Setelah kunjungan pada Juli lalu bersama Menhan Prabowo, Presiden kembali meninjau proyek korporasi pangan terpadu di Kalimantan Tengah, Kamis (8/10/2020). Kali ini, Preside sendiri, tak ditemani seorang menteri.
Oleh
FX LAKSANA AS
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meninjau proyek korporasi pangan terpadu (food estate) di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (8/10/2020). Tahun ini, targetnya mencakup penanaman di sawah seluas 30.000 hektar. Selanjutnya areal sawah akan dikembangkan hingga mencapai target 140.000 hektar pada tahun 2024.
”Kami ingin pastikan dimulainya food estate untuk yang semuanya nanti di sini 168.000 hektar (ha). Akan ditanami padi. Yang di Pulang Pisau, di tahun 2020, akan dikembangkan 10.000 ha. Di Kabupaten Kapuas, 20.000 ha, sehingga total di Kalimantan Tengah untuk 2020 adalah 30.000 ha,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers seusai peninjauan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng.
Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden Jokowi sama sekali tak didampingi satu orang pun menteri, kecuali perangkat Presiden, seperti Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sesmil Presiden Mayjen TNI Suharyanto, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.
Mekanisasi dan pertanian tumpang sari menjadi bagian dalam konsep korporasi pangan terpadu tersebut. Sebagaimana dicontohkan Presiden, pemupukan menggunakan pesawat nirawak (drone) dan pembajakan lahan menggunakan traktor apung.
Kita ingin pastikan dimulainya food estate untuk yang semuanya nanti di sini 168.000 hektar (ha). Akan ditanami padi. Yang di Pulang Pisau, di 2020, akan dikembangkan 10.000 ha. Di Kabupaten Kapuas, 20.000 ha, sehingga total di Kalimantan Tengah untuk 2020 adalah 30.000 ha.
Adapun tumpang sari diterapkan dengan mengombinasikan sawah padi dengan tanaman jeruk, kelapa, dan bawang merah di lahan sekitar. Mengingat air melimpah, dikembangkan pula budidaya ikan di keramba pada saluran irigasi serta peternakan itik.
”Akan kita lihat hasilnya dalam 3-4 bulan seperti apa. Dengan cara-cara ini, kita harapkan pendapatan petani akan naik, tidak hanya dari padi, tetapi juga dari komoditas lainnya, termasuk itik. Model bisnis kombinasi ini akan kita coba terlebih dahulu. Begitu suskes dan bagus, model bisnis ini akan kita copy di tempat-tempat lain per 1.000 ha lahan,” tutur Presiden, menambahkan.
Presiden Jokowi pada 9 Juli lalu juga meninjau lokasi korporasi pangan terpadu dan meninjau saluran primer induk UPT A5 di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalteng. Presiden juga menuju lokasi korporasi pangan terpadu lainnya di Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Setelahnya, Presiden diagendakan meninjau lokasi padat karya irigasi P3-TGAI.
Dalam kunjungannya itu, antara lain, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Sebelumnya, pada pengantar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2020), Presiden Jokowi menyatakan, selain Kalteng, pemerintah juga menyiapkan korporasi pangan terpadu di Kabupaten Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.
”Ini yang ingin kita prioritaskan terlebih dahulu meskipun juga ada rencana akan kita lanjutkan di Provinsi Papua, NTT, dan Sumatera Selatan. Sudah mulai pengerjaan di lapangan. Akan kita diskusikan setelah yang dua (Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara) bisa berjalan,” kata Presiden.
Untuk proyek di Kalteng, total areal untuk sawah direncanakan mencapai 148.000 ha. Adapun untuk tegal dan peternakan di provinsi tersebut, direncanakan mencapai 622.000 ha.
Rampung 44 hari
Muara akhirnya adalah industri, katakanlah kita tidak berharap jual gabah di sana, tetapi beras yang berkualitas yang bisa masuk ke market place, ke e-commerce. Dan bahkan mungkin saja karena lahannya luas, maka produksinya berkualitas ekspor, untuk dieskpor.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada keterangan pers seusai rapat terbatas itu menyatakan, Kementerian Pertanian menargetkan penanaman sawah seluas 30.000 ha itu akan rampung dalam 44 hari setelah peninjauan Presiden tersebut. Ini tidak hanya berlaku untuk tananman padi, tetapi juga komoditas lain di areal tersebut.
”Muara akhirnya adalah industri, katakanlah kita tidak berharap jual gabah di sana, tetapi beras yang berkualitas yang bisa masuk ke market place, ke e-commerce. Dan bahkan mungkin saja karena lahannya luas, maka produksinya berkualitas ekspor, untuk dieskpor,” kata Syahrul.