Pertumbuhan Triwulan I-2021 Bertumpu pada Belanja Negara

Anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2021 yang sudah dan akan digulirkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, terutama pada triwulan I-2021.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Antrean warga mengambil bantuan sosial tunai untuk pencairan bulan Februari di kantor Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/2/2021). Pencairan bantuan dari pemerintah bagi warga di masa pandemi Covid-19 di wilayah ini melayani sekitar 1.500 warga dari 10 RW. Banyaknya jumlah warga yang dilayani mengakibatkan antrean panjang di luar pagar kantor kelurahan tersebut. Meski pemerintah telah menerapkan sistem pencairan melalui rekening, sebagian pelaksanaan pencairan secara langsung dilakukan juga di sejumlah wilayah.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah telah meningkatkan anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PC-PEN 2021 menjadi Rp 699,43 triliun dari realisasi pada 2020 yang sebesar Rp 579,78 triliun. Sebagian dana PC-PEN dan belanja negara lainnya yang sudah digulirkan tersebut diharapkan menjadi motor aktivitas perekonomian pada triwulan I-2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran PC-PEN 2021 menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2021. ”Harapannya, pada triwulan berikutnya, beban terhadan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terbagi ke daerah-daerah dan sektor-sektor yang mulai pulih,” ujarnya dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Alokasi anggaran PC-PEN 2021 untuk bidang kesehatan melonjak dari Rp 63,51 triliun menjadi Rp 176,3 triliun, sedangkan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta korporasi meningkat dari Rp 173,17 triliun menjadi Rp 186,81 triliun. Program-program prioritas pemerintah yang lain dalam rangka program itu juga naik dari Rp 66,59 trliun menjadi Rp 125,06 triliun.

Kendati begitu, ada juga pagu anggaran yang turun, yakni perlindungan sosial dari Rp 220,39 triliun menjadi Rp 157,41 triliun dan insentif usaha dari Rp 56,12 triliun menjadi Rp 53,86 triliun. Meskipun demikian, Sri Mulyani menyatakan, langkah yang ditempuh tidak mengurangi perlindungan terhadap masyarakat hingga dinamika permintaan dan penawaran kembali normal serta berdampak pada pendapatan.

”Saat ini, 10 persen masyarakat di kelompok paling miskin memperoleh prioritas dari APBN,” kata Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan mencatat, total realisasi program bantuan sosial sepanjang Januari 2021 sebesar Rp 20 triliun atau 12,8 persen dari pagu anggaran. Penggunaan dana itu terdiri dari bantuan sosial tunai sebesar Rp 3,1 triliun, program Kartu Sembako Rp 6,3 triliun, program Keluarga Harapan Rp 6,8 triliun, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan Rp 3,8 triliun, dan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Rp 10 miliar.

Anggaran PC-PEN 2021 menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2021.

Adapun total realisasi belanja negara sepanjang Januari 2021 mencapai Rp 145,8 triliun atau 5,3 persen dari pagu anggaran. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 94,7 triliun, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 51,1 triliun.

Dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp 100,1 triliun pada Januari 2021, APBN mengalami defisit sebesar Rp 45,7 triliun atau 0,26 persen terhadap produk domestik bruto. Sepanjang 2021, defisit APBN ditargetkan terjaga di kisaran 5,7 persen.

Sri Mulyani menyatakan, belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menjadi salah satu pendorong geliat ekonomi nasional. Realisasi belanja barang dan modal Kementerian PUPR masing-masing sebesar Rp 600 miliar dan Rp 8,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk jalan, irigasi, jaringan, dan pembayaran proyek bendungan.

Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Suminto menyebutkan, target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sepanjang 2021 dinaikkan dari Rp 202 triliun menjadi Rp 253 triliun. Peningkatan target ini dilatarbelakangi oleh realisasi KUR yang mencapai 103 persen.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menambahkan, sumber kenaikan dana PC-PEN 2021 berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan, penghematan, serta realokasi dan pemfokusan ulang anggaran kementerian/lembaga. Dia berharap besaran anggaran PC-PEN 2021 sudah final dan perubahan yang terjadi berada di tataran antarkluster.

Baca juga: Insentif PPnBM Diberikan, Anggaran Pemulihan Ekonomi Dinaikkan

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga menjemur pakaian di bantaran Sungai Ciliwung di Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (17/2/2021). Badan Pusat Statistik merilis jumlah penduduk miskin di Jakarta kini 4,69 persen dari total penduduknya atau 496.840 jiwa, hampir mencapai 497.000 jiwa. Dalam enam bulan pertama pandemi, ada tambahan 16.000 warga miskin di Ibu Kota. Kemiskinan bertambah, antara lain, karena angka pengangguran naik dan mata pencarian pekerja terdampak pandemi.

Belum saatnya

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan, sebenarnya saat ini Indonesia belum berada di tahap pengurangan anggaran perlindungan sosial. Masih banyak kelompok masyarakat yang membutuhkannya, seperti orang-orang yang kehilangan pekerjaan, pendapatannya menurun, dan yang tergolong miskin.

”Selain itu, meningkatkan anggaran PC-PEN menimbulkan konsekuensi terhadap kenaikan efektivitas dan produktivitas penggunaan dana beserta dampaknya. Bukan hanya menyoal nilai, melainkan juga desain kebijakan teknis, kapasitas eksekusi, ketepatan sasaran, dan tata kelola yang baik,” katanya.

Saat ini Indonesia belum berada di tahap pengurangan anggaran perlindungan sosial. Masih banyak kelompok masyarakat yang membutuhkannya, seperti orang-orang yang kehilangan pekerjaan, pendapatannya menurun, dan yang tergolong miskin.

Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,55 juta orang. Jumlah ini naik 1,13 juta orang dari Maret 2020 atau naik 2,76 juta orang dari September 2019.

Kemiskinan bertambah, antara lain, akibat 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi, termasuk 2,56 juta orang menjadi penganggur. Akibatnya, per Agustus 2020, ada 9,77 juta penganggur di Indonesia.

Baca juga: Iringi Bansos dengan Pembukaan Lapangan Kerja