Pacapandemi, Penerima Bansos Bisa Ikuti Program Kartu Prakerja

Selama pandemi, penerima bansos, seperti PKH, BLT, BSU, dan BPUM tidak boleh mengikuti program Kartu Prakerja. Ketika Kartu Prakerja dikembalikan pada skema normal nanti, mereka diperbolehkan menjadi pesertanya.

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari (dua dari kiri) tengah berdialog dengan para alumni penerima kartu prakerja dalam Temu Alumni Kartu Prakerja di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Kamis (1/9/2022).

SINTANG, KOMPAS — Pemerintah akan mengembalikan skema program Kartu Prakerja dari semibantuan sosial atau bansos menjadi normal pascapandemi Covid-19. Dalam skema normal itu, penerima bansos dapat mengikuti program peningkatan dan penambahan keterampilan baru.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Kamis (1/9/2022), mengatakan, pascapandemi Covid-19, skema program Kartu Prakerja akan diubah. Perubahan itu, antara lain, mencakup peserta atau penerima dan metode pelatihan.

Selama pandemi, penerima bansos, seperti program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), dan bantuan pelaku usaha mikro (BPUM), tidak boleh mengikuti program Kartu Prakerja. Namun, ketika program Kartu Prakerja dikembalikan pada skema normal nanti, mereka diperbolehkan menjadi pesertanya.

”Hal itu penting lantaran para penerima bansos juga membutuhkan peningkatan keterampilan. Peningkatan keterampilan ini juga merupakan jawaban jangka panjang untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia,” kata Denni seusai acara Temu Alumni Kartu Prakerja di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Selama pandemi, penerima bansos, seperti PKH, BLT, BSU, dan bantuan BPUM tidak boleh mengikuti program Kartu Prakerja. Namun, ketika program Kartu Prakerja dikembalikan pada skema normal nanti, mereka diperbolehkan menjadi pesertanya.

SUMBER: TIM PMO KARTU PRAKERJA

Persentase penerima Kartu Prakerja yang tinggal di desa.

Denni menjelaskan, sebelum pandemi, skema awal Kartu Prakerja adalah membantu masyarakat untuk meningkatkan keterampilan (upskilling) atau menambah keterampilan baru (reskilling). Namun, lantaran pandemi, skema awal itu diubah menjadi semi bansos.

Selain itu, metode pelatihan yang semula dilakukan secara daring juga akan digelar secara luring ataupun hibrida. Pelatihan luring atau tatap muka ini dibutuhkan juga lantaran tidak semua pelatihan bisa diberikan secara daring.

”Dari sisi pendaftaran dan juga pemberian insentif masih akan dilakukan secara daring dan langsung kepada penerima untuk menghindari potensi korupsi dan kepentingan tertentu. Hanya, berapa nilai pelatihan dan insentif yang akan diberikan masih menunggi keputusan dari Komite Cipta Kerja,” ujarnya.

Denni menambahkan, cara-cara daring dan digital dalam program Kartu Prakerja tetap dipertahankan lantaran terbukti mampu menjangku peserta hampir di seluruh Indonesia. Melalui pendaftaran secara daring, misalnya, hingga kini sudah ada 92 juta e-mail yang masuk dan 48 juta orang yang sudah terverifikasi nomor telepon, e-mail, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk (KTP).

”Selain itu, hingga kini, program Kartu Prakerja telah menjangkau 514 kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan teknologi daring menjadi jawaban baik pada masa pandemi ataupun pascapandemi nanti,” katanya.

Baca Juga: Kartu Prakerja Diharapkan Sentuh Pembangunan SDM Masyarakat Adat

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Refiyanto (21), penerima program Kartu Prakerja yang bekerja sebagai pegawai honorer di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, tengah melayani pembelian parfum secara daring menggunakan telepon seluler di kediamannya di Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, Senin (29/8/2022).

Berdasarkan data PMO Kartu Prakerja, sejak 2020 hingga 22 Agustus 2022, sebanyak 14,1 juta orang telah menerima kartu prakerja. Dari jumlah itu, sebanyak 3 persen penerima tinggal di daerah tertinggal, penyandang disabilitas, dan purnapekerja migran; 59 persen tinggal di desa, dan 16 persen berpendidikan sekolah dasar.

Sementara berdasarkan hasil riset J-PAL Asia Tenggara, kartu prakerja meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan baru (18 persen) dan memiliki usaha (30 persen). Pendapatan penerima kartu prakerja juga naik rata-rata Rp 122.500 per bulan.

Keberlanjutan program

Wakil Bupati Sintang Melkianus menuturkan, Kartu Prakerja merupakan program yang tepat untuk meningkatkan keterampilan, membuka peluang usaha baru, sekaligus membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Program itu juga membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Sintang.

Pada 2020, tingkat pengangguran terbuka di Sintang naik menjadi 4,5 persen. Kemudian pada 2021, tingkat pengangguran tersebut turun menjadi 3,95 persen.

”Saya berharap agar program ini tetap berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Sembari itu, akses internet di sejumlah daerah yang masih belum merata perlu dibenahi dengan menambah jumlah menara BTS (base transceiver station),” katanya.

Baca Juga: Kesenjangan Digital Masih Jadi Tantangan

Alumni program Kartu Prakerja asal Kalimantan Barat, Paulus Roni juga berharap Kartu Prakerja tetap berlanjut dan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Meski banyak yang memanfaatkan program itu untuk sekadar mendapatkan insentif Rp 2,4 juta, tetapi masih banyak masyarakat yang membutuhkannya untuk meningkatkan keterampilan dan membuka usaha baru.

”Kartu Prakerja ini juga bisa diakses siapa saja. Berbeda dengan program-program bantuan lain yang kerap kali susah didapat karena kuota terbatas dan hanya orang-orang yang memiliki keluarga yang menduduki jabatan-jabatan politis maupun pemerintahan yang kerap mendapatkannya,” ujar Roni.

Berbeda dengan program-program bantuan lain yang kerap kali susah didapat karena kuota terbatas dan hanya orang-orang yang memiliki keluarga yang menduduki jabatan-jabatan politis ataupun pemerintahan yang kerap mendapatkannya.

Dalam Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada 30 Agusutus 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, program Kartu Prakerja masih akan berlanjut di 2023. Program tersebut hanya menyasar 500.000 peserta dan akan diberikan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Jumlah target peserta itu turun drastis jumlah peserta pada 2022 dan 2021 yang masing-masing sebanyak 2,9 juta orang dan 5,6 juta orang. Jumlah target itu lebih rendah lantaran pandemi sudah mulai landai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi yang mulai landai.

Meski belum menjabarkan secara pasti jumlah dana untuk program Kartu Prakerja pada 2023, Sri Mulyani menyebutkan, dana tersebut termasuk dalam anggaran perlindungan sosial yang senilai total Rp 479,1 triliun.

Baca Juga: Kartu Prakerja dan Inklusi Keuangan Indonesia