Postur Anggaran Tahun 2021 Dinamis, Porsi untuk Kesehatan Tetap Lebih Kecil
Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 lebih besar dari pagu awal RAPBN 2021. Namun, alokasi untuk penanganan kesehatan tetap lebih kecil dibandingkan dengan untuk pemulihan ekonomi.
Oleh
KARINA ISNA IRAWAN
·3 menit baca
Kompas/Heru Sri Kumoro
Anggota DPR yang hadir secara fisik dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Rapat itu antara lain membahas penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2021.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah masih mengutak-atik pagu anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021. Anggaran dipastikan lebih tinggi dari pagu awal Rp 356,5 triliun dalam rancangan APBN 2021, tetapi lebih kecil dari alokasi untuk program serupa di APBN 2020.
Anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam RAPBN 2021 dialokasikan untuk bidang kesehatan Rp 25,4 triliun, perlindungan sosial Rp 110,2 triliun, dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp 136,7 triliun, UMKM Rp 48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun, dan insentif usaha Rp 20,4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (7/9/2020), menyebutkan, anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi tahun 2021 terus bergerak. Kebutuhannya lebih tinggi dari pagu awal dalam rancangan, tetapi alokasi masih akan berubah, seperti alokasi untuk beberapa program bantuan sosial yang akan diperpanjang tahun depan.
Paling tidak ada empat bantuan sosial yang pasti diberikan tahun depan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, serta Bansos Tunai. Sejauh ini tidak ada penambahan jumlah penerima bantuan.
Menurut Sri Mulyani, perubahan postur anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi menyesuaikan situasi terkini. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan fleksibel melihat dinamika. Ketidakpastian masih menyelimuti dunia sepanjang vaksin Covid-19 belum ditemukan dan kasus infeksi terus meningkat.
Secara umum alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi tahun 2021 turun signifikan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp 695,2 triliun. Anggaran mayoritas pos turun. Satu-satunya pos yang anggarannya naik adalah dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yakni naik Rp 30,65 triliun dibandingkan tahun 2020 yang Rp 106,05 triliun.
Di sisi lain, pagu anggaran kesehatan yang menjadi tulang punggung penanganan Covid-19 justru turun, yakni dari Rp 87,55 triliun tahun 2020 menjadi Rp 25,4 triliun pada 2021. ”Anggaran kesehatan dalam program penanganan Covid-19 di luar alokasi anggaran mandatory sebesar Rp 169,7 triliun atau setara 6,2 persen dari total belanja APBN 2021,” kata Sri Mulyani.
Kesehatan
Ariyo DP Irhamna dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berpendapat, paling tidak ada empat risiko fiskal pada 2021, yakni pemulihan ekonomi nasional, kenaikan utang, dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, serta peran BUMN dalam pembangunan infrastruktur.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Ibu hamil mengikuti tes usap massal ibu hamil di GOR Pancasila, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/7/2020). Tes usap gratis dilakukan kepada ibu hamil yang memasuki usia kandungan 37 minggu.
Pemulihan ekonomi nasional menjadi salah satu risiko yang patut disoroti. Menurut Ariyo, pembagian kue anggaran menyiratkan fokus kebijakan tahun 2021 adalah pemulihan ekonomi, bukan penanganan kesehatan. Porsi anggaran kesehatan jauh lebih rendah dari dukungan kementerian/lembaga dan pemda serta pemulihan pariwisata.
”Pemerintah seharusnya tetap fokus menangani akar masalah Covid-19 melalui peningkatan layanan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan pelaksanaan tes usap. Ekonomi hanya dampak, bukan akar masalah Covid-19,” kata Ariyo.
Ekonomi hanya dampak, bukan akar masalah Covid-19.
Anggota Komisi XI DPR, Indah Kurnia, berpendapat, rendahnya penyerapan belanja pemerintah harus menjadi perhatian. Serapan belanja pemerintah tahun 2019 hanya 91,6 persen atau terendah sejak 2017. Padahal, belanja pemerintah berkontribusi 8,7 persen produk domestik bruto.
”Konsentrasi penyerapan belanja terjadi pada triwulan III dan IV menjadi kebiasaan selama ini termasuk saat pandemi sehingga kesannya hanya mengejar optimalisasi serapan saja,” kata Indah.
