Presiden Minta Pacu Program agar Jadi Lokomotif Pemulihan Ekonomi
Di sidang kabinet paripurna, Presiden Jokowi menekankan menteri dan pimpinan lembaga memacu realisasi belanja pemerintah di triwulan IV-2020 sekaligus siapkan lelang program-program mendatang sebagai lokomotif ekonomi.
Oleh
FX LAKSANA AS
·5 menit baca
SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (02/11/2020).
JAKARTA, KOMPAS – Di tengah ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19, belanja pemerintah mesti menjadi lokomotif pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga agar memacu realisasi belanja pemerintah di triwulan IV-2020 sekaligus menyiapkan lelang program-program tahun depan.
”Kita harus tetap fokus untuk mengatur, menjaga, titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Ini sudah berpuluh-puluh kali saya sampaikan tetapi perlu sekali lagi saya tekankan,” kata Presiden Jokowi pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (02/11/2020).
Hadir secara fisik di Istana Negara adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta para menteri Kabinet Indonesia Maju dan sejumlah pimpinan lembaga. Seluruh peserta sidang mengenakan masker dan pelindung wajah transparan.
Di bidang ekonomi, Presiden menekankan pentingnya mempercepat penyerapan anggaran belanja pemerintah di dua bulan terakhir di triwulan IV-2020. ”Saya harapkan realisasi belanja kita betul-betul harus berada pada titik yang paling maksimal,” kata Presiden.
Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II-2020 adalah – 5,32 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi di triwulan III-2020, Presiden memperkirakan realisasinya lebih-kurang - 3 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan angkanya pada pekan ini.
”Saya harapkan realisasi belanja kita betul-betul harus berada pada titik yang paling maksimal”
”Dibandingkan negara lain, ya masih jauh lebih baik. Dan ini adalah trennya membaik, trennya positif. Ini yang harus ditekankan nanti kalau ada pengumuman di BPS sehingga kuartal IV sangat penting sekali agar bisa memperbaiki lagi. Syukur-syukur bisa masuk positif sehingga belanja pemerintah harus menjadi kejar-kejaran kita semua,” ujar Presiden Jokowi lagi.
SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (02/11/2020).
Percepatan penyerapan anggaran belanja pemerintah tersebut juga ditekankan Presiden untuk periode triwulan I-2021. Seluruh menteri dan pimpinan lembaga diinstruksikan untuk menyiapkan pelaksanaan program-program tahun depan sejak sekarang. Dengan demikian, belanja pemerintah bisa menjadi pengungkit pemulihan ekonomi nasional di awal tahun depan.
Selama ini, penyerapan anggaran belanja pemerintah berjalan linier, terendah di triwulan I dan tertinggi di triwulan IV. Ini merupakan siklus penyerapan anggaran belanja pemerintah setiap tahunnya.
”Begitu menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), bisa langsung lelang, sehingga nantinya kita harapkan Januari-Februari-Maret tidak stuck. Setelah kuartal IV langsung drop. Kita harapkan, kuartal I ada ungkitan untuk naik,” papar Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menginstruksikan agar program di triwulan I-2021 didesain dari sekarang. Dengan demikian, kegiatannya bisa mulai berjalan sejak Januari 2021, terutama program-program bantuan sosial. Hal serupa juga diharapkan berlaku untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
Terkait konsumsi rumah tangga di triwulan III-2020, Presiden memperkirakan, tumbuh sekitar - 4 persen. Untuk itu, pemerintah wajib memperkuat basis pertumbuhan ekonomi nasional tersebut sehingga konsumsi rumah tangga akan meningkat. Sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto nasional rata-rata 55 persen per tahun alias yang terbesar.
Adapun investasi sebagai penyumbang produk domestik bruto nasional terbesar kedua, Presiden berharap agar tumbuh positif di triwulan IV-2020 dan tahun depan. Pertumbuhan investasi di triwulan III-2020 diperkirakan lebih-kurang -6 persen.
