Direktur Utama BTN Pahala Mansury, porsi penyaluran kredit pemilikan rumah bersubsidi ditargetkan 40 persen. Sisanya akan dialokasikan ke KPR nonsubsidi dan kredit konstruksi yang terkait dengan KPR bersubsidi.

”Komitmen kami adalah melakukan ekspansi sampai dengan tiga kali dari jumlah yang ditempatkan di BTN. Dan, fokus kami nanti, 40 persen akan disalurkan ke KPR bersubsidi. Di mana pada saat yang bersamaan sedang berjalan paket stimulus kedua, di mana kami diberi kepercayaan untuk menyalurkan 146.000 rumah bersubsidi. Total nanti yang akan disalurkan sampai dengan akhir tahun sekitar Rp 18 triliun sampai Rp 20 triliun,” papar Pahala.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas secara virtual terkait Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Dalam ratas ditetapkan perubahan kedua atas postur APBN akibat kenaikan belanja penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi.