Memasuki tahun 2023 Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva melalui siaran di CBS, Minggu (1/1/2023) pagi mengingatkan, sepertiga negara dunia akan mengalami resesi. Penyebabnya perlambatan pertumbuhan ekonomi di tiga ekonomi terbesar dunia, yaitu Amerika Serikat (AS), China, dan Uni Eropa.
China bahkan diprediksi hanya tumbuh 3,2 persen, terendah dalam 40 tahun terakhir. Negara-negara yang tidak mengalami resesi pun akan merasa seperti memasuki resesi dan akibatnya akan dirasakan oleh ratusan juta orang.
Ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan tumbuh 4,7-5 persen dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi -2,84 persen. Sementara, Bank Indonesia menargetkan inflasi 2-4 persen, seperti sebelum pandemi Covid-19. Indonesia pada 2023 masih memiliki peluang menjaga pertumbuhan berkualitas. Disiplin APBN dengan defisit kembali ke -2,84 persen selain menjaga kredibilitas di mata investor juga memberi ruang fleksibilitas ketika keadaan mendesak seperti tahun 2020.
Tantangan ada pada sektor mikro. Upaya menjaga konsumsi masyarakat harus dilakukan lebih produktif, selain memberi bantuan sosial. Jumlah 64 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang merupakan 99,9 persen total unit usaha menjadi sumber pertumbuhan dan konsumsi.
Bila kualitas dan kuantitas produk belum memenuhi syarat, menjadi tugas pemerintah daerah membantu, termasuk agar UMKM menguasai teknologi digital, terutama perempuan pengusaha.
Kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dipastikan memberi tempat pada UMKM setempat. Bila kualitas dan kuantitas produk belum memenuhi syarat, menjadi tugas pemerintah daerah membantu, termasuk agar UMKM menguasai teknologi digital, terutama perempuan pengusaha.
APBN yang mendapat durian runtuh dari ekspor komoditas layak digunakan untuk terus menyubsidi bunga kredit modal kerja dan investasi UMKM dengan prosedur lebih mudah. UMKM di bidang yang merupakan keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia perlu didorong, seperti di sektor pangan, industri kecil, dan pertambangan rakyat. UMKM jadi pencipta pendapatan dan lapangan kerja yang menopang konsumsi masyarakat.
Cita-cita Indonesia menjadi negara kaya menjelang 2045 dapat terjadi bila pertumbuhan konsisten di atas 7 persen. Hal itu sangat mungkin tercapai dengan kekayaan alam Indonesia, tetapi harus diikuti perbaikan kualitas sumber daya manusia. World Population Review tahun 2022 menempatkan tingkat kecerdasan menalar, memahami persoalan, dan belajar (IQ) rata-rata orang Indonesia pada peringkat 133 dari 199 negara, yaitu hanya 78,49.
Tingkat IQ berhubungan dengan pendidikan dan tingkat gizi. Dengan angka stunting akibat kekurangan gizi akut sejak janin hingga usia dua tahun masih 24,4 persen, artinya 1 dari 4 anak usia dua tahun kecerdasan dan pertumbuhan fisiknya tertinggal dari rata-rata normal. Kajian data Litbang Kompas (9/12/2022) memperlihatkan, 183,7 juta orang atau 68 persen populasi saat ini tidak mampu memenuhi makanan bergizi seimbang.
Pendiri Grameen Bank untuk orang miskin di Bangladesh dan penerima Nobel, Muhammad Yunus, menyebutkan, “Kemiskinan bukanlah diciptakan oleh orang miskin. Melainkan diakibatkan kegagalan kita menciptakan lembaga-lembaga yang mendukung kemampuan manusia”.
Menjadi tugas negara menciptakan lembaga untuk memampukan rakyatnya menggali penuh kapasitas diri.
Menjadi tugas negara menciptakan lembaga untuk memampukan rakyatnya menggali penuh kapasitas diri. Jumlah orang miskin menurut Badan Pusat Statistik masih 9,54 persen atau 26,6 juta orang pada Maret 2022. Kelompok masyarakat berpendapatan menengah-atas hanya sekitar 20 persen. Selebihnya rentan menghadapi gejolak ekonomi, termasuk mengakses makanan bergizi dan pendidikan berkualitas.
Kelompok miskin dan kelas menengah adalah potensi untuk mencapai kemakmuran berkualitas. Selayaknya mereka menjadi fokus pemerintah memasuki tahun 2023 yang penuh ketidakpastian. Pemenuhan pangan berkualitas dan terjangkau, meningkatkan layanan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta memastikan anak tidak putus sekolah karena harus bekerja. Semua itu perlu dikelola melalui kelembagaan keuangan, sosial, politik di pusat dan daerah.
Baca juga : Mengejar Target Prevalensi "Stunting" 14 Persen
John F Kennedy dalam sambutan pelantikan sebagai Presiden AS pada 20 Januari 1961 mengatakan, “Bila masyarakat demokrasi tidak dapat menolong orang miskin yang jumlahnya besar, masyarakat demokrasi tidak akan dapat menolong orang kayanya yang jumlahnya sedikit.”
Upaya memperbaiki kehidupan kelompok rentan mungkin tidak akan selesai dalam satu periode pemerintahan. Tetapi, mari melanjutkan dan memperbaiki upaya itu agar tidak menjadi beban kemajuan dan kemakmuran.
