Redam Kontraksi Ekonomi, Pemprov Kalbar Mempercepat Realisasi Belanja

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan II-2020 minus 3,4 persen. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya merealisasikan belanja daerah secepatnya agar kontraksi ekonomi mereda.

PONTIANAK, KOMPAS — Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan II-2020 kontraksi minus 3,4 persen. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya merealisasikan belanja daerah secepatnya agar kontraksi ekonomi tidak terjadi kembali pada triwulan III-2020.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi Kalbar triwulan II-2020 minus 3,4 persen dibandingkan dengan triwulan II-2019. Kontraksi terdalam menurut lapangan usaha triwulan II-2020 pada sektor penyedia akomodasi dan makan minum yang minus 40,51 persen.

Kontraksi sektor akomodasi dan makan minum terjadi karena beberapa waktu lalu hotel dan restoran tutup akibat pandemi Covid-19. Sementara pertumbuhan sektor transportasi dan perdagangan minus 35,16 persen dan jasa lainnya minus 20,89 persen.

Berdasarkan pengeluaran, yang tumbuh positif hanya ekspor, yakni 19,07 persen. Sementara impor, pembentukan modal tetap bruto, konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga minus.

BADAN PUSAT STATISTIK KALIMANTAN BARAT

Sektor di Kalimantan Barat yang mengalami kontraksi yang dalam pada triwulan II-2020.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak Eddy Suratman, Jumat (7/8/2020), menilai, instrumen yang bisa dilakukan pemerintah daerah agar pada triwulan III-2020 pertumbuhan membaik adalah melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut untuk membantu meningkatkan konsumsi rumah tangga.

”Alokasi anggaran bisa untuk subsidi ke masyarakat. Daerah bisa dengan membantu keuangan masyarakat yang berpendapatan rendah. Hal itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Namun, data terkait masyarakat yang berhak menerima harus akurat supaya tepat sasaran,” papar Eddy.

Baca juga: Catatan untuk Pemulihan Ekonomi

Eddy mengatakan, kontribusi konsumsi rumah tangga sekitar 53 persen dari perekonomian Kalbar. Sementara porsi investasi sekitar 31 persen dan pengeluaran pemerintah kontribusinya sekitar 11 persen. Dalam situasi pandemi Covid-19, investasi sulit tumbuh.

Dengan kembali bukanya hotel dan restoran di Pontianak dapat membuka kesempatan kerja dan menahan agar penganggur tidak terlalu banyak sehingga jumlah orang miskin tidak bertambah. Selain itu, daya beli juga masih bisa tumbuh. ”Namun, kalau perjalanan tidak lancar, akan menghambat tingkat hunian hotel. Sebab, sebagian besar yang menginap di hotel adalah warga yang berasal dari luar Kalbar,” paparnya.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura  Eddy Suratman.

Eddy memprediksi, pada triwulan III-2020, kemungkinan pertumbuhan Kalbar masih minus, tetapi angkanya mengecil. Semakin mendekati triwulan IV-2020, diharapkan pertumbuhan semakin membaik jika konsumsi rumah tangga bisa dijaga.

Gubernur Kalbar Sutarmidji menuturkan, kontraksi pertumbuhan ekonomi Kalbar tersebut lebih rendah daripada nasional. Belanja daerah akan direalisasikan secepatnya agar pada triwulan III-2020 perekonomian Kalbar tidak lagi kontraksi. Sebab, jika kontraksi lagi, bisa mengakibatkan resesi.

Jika ada transaksi di masyarakat, diharapkan menggeliatkan perekonomian.

”Dengan percepatan realisasi belanja daerah, diharapkan ada peredaran uang di masyarakat agar bisa terjadi transaksi. Jika ada transaksi di masyarakat, diharapkan menggeliatkan perekonomian,” kata Sutarmidji.

Berdasarkan pidato Gubernur Kalbar terkait nota pejelasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD 2020, Kamis (6/8/2020), di DPRD Kalbar, belanja langsung semula dialokasikan Rp 3,27 triliun. Angka ini turun menjadi Rp 2,50 triliun. Belanja langsung yang dilaksanakan perangkat daerah diarahkan fokus pada pemulihan ekonomi melalui pola padat karya.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kiri).

Kabupaten/kota juga diminta mempercepat realisasi belanja. Pasokan pangan juga akan dijaga agar tidak terjadi inflasi. Program pembangunan desa yang ada di Kalbar segera direalisasikan.

Selain itu, sektor yang masih memberikan kontribusi pada pertumbuhan terus dipertahankan. Pemerintah daerah akan berupaya menjaga agar sektor yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan tidak terganggu produksinya.

Baca juga: BUMN Harus Jadi Penggerak Ekonomi

Upaya mengatasi penularan Covid-19 juga terus dilakukan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar per Jumat (7/8/2020), secara kumulatif terdapat 394 kasus konfirmasi Covid-19. Sebanyak 371 di antaranya sudah sembuh, 19 orang masih diisolasi, dan 4 orang meninggal.

Sebanyak 10 kabupaten/kota di Kalbar sudah menjadi zona hijau. Sementara dua kabupaten lainnya berada pada zona kuning dan dua kabupaten/kota masuk dalam zona jingga.