Soal Gaya Hidup Pejabat, Wapres Amin Minta Kepercayaan Pembayar Pajak Dijaga

Pajak yang dibayarkan masyarakat bermanfaat dalam melayani kepentingan publik. Terkait hal tersebut Wapres Ma’ruf Amin meminta agar kepercayaan masyarakat sebagai pembayar pajak mesti dijaga.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjawab pertanyaan awak media saat sesi keterangan pers di Posyandu Siola Matahari, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (24/2/2023).

MAMUJU, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar gaya hidup sederhana dimiliki para pejabat dari atas sampai ke bawah. Hal ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pembayar pajak.

”Mengenai masalah hidup sederhana, saya kira, itu harus menjadi gaya hidup, ya, daripada pejabat dari atas sampai ke bawah. Saya kira tindakan Bu Menteri (Keuangan) itu sudah benar. Kalau ada pejabat yang memamerkan, hidup hedonis, itu perlu diingatkan,” kata Wapres Ma’ruf Amin menjawab pertanyaan saat sesi keterangan pers di Posyandu Siola Matahari, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (24/2/2023).

Mengenai masalah hidup sederhana, saya kira, itu harus menjadi gaya hidup, ya, daripada pejabat dari atas sampai ke bawah. Saya kira tindakan Bu Menteri (Keuangan) itu sudah benar. Kalau ada pejabat yang memamerkan, hidup hedonis, itu perlu diingatkan.

Baca juga: Gaya Hidup Mewah Pejabat Jadi Pertanyaan, Sri Mulyani Copot RAT

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Seperti diberitakan Kompas.id, Jumat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencopot RAT, pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk keperluan pemeriksaan kekayaan dan kewajaran harta yang bersangkutan. Hal itu buntut dari disorotnya gaya hidup mewah putra RAT, yakni MDS, oleh publik setelah yang bersangkutan menganiaya D (17).

”Dalam rangka pemeriksaan Kemenkeu, mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan adalah Pasal 31 Ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” kata Menkeu Sri Mulyani melalui telekonferensi dari India dalam konferensi pers kasus itu di Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu, Jakarta, Jumat, yang dihadiri sejumlah pejabat di Kemenkeu.

Baca juga: Buntut Kasus MDS, Sang Ayah Mundur sebagai ASN Ditjen Pajak

Sri Mulyani meminta agar seluruh proses pemeriksaan dilaksanakan secara detail dan teliti. Dengan demikian, nantinya dapat ditetapkan tingkat hukuman disiplin yang diberikan. Saat ini juga telah diberikan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk RAