Perbaiki Tata Kelola Pertanian

Presiden Jokowi saat Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2021 di Istana Negara mengingatkan, sektor pertanian tempati posisi yang semakin sentral saat Covid-19. Opsinya, tata kelola pertanian perlu dibenahi.

Kompas

Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bima, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Selasa (24/3). Pelabuhan ini merupakan pelabuhan penting untuk transportasi penumpang antarpulau serta pemenuhan distribusi kebutuhan komoditas pertanian dan ternak, terutama dari dan ke NTT, Kalimantan, dan Jawa.

JAKARTA, KOMPAS — Pembatasan mobilitas manusia dan distribusi barang antar-negara selama pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan krisis pangan. Karena itu, tata kelola pertanian di Tanah Air harus segera diperbaiki agar bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1/2021), mengingatkan, sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral selama pandemi Covid-19. Hal ini karena pembatasan mobilitas membuat distribusi bahan pangan antar-negara terganggu. Kondisi itu, seperti telah diingatkan Organisasi Pertanian Dunia, berpotensi menyebabkan terjadinya krisis pangan.

Hambatan distribusi bahan pangan antar-negara juga sudah mulai dirasakan masyarakat Indonesia. Hal itu salah satunya terlihat dengan naiknya harga kedelai impor yang memicu protes para perajin tahu dan tempe di sejumlah daerah.

Karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan tata kelola sektor pertanian harus segera diperbaiki. Apalagi, saat ini penduduk Indonesia sudah mencapai 270 juta jiwa yang artinya kebutuhan pangan pun semakin bertambah.

Kita tahu penduduk Indonesia sudah 270 juta lebih. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkaitan dengan pangan harus betul-betul kita seriusi, pembangunan pertanian betul-betul harus kita seriusi secara detail, terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor.

”Kita tahu penduduk Indonesia sudah 270 juta lebih. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkaitan dengan pangan harus betul-betul kita seriusi, pembangunan pertanian betul-betul harus kita seriusi secara detail, terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor,” kata Presiden dalam acara yang juga disiarkan secara langsung melalui saluran Youtube Sekretariat Presiden.

Pemenuhan kebutuhan sejumlah bahan pangan yang selama ini masih menjadi persoalan, lanjut Presiden, harus segera diselesaikan, terutama bahan pangan yang selama ini dipenuhi dari impor, seperti kedelai, jagung, gula, dan bawang putih.

Kompas/Defri Werdiono (WER)

Suasana lengang di salah satu pusat Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Rabu (24/6). Kota hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow ini dikenal sebagai penghasil komoditas pertanian. Dalam hal transportasi, banyak terdapat becak motor di tempat ini.

Di hadapan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta menteri lain yang hadir, Presiden meminta agar jajarannya segera merumuskan desain pembangunan pertanian yang bisa menjadi jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dalam negeri.

”Barang-barang ini harus diselesaikan. Urusan bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas lain yang masih impor tolong jadi cacatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan,” katanya.

Presiden menegaskan, saat ini bukan saatnya lagi melakukan hal-hal yang konvensional dan monoton, seperti mengembangkan kawasan pertanian dalam skala kecil. Hal yang perlu dilakukan adalah membangun kawasan industri pertanian, seperti food estate yang kini tengah dipersiapkan pemerintah di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

Pembangunan food estate di dua provinsi tersebut ditargetkan selesai pada 2021 ini. Jika berhasil, program food estate itu tinggal dikembangkan di provinsi lain.

Lahan kedelai

Terkait kedelai, Presiden Jokowi menyampaikan jika persoalan berakar pada harga kedelai lokal yang kalah saing dengan kedelai impor. Petani enggan menanam kedelai karena kurangnya peminat akibat harga yang relatif lebih mahal dibanding kedelai impor.

”Kedelai di Indonesia bisa tumbuh baik, kenapa petani kita enggak mau tanam? Karena harganya kalah dengan kedelai impor. Kalau petani disuruh jual sama dengan harga kedelai impor, harga pokok produksi enggak nutup,” tuturnya.

Karena itu, satu-satunya jalan untuk meningkatkan daya saing kedelai lokal dan mengurangi impor adalah dengan meningkatkan produksi secara besar-besaran. Pemerintah akan menyiapkan lahan untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri.

AP/Anand Mangnale

Jalur transportasi darat di perbatasan Haryana-New Delhi lumpuh akibat aksi unjuk rasa petani.

“Lahan kita masih cari, lahan yang cocok untuk kedelai. Tapi jangan 1-2 hektar atau 10 hektar, cari 100.000, 300.000, 500.000, atau 1 juta hektar,” kata Presiden.

Peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga diharapkan dilakukan untuk bahan pangan lain yang masih impor, seperti bawang putih dan jagung. Dengan mendorong produksi besar-besaran, maka ketergantungan pada bahan pangan impor pun bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.

200 hari ke depan

“Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran Kementan untuk menjawab tantangan ini. Saya mau 200 hari dari sekarang sudah bisa kasih jawaban ke Presiden”

Terkait hal itu Mentan Syahrul Yasin Limpo menegaskan kesiapan untuk meningkatkan produksi pangan nasional demi mengurangi ketergantungan impor. Menurut dia, Kementerian Pertanian sudah menyiapkan sejumlah kebijakan jangka panjang untuk mengurangi impor pangan.

“Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran Kementan untuk menjawab tantangan ini. Saya mau 200 hari dari sekarang sudah bisa kasih jawaban ke Presiden,” ujar Syahrul.

Dijelaskan, sepanjang tahun 2020, impor bahan pangan berkurang hingga 10 persem dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan karena pemerintah memiliki program jangka panjang yang fokus membangun sumber pangan di tiap-tiap daerah.

Selain itu, menurut Syahrul, pemerintah juga terus berupaya melakukan perluasan area taman di sejumlah daerah. Dengan begitu diharapkan ketergantungan terhadap bahan pangan impor perlahan bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pengunjung berfoto dengan latar belakang lahan sawah siap panen di kawasan wisata persawahan sekitar Kompleks Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (19/8/2020). Kawasan pertanian di beberapa desa sekitar Candi Borobudur menjadi obyek menarik bagi wisatawan.