Arahkan Kerja Sama RI-AS ke Energi Terbarukan

Indonesia punya peluang mendorong energi terbarukan dengan memanfaatkan kerja sama forum bisnis Amerika Serikat dan Indonesia.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Uap keluar dari cerobong instalasi panas bumi milik PT Geo Dipa Energi yang dialirkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat (15/3/2019). PLTP Dieng yang telah menghasilkan 60 megawatt akan ditambah kapisitasnya sebesar 10 megawatt. Pengembangan tersebut merupakan bagian dari eksplorasi energi terbarukan yang ramah lingkungan.

JAKARTA, KOMPAS — Hasil sementara Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang menunjukkan kemenangan Joe Biden, sebagaimana diberitakan media di Amerika Serikat, bisa menopang pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Indonesia bisa memanfaatkan US Power Working Group, forum bisnis Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia, untuk mendorong target bauran energi di Indonesia.

Partai Demokrat, pengusung Biden, dikenal dengan kebijakannya yang pro terhadap energi terbarukan. Sebaliknya, Partai Republik, yang mencalonkan petahana Donald Trump, cenderung memilih energi fosil.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, apabila Biden ditetapkan sebagai Presiden AS ke-46, dipastikan AS akan meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca dan mempercepat pengembangan sumber energi bersih. Dengan agenda nol emisi pada 2050, AS bisa kembali mengalokasikan dana riset untuk pengembangan energi terbarukan.

”Saya kira dampak terpilihnya Biden sebagai Presiden AS yang ke-46 bagi Indonesia dalam hal pengembangan energi terbarukan tidak akan terjadi secara langsung. Akan tetapi, ada kemungkinan Indonesia bisa memanfaatkan dana bantuan teknis untuk isu perubahan iklim dan energi bersih yang dipangkas di era Trump,” ujar Fabby saat dihubungi, Minggu (8/11/2020).

Baca juga: Dampak Pandemi Sementara, Energi Terbarukan Terus Dikembangkan

Fabby menambahkan, bantuan teknis tersebut bisa dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk mendorong penguatan ekosistem pengembangan energi terbarukan, investasi, dan aksi menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, forum bisnis Pemerintah AS dan Indonesia juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung target bauran energi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

Baca juga: Tumpang-tindih Regulasi Bisa Hambat Elektrifikasi Berbasis Energi Terbarukan

Pada Maret 2017, Trump membatalkan regulasi lingkungan yang dibuat Presiden AS sebelumnya, Barack Obama. Trump juga mengumumkan penarikan diri AS terhadap Perjanjian Paris. Perjanjian Paris pada 2015 untuk memitigasi emisi karbon ditandatangani lebih dari 190 negara.

Ada kemungkinan Indonesia bisa memanfaatkan dana bantuan teknis untuk isu perubahan iklim dan energi bersih.

Dalam artikel yang ditulis The New York Times, 4 November 2020, Biden mengumumkan akan membawa kembali AS ke dalam Perjanjian Paris apabila terpilih sebagai Presiden. Namun, kembali ke Perjanjian Paris bukan hal yang mudah bagi AS. Banyak yang harus dilakukan AS untuk mengurangi emisi, termasuk membangun kembali kepercayaan negara-negara lain.

Dipercepat

Dalam siaran pers, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, porsi bauran energi baru dan terbarukan di Indonesia terus ditingkatkan demi mencapai target Kebijakan Energi Nasional (KEN) pada 2025. Dalam dokumen KEN, Indonesia menargetkan energi baru dan terbarukan setidaknya 23 persen dalam bauran energi nasional. Saat ini, perannya masih kurang dari 10 persen.

”Harus ada percepatan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 lewat skema ekonomi hijau. Caranya, mendorong porsi energi baru terbarukan menjadi 23 persen pada 2025,” kata Arifin saat melantik Dadan Kusdiana sebagai Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, akhir pekan lalu.

Harus ada percepatan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 lewat skema ekonomi hijau.

Sampai dengan 2024, Kementerian ESDM menargetkan pengembangan 20 wilayah kerja panas bumi dengan kapasitas terpasang 683 megawatt. (APO)

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Sejumlah turbin Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap terlihat di salah satu dari tiga bukit di Desa Mattirosi dan Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Senin (22/7/2019). Pembangkit dengan kapasitas total sebesar 75 MW ini terdiri dari 30 turbin yang masing-masing berkapasitas 2,5 MW. Pembangkit tenaga bayu komersial pertama di Indonesia ini dibangun dengan biaya sekitar 150 juta dollar AS.

Baca juga: Dukungan Masyarakat dan Kebijakan yang Stabil Jadi Kunci Keberhasilan