Pengurangan Pasokan Premium Harus Disertai Kompensasi

Apabila menjaga lingkungan hidup menjadi tujuan pengurangan penggunaan premium, pemerintah sebaiknya langsung mengarahkannya ke BBM dengan angka oktan di atas 91, disertai skema kompensasi harga se-Indonesia.

KOMPAS/Lasti Kurnia

Mobil tangki yang membawa stok BBM sedang mengisi persediaan BBM ke tempat penyimpanan BBM di SPBU Coco Pertamina Fatmawati, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Pertamina menetapkan kuota volume biosolar dan premium untuk tahun 2020 per kota kabupaten berdasarkan keputusan BPH Migas RI No 55/P3JBT/BPH Migas/Kom/2019 dan No 56/P3JBT/BPH Migas/Kom/2019.

JAKARTA, KOMPAS — Upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan premium di wilayah Jawa dan Bali karena faktor lingkungan hidup membutuhkan totalitas. Totalitas itu mencakup penyederhanaan jenis bahan bakar minyak atau BBM beserta skema kompensasi harga agar tetap terjangkau konsumen.

Rencana pengurangan pasokan BBM jenis premium di Jawa dan Bali disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (2/6/2021), di Jakarta. Rencana tersebut diusulkan untuk diterapkan mulai 2022. Sebagai pengganti, pemerintah mengandalkan BBM jenis pertalite yang dinilai lebih ramah lingkungan.

Menanggapi rencana itu, anggota Komisi VII DPR, Kardaya Warnika, menyebutkan, angka oktan premium yang sebesar 88 (RON 88) lebih rendah dibandingkan dengan pertalite (RON 90) dan pertamax (RON 92). ”Kalau orientasinya pada lingkungan, pemerintah sebaiknya langsung mengarahkannya ke BBM jenis pertamax disertai dengan skema kompensasi harga se-Indonesia. Apabila premium hanya ada di kawasan tertentu, terjadi ketimpangan dari aspek ketersediaan BBM,” ujarnya, saat dihubungi, Kamis (3/6/2021).

Pemerintah perlu mengompensasi harga pertamax sehingga lebih murah dan dapat dijangkau masyarakat.

Baca juga: Permintaan Lesu Saat Pandemi, Harga BBM Tak Diturunkan

Kardaya menilai, kompensasi biaya tersebut penting untuk menjaga aspek keterjangkauan harga. Pasalnya, harga menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam memilih jenis BBM. Sementara kualitas BBM kurang dipertimbangkan. Oleh sebab itu, dia berpendapat, pemerintah perlu mengompensasi harga pertamax sehingga lebih murah dan dapat dijangkau masyarakat.

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo menyaksikan pengisian bahan bakar dengan menggunakan biodiesel 30 persen (B30) pada kegiatan peresmian implementasi energi baru terbarukan B30 di SPBU Pertamina Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2019). Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo didampingi Seskab Pramono Anung, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, serta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama.

Agar tidak setengah-setengah, Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafrudin menilai, pemerintah sebaiknya juga menghapus BBM dengan angka oktan rendah, seperti pertalite dan solar. Dengan demikian, hanya terdapat empat jenis BBM yang ditawarkan kepada masyarakat di Indonesia, yakni pertamax, pertamax turbo, dexlite, dan pertadex.

”Semakin rendah angka oktan BBM, semakin signifikan memengaruhi pencemaran udara. Penyaringan jenis BBM yang lebih bersih dari segi emisi juga berdampak pada terjaganya kinerja mesin kendaraan yang sudah memanfaatkan teknologi terkini,” ucap Ahmad.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR, Dyah Roro Esti, menilai, Indonesia berpeluang mengalihkan seluruh penggunaan premium ke BBM yang lebih ramah lingkungan. Dampaknya, harga pertalite mesti berada di posisi terendah dan tidak bisa 100 persen mengikuti mekanisme pasar.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar pemerintah perlu meninjau perkembangan harga pertalite setiap tiga bulan sekali dan menjamin ketersediaan stoknya. Mekanisme kompensasi harga pada BBM untuk kendaraan juga patut dirumuskan kembali, misalnya dialihkan ke subsidi langsung ke kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Mekanisme kompensasi harga pada BBM untuk kendaraan juga patut dirumuskan kembali, misalnya dialihkan ke subsidi langsung ke kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Harga Minyak Jatuh, Pertamina Mengaku Tak Dapat Untung

SUMBER: KEMENTERIAN ESDM

Grafis harga BBM jenis premium dan solar bersubsidi yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto, upaya pengurangan penggunaan premium sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris. Selain itu, pasokan premium di Indonesia juga bergantung pada impor. Mengingat rata-rata penggunaan premium di Jawa, Madura, dan Bali mencapai sekitar 60 persen dari total konsumsi di Indonesia, pengurangan pasokan premium berdampak signifikan terhadap penurunan impor.

Berdasarkan data yang ada di laman PT Pertamina (Persero), kuota premium sepanjang 2020 mencapai 11 juta kiloliter. Total kuota untuk Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali mencapai 4,45 juta kiloliter.

Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Seharusnya Lebih Murah