Dampingi UMKM Bertransformasi
Usaha mikro, kecil, dan menengah disiapkan menembus pasar digital agar bertahan dan berkembang di masa pandemi Covid-19.
JAKARTA, KOMPAS — Transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk masuk ke ekosistem digital tidak bisa tiba-tiba. Agar UMKM bisa bertransformasi, perlu mengintegrasikan pendampingan dan bantuan pemerintah dengan ekosistem digital.
Jika tidak diintegrasikan, UMKM akan sulit bertransformasi. Padahal, di masa pandemi Covid-19, sistem dan akses digital merupakan salah satu cara usaha untuk bertahan, bahkan berkembang.
Namun, sejauh ini, program pemulihan ekonomi nasional bagi UMKM tidak ada yang spesifik mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mencontohkan program Bantuan Presiden (Banpres) produktif berupa hibah dana Rp 2,4 juta per pelaku usaha yang diberikan tanpa syarat.
”Transfer tunai seharusnya dibarengi pendampingan bagaimana UMKM masuk ke platform digital, memasarkan produk, dan menarik konsumen,” kata Bhima, yang dihubungi pada Minggu (30/8/2020).
Tantangan terberat mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital adalah literasi digital yang rendah, terutama dari generasi X dan sebelumnya, yang usianya di atas 40 tahun. Mereka kebingungan masuk ke pasar digital sehingga perlu didampingi. Kesenjangan antargenerasi pelaku UMKM ini jadi tantangan yang mesti dihadapi pemerintah.
Bhima menambahkan, cita-cita Indonesia mewujudkan transformasi digital UMKM masih panjang. Target pada akhir tahun ini, sebanyak 10 juta UMKM masuk ke ekosistem digital. Untuk itu, percepatan mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital mesti dibarengi jaringan internet andal di seluruh wilayah RI.
Dalam seminar ”Mewujudkan UMKM sebagai Kekuatan Baru Perekonomian Nasional”, Minggu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, UMKM mesti disiapkan untuk menembus pasar digital. Kesiapan UMKM dari sisi kewirausahaan, akses keuangan, dan platform dagang.
Transformasi UMKM ke dunia digital diyakini akan menjadi sumber ekonomi baru yang berdampak signifikan bagi Indonesia.
”Sinergi antarpemangku kebijakan diperlukan untuk meyakinkan UMKM Indonesia berdaya saing ekspor dan go digital,” kata Perry.
Seminar itu merupakan rangkaian pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) ke-5 yang diselenggarakan pada 28-30 Agustus 2020. Kali ini, pameran digelar secara virtual, menampilkan 377 produk UMKM binaan BI. Pameran juga menampilkan sinergi untuk UMKM ekspor, UMKM digital, dan UMKM sahabat milenial.
Baca juga: UMKM Berpeluang Jadi Kekuatan Baru
Menurut Perry, selain sistem pemasaran, transformasi digital yang perlu dilakukan UMKM adalah sistem pembayaran. Saat ini ada sekitar 4,3 juta pedagang yang teregistrasi dalam Standar Kode Baca Cepat Indonesia atau QRIS. Digitalisasi sistem pembayaran akan memudahkan UMKM.
Selain sistem pemasaran, transformasi digital yang perlu dilakukan UMKM adalah sistem pembayaran.
Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 99,9 persen unit usaha di Indonesia adalah UMKM, yang terdiri dari 60.702 usaha menengah, 783.132 usaha kecil, dan 63,5 juta usaha mikro. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 60,34 persen. UMKM menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional.
Kendati strategis dan potensial sebagai motor penggerak ekonomi, baru 13 persen atau 8,3 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan 10 juta pelaku UMKM masuk ke ekosistem digital pada akhir tahun ini.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, UMKM yang terhubung platform perdagangan secara elektronik atau e-dagang masih sedikit. Selama pandemi Covid-19, kenaikan penjualan e-dagang 26 persen dengan 3,1 juta transaksi per hari.
”Pelaku UMKM menghadapi kondisi sulit akibat pandemi sehingga mereka harus mulai bertransformasi ke pasar digital untuk bertahan,” kata Teten.
Potensi
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menuturkan, saat ini teridentifikasi 17 subsektor ekonomi kreatif yang akan didorong bertransformasi digital. Kontribusi 17 subsektor itu terhadap PDB mencapai Rp 1.100 triliun dengan potensi serapan tenaga kerja 17 juta orang.
”Potensi ekonomi kreatif Indonesia terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kondisi ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan,” katanya.
Tiga subsektor ekonomi kreatif dengan kontribusi ekspor terbesar adalah kuliner sebesar 41 persen, mode 17 persen, dan kriya 14,9 persen. Sementara tiga subsektor lain yang teridentifikasi memiliki potensi pasar ekspor cukup besar adalah film, musik, serta aplikasi dan gim.
Wishnutama menambahkan, transformasi digital saja tidak cukup membuat UMKM Indonesia berdaya saing. Pengetahuan digital harus dirangkai dengan kreativitas untuk menarik minat konsumen. Salah satu kendala pelaku UMKM di industri kreatif adalah keterbatasan riset dan penelitian.
Baca juga: UMKM Terpukul Krisis akibat Pandemi Covid-19
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menambahkan, peta jalan mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital sudah disiapkan. Dalam ekosistem digital, UMKM akan diintegrasikan, antara lain, dengan lembaga pembiayaan mikro, sistem pembayaran, perusahaan teknologi finansial, dan lembaga pemeringkat kredit.
”Nantinya nasabah akan mempunyai satu akses melalui ponsel yang terhubung dengan ekosistem digital tersebut,” kata Wimboh.
Dalam kesempatan itu, Teten Masduki menyampaikan, pemerintah mengucurkan Banpres bagi 12 juta pelaku usaha mikro. Pada tahap pertama, Banpres akan disalurkan untuk 9,1 juta pelaku usaha. Adapun realisasi penyaluran per hari ini sekitar 6 juta pelaku usaha atau 50 persen dari target.
”Penyaluran Banpres akan dipercepat sehingga UMKM bisa segera berusaha. Bantuan diberikan karena sebagian modal UMKM terpakai untuk konsumsi semasa pandemi,” kata Teten.
Penyaluran Banpres akan dipercepat sehingga UMKM bisa segera berusaha.
Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menambahkan, perbankan bisa turut berperan mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital. Caranya, antara lain, dengan menyediakan platform e-dagang khusus UMKM. Selama ini produk UMKM dipasarkan sejumlah platform e-dagang umum.
”Perbankan menciptakan platform e-dagang bukan untuk berjualan, tetapi menyediakan sistem pembayaran,” ujarnya.