”Saya sebenarnya sudah mewanti-mewanti Kepala BKPM dan Menko Marinves agar paling tidak di kuartal III bisa minus di bawah 5 persen. Tapi ternyata belum bisa. Oleh sebab itu agar dikejar di kuartal IV-2020 dan nanti di kuartal I-2021 sudah mulai bergerak lagi,” ungkap Presiden.
Perpanjangan fasilitas bebas tarif bea masuk melalui Generalized System of Preferences (GSP) oleh pemerintah Amerika Serikat menjadi salah satu peluang Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke negeri adidaya tersebut sekaligus investasi di dalam negeri. Dari 3.572 produk yang mendapatkan fasilitas itu, 729 produk di antaranya relevan untuk Indonesia.
”Saya sebenarnya sudah mewanti-mewanti Kepala BKPM dan Menko Marinves agar paling tidak di kuartal III bisa minus di bawah 5 persen. Tapi ternyata belum bisa. Oleh sebab itu agar dikejar di kuartal IV-2020 dan nanti di kuartal I-2021 sudah mulai bergerak lagi”
”Ini adalah kesempatan karena kita adalah satu-satunya negara di Asia yang mendapatkan fasilitas ini. Dan kita harapkan, ekspor kita bisa naik, melompat, karena fasilitas GSP ini diberikan kepada kita. Dan syukur-syukur ini bisa dipakai sebagai kesempatan untuk menarik investasi,” kata Presiden.
SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo membahas tentang upaya pemulihan ekonomi nasional sekaligus menyinggung penanganan Covid-19 pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (02/11/2020).
Tingkatkan capaian kesembuhan
"Presiden Jokowi mengklaim bahwa penanganan menghasilkan capaian yang terus membaik. Laporan per 1 November menunjukkan, kasus aktif di Indonesia sebanyak 13,78 persen atau lebih baik dibanding rata-rata kasus aktif dunia sebanyak 25,22 persen. Demikian pula dengan angka kesembuhan. Indonesia mencatatkan 82,84 persen atau lebih baik dibanding rata-rata dunia sebanyak 72 persen"
Sementara itu di bidang kesehatan, Presiden Jokowi mengklaim bahwa penanganan menghasilkan capaian yang terus membaik. Laporan per 1 November menunjukkan, kasus aktif di Indonesia sebanyak 13,78 persen atau lebih baik dibanding rata-rata kasus aktif dunia sebanyak 25,22 persen. Demikian pula dengan angka kesembuhan. Indonesia mencatatkan 82,84 persen atau lebih baik dibanding rata-rata dunia sebanyak 72 persen.
Untuk kedua hal tersebut, Presiden meminta kepada para pembantunya untuk terus meningkatkan capaian. Sementara untuk angka kematian, Indonesia masih lebih tinggi dari rata-rata dunia, yakni 3,38 persen dibanding 2,5 persen. ”Ini yang patut menjadi perhatian kita semuanya,” kata Presiden.
Lebih jauh, mengutip siaran pers Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, APBN telah dan akan terus melaksanakan fungsi kontrasiklus di tengah ekonomi yang terpuruk akibat Covid-19. Hal ini disampaikan pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan IV Tahun 2020 secara virtual, Selasa (27/10/2020).
Sri Mulyani mengklaim, realisasi belanja pemerintah mengalami percepatan pada triwulan III-2020 dengan pertumbuhan 15,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Akumulasi nilainya mencapai Rp 1.841,1 triliun atau 67,2 persen dari total anggaran belanja APBN 2020. Belanja pemerintah meningkat tajam pada program Pemulihan Ekonomi Nasional serta percepatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
”Ke depan, pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan APBN ini sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 sehingga APBN tetap akan menjadi pendukung atau support terhadap proses pemulihan ekonomi sekaligus fokus kita di Kementerian Keuangan adalah mulai melakukan persiapan pelaksanaan APBN 2021 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional,” kata Sri Mulyani.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (depan kiri) menyerahkan Surat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (02/04/2020). Sri Mulyani bersama Yasonna Laoly mewakili Presiden menyampaikan Surat Presiden terkait pengajuan aturan hukum mengenai tambahan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 ke DPR. Kompas/Heru Sri Kumoro02-04-2020
