Presiden Jokowi Mengajak Pelaku Industri Jasa Keuangan Optimistis di 2021
Pascavaksinasi, pemulihan ekonomi diharapkan segera terjadi. Presiden Jokowi meminta pelaku industri jasa keuangan tetap membuka akses kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menggerakkan seluruh aspek ekonomi.
Oleh
Nina Susilo
·4 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Pemulihan ekonomi dinilai bisa segera terjadi. Presiden Joko Widodo meminta pelaku industri jasa keuangan tetap membuka akses kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.
Optimisme ditebarkan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan yang diselenggarakan secara daring, Jumat (15/1/2021) petang. Presiden menilai pengendalian pandemi Covid-19 sudah dimulai dengan program vaksinasi. Harapannya, kehidupan sosial, spiritual, bahkan ekonomi segera bergerak setelah pandemi berakhir.
Karena itu, Presiden Jokowi meminta proses vaksinasi bisa diselesaikan sebelum akhir 2021. Setidaknya, kontrak pengadaan vaksin sudah dilakukan untuk 426 juta dosis dari empat perusahaan berbeda. Januari ini tersedia 3 juta dosis. Bulan Februari direncanakan datang 4,7 juta dosis, Maret 8,5 juta dosis, April 16,6 juta dosis, Mei 24,9 juta dosis, dan Juni 34,9 juta dosis.
Presiden berharap pengadaan vaksin bisa lebih cepat sehingga vaksinasi juga demikian. Kekebalan komunal terbentuk, risiko penyebaran Covid-19 terhenti, dan ekonomi pulih kembali. Namun, sepanjang pandemi belum berakhir di dunia, protokol kesehatan tak boleh diabaikan.
Pengadaan vaksin bisa lebih cepat sehingga vaksinasi juga demikian. Kekebalan komunal terbentuk, risiko penyebaran Covid-19 terhenti, dan ekonomi pulih kembali. Namun, sepanjang pandemi belum berakhir di dunia, protokol kesehatan tak boleh diabaikan.
Selain vaksinasi, untuk pemulihan ekonomi, pemerintah menyiapkan Rp 372,3 triliun untuk menopang daya beli masyarakat pada 2021.
Aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga akan diterbitkan secepatnya. Saat ini, peraturan pemerintah yang sudah terbit terkait Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA). Nama-nama dewan pengawas juga sudah disampaikan kepada DPR.
Lembaga Pengelola Investasi disebut Presiden untuk menangkap peluang investasi dan menjadi solusi pembiayaan pembangunan. Sebab, pembiayaan akan semakin besar ke depan. Tingkat investasi asing langsung (FDI) Indonesia juga perlu ditingkatkan. Adapun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia harus diturunkan.
”Tadi saya bisik-bisik dengan Menteri Keuangan, awal-awal ini, satu dua bulan ini target yang masuk ke SWF kita kira-kira berapa? Dijawab Bu Menkeu, 20 miliar dollar AS,” kata Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut mendampingi Presiden dalam pembukaan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 ini.
Untuk INA, pemerintah menyetor modal awal tunai senilai Rp 15 triliun. Adapun saham BUMN di INA sebesar Rp 50 triliun.
”Saya berharap INA jadi mitra strategis investasi yang kuat secara hukum dan kelembagaan, mitra strategis yang andal tepercaya untuk pembangunan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan,” tambah Presiden.
Saya berharap INA jadi mitra strategis investasi yang kuat secara hukum dan kelembagaan, mitra strategis yang andal tepercaya untuk pembangunan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan.
Hal lain yang meningkatkan optimisme Presiden adalah realisasi investasi pada kuartal ketiga 2020, yakni Rp 611,6 triliun. Jumlah ini terdiri dari penanaman modal asing (PMA) Rp 301,7 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 309,9 triliun.
Jumlah ini meningkat 8,9 persen dari kuartal pertama 2020 yang sebesar Rp 191 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019 sebesar Rp 205,7 triliun, jumlah tersebut juga naik 1,6 persen.
”Peningkatan realisasi investasi ini hal positif dan patut dipertahankan mengingat kita ada di tengah ketidakpastian global akibat pandemi,” kata Presiden.
Dari neraca perdagangan Indonesia, Indonesia mencatatkan surplus 21,7 miliar dollar AS pada 2020. Angka ini diperoleh dari rilis Badan Pusat Statistik, Jumat (15/1/2021), yang menyebutkan total ekspor Indonesia sepanjang 2020 senilai 163,3 miliar dollar AS dan total impor 141,6 miliar dollar AS.
”Ini memberi optimisme dan kita harap di 2021 terus meningkat. Namun, hati-hati, jangan cepat puas diri. Kita harus tetap bekerja keras dan momentum ini harus dijaga dan dilihat sebagai peluang,” tambah Presiden.
Untuk itu, Presiden juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan terus menjaga kepercayaan pasar. Tidak boleh lagi ada praktik-praktik yang merugikan masyarakat yang mengarah pada fraud.
Industri jasa keuangan juga diharapkan membuka akses lebih besar kepada UMKM. ”Jangan hanya melayani yang besar-besar saja. Pelaku kecil yang berpotensi juga harus diberi prioritas. Akses pembiayaan bagi pelaku usaha sektor informal dan UMKM harus lebih mudah dan cepat,” tutur Presiden.
Ke depan, Presiden meminta supaya disiapkan regulasi-regulasi yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Aturan-aturan usang yang ketinggalan di dunia keuangan global sudah waktunya ditinggalkan.
Percepat pertumbuhan ekonomi
Wimboh optimistis, kendati suku bunga berangsur turun, bank BUMN masih tumbuh 0,3 persen dan BPD tumbuh 5,22 persen. Bank syariah juga tumbuh 9,5 persen.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam pidatonya juga menyampaikan, pihaknya menyiapkan rencana induk kebijakan-kebijakan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19. Wimboh pun optimistis, kendati suku bunga berangsur turun, bank BUMN masih tumbuh 0,3 persen dan BPD tumbuh 5,22 persen. Bank syariah juga tumbuh 9,5 persen.
Hal ini disebabkan adanya penempatan dana untuk UMKM, stimulus penanganan Covid-19, yang ditempatkan di bank-bank Himbara. Jumlah dana UMKM yang ditempatkan di bank-bank Himbara mencapai Rp 323,8 triliun.
Selain itu, kebijakan restrukturisasi kredit perbankan untuk 7,6 juta debitor juga dinilai sangat baik. Sebab, rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan bisa ditahan tidak terlampau tinggi, yakni di 3,06 persen, dan rasio kecukupan modal (CAR) di 23,78 persen.