Sektor Properti Belum Tentu Tergerak

Para pengembang masih kesulitan merealisasikan akad kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah bersubsidi di bank pelaksana sehingga menghambat konsumen masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah.

Kompas/Hendra A Setyawan

Deretan rumah bersubsidi di kawasan Tegal, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/3/2020). Pemerintah memberikan insentif subsidi selisih bunga kredit kepemilikan rumah  kepada masyarakat berpenghasilan rendah selama 10 tahun.

JAKARTA, KOMPAS — Penempatan dana pemerintah di empat bank pelat merah dinilai akan mendorong kebangkitan usaha mikro, kecil, dan menengah. Akan tetapi, penempatan itu dinilai belum akan optimal menggerakkan pasar properti.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI) Totok Lusida, Jumat (3/7/2020), mengemukakan, komitmen dana pemerintah di empat bank milik negara berlangsung ketika perbankan sangat selektif dan hati-hati menyalurkan kredit. Dana itu diharapkan dapat mendorong perbankan lebih longgar menyalurkan kredit untuk menggerakkan kembali usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor usaha lainnya, termasuk properti.

Kebangkitan industri properti akan membawa efek berganda terhadap 174 industri terkait properti, seperti semen, keramik, besi dan baja, hingga peralatan rumah tangga. Namun, kebangkitan dunia usaha membutuhkan waktu. Oleh karena itu, stimulus untuk membangkitkan ekonomi harus menyentuh seluruh sektor agar hasilnya efektif.

”Pemerintah perlu melibatkan pelaku usaha untuk mendata kebutuhan setiap sektor usaha untuk bisa bangkit. Harus dipastikan dorongan kebangkitan ekonomi dilakukan secara bersama-sama. Jika hanya sektor-sektor tertentu yang didorong, maka sulit efektif dan malah mubazir,” kata Totok ketika dihubungi dari Jakarta.

Kebangkitan industri properti akan membawa efek berganda terhadap 174 industri terkait properti, seperti semen, keramik, besi dan baja, hingga peralatan rumah tangga.

Sebelumnya, pemerintah menempatkan dana di empat bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 30 triliun. Penempatan dana akan dilakukan selama tiga bulan dengan bunga 3,42 persen.

Keempat bank itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dengan tambahan penempatan dana itu, BTN menargetkan menyalurkan kredit sebesar Rp 30,3 triliun, Bank Mandiri Rp 21 triliun, BNI Rp 15,04 triliun, dan BRI Rp 122,5 triliun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengemukakan, penempatan dana negara itu seharusnya bisa mendorong dan berdampak terhadap sektor perumahan, khususnya segmen menengah bawah atau subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Persoalannya, para pengembang masih kesulitan merealisasikan akad kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah bersubsidi di bank pelaksana sehingga menghambat konsumen MBR memperoleh rumah.

Untuk itu, Apersi meminta percepatan proses persetujuan kredit dan realisasi akad KPR dari bank pelaksana agar tidak berdampak terhadap arus kas pengembang dan menghambat konsumen memiliki rumah.

”Jika industri perumahan yang banyak menyerap tenaga kerja bisa bangkit, maka akan mengurangi masalah pemutusan hubungan kerja akibat dampak pandemi Covid-19,” ujarnya.

Apersi meminta percepatan proses persetujuan kredit dan realisasi akad KPR dari bank pelaksana agar tidak berdampak terhadap arus kas pengembang dan menghambat konsumen memiliki rumah.

Daniel mencontohkan, jika pada semester II-2020 realisasi akad KPR sebanyak 200.000 unit rumah tapak bersubsidi dan 75.000 unit rumah menengah bawah, maka terdapat aliran dana sekitar Rp 60 triliun ke sektor perumahan.

Baca juga : Debitor Kesulitan Ajukan Keringanan KPR

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pengunjung melihat maket perumahan yang ditampilkan pada Indonesia Property Expo 2020 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (15/2/2020).

Sementara itu, Direktur Utama BTN Pahala N Mansury mengatakan, hingga 25 Juni 2020, permintaan KPR subsidi di BTN naik 75 persen dibandingkan dengan Mei 2020.  BTN optimistis pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan meningkatkan permintaan kredit, termasuk  KPR.

Pahala juga menyebut permintaan kredit di sektor perumahan masih akan tumbuh. Sebab, sektor ini termasuk kebutuhan primer masyarakat. Dengan sudah dilonggarkannya PSBB di awal Juni, kondisi ekonomi ini mulai berangsur-angsur pulih.

Dari penempatan dana pemerintah, untuk enam bulan ke depan BTN berencana menyalurkan kredit sebesar Rp 30,03 triliun. Untuk sektor perumahan dan penopangnya, kredit yang akan disalurkan lebih kurang 70 persen dari total dana. Khusus KPR bersubsidi, penyaluran ditergetkan sebesar Rp 9,24 triliun.

Baca juga : Ruang Penurunan Bunga Perbankan Masih Terbuka