Konsolidasi Pengadaan Laptop Hemat Anggaran Rp 1,8 triliun

Konsolidasi belanja laptop nasional oleh kementerian, lembaga, dan pemda dinilai menghemat anggaran dan mendorong industri dalam negeri.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kiri belakang) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto (kanan belakang) meninggalkan podium seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melakukan konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri untuk Tahun Anggaran 2022 di kementerian/ lembaga/pemerintah daerah. Program konsolidasi belanja laptop senilai Rp 6,33 triliun itu menghasilkan efisiensi atau penghematan hingga Rp 1,8 triliun.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengemukakan, pengadaan laptop dalam negeri yang sebelumnya terpisah-pisah kini dikonsolidasikan guna memperkuat industri laptop dalam negeri dan meningkatkan efisiensi belanja negara.

Konsolidasi belanja laptop nasional senilai Rp 6,33 triliun meliputi pengadaan laptop untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan media pendidikan senilai Rp 3,42 triliun dan TIK administrasi perkantoran senilai Rp 2,92 triliun. Konsolidasi belanja itu mendorong efisiensi sebesar Rp 1,8 triliun, meliputi efisiensi laptop TIK dan media pendidikan sebesar Rp 951,3 miliar, dan efisiensi laptop administrasi perkantoran sebesar Rp 867,2 miliar.

Pengadaan kebutuhan laptop untuk pemda, kementerian, dan lembaga memiliki volume dan nilai cukup besar, serta kebutuhan spesifikasi yang cenderung seragam. Langkah konsolidasi itu dinilai mendorong digitalisasi pengadaan barang dan jasa, serta akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Selain itu, menstandarkan kebutuhan laptop, serta mempercepat proses belanja daerah.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Semua Kelemahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Diperbaiki

Konsolidasi pengadaan laptop diatur dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri secara Nasional Tahun Anggaran 2022. Pengadaan laptop dalam negeri Tahun Anggaran 2022 dilakukan secara daring pada katalog elektronik etalase konsolidasi laptop produk dalam negeri.

”Pemerintah sebagai the biggest buyer perlu mengonsolidasikan belanja agar semakin efisien. Tentu saja karena efisiensi, penggunaan uang negara bisa optimal, bisa digunakan untuk keperluan pembangunan lainnya yang semakin mempercepat upaya pemulihan ekonomi,” ujar Anas.

Produsen laptop yang dilibatkan telah memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25 persen. Terdapat 6 merek produk laptop yang terdaftar, yakni Acer, Axio, Advan, Zyrex, Supertown, dan Liberia. Adapun untuk laptop TIK, administrasi perkantoran, antara lain merek Acer, Axio, dan Zyrex.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pramuniaga menunggu pembeli di salah satu gerai penjualan laptop di pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu mengemukakan, kriteria yang diterapkan untuk produk laptop itu ialah produk dalam negeri dan merek dalam negeri. Aksi afirmasi itu sekaligus menjadi batu loncatan bagi produsen dalam negeri untuk menguasai pasar dalam negeri dan luar negeri.

”Jika cara (konsolidasi pengadaan laptop) ini efisien, langkah ini akan kita lanjutkan dan juga diterapkan untuk berbagai produk,” ujarnya.

Baca juga: LKPP Dorong Peningkatan Kontribusi UMKM

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, Kemenkeu sebelumnya sudah menetapkan kebutuhan dan spesifikasi laptop dalam negeri yang akan dijual di pasaran. Laptop yang termasuk ke dalam produk dalam negeri adalah laptop yang mempunyai sertifikat TKDN minimal 25 persen.

”Program ini berjalan sesuai dengan arahan Presiden dan akan segera kita arahkan kepada berbagai industri lainnya, seperti alat kesehatan, alat pertanian, dan lainnya,” ucapnya.

Ia menambahkan, konsolidasi pengadaan barang dan jasa dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. ”Semua ini menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk dapat terus berinovasi untuk membuat birokrasi pemerintah semakin efisien serta membantu produsen dalam negeri kita dapat meningkatkan kualitasnya untuk melakukan ekspor,” ujar Sudarto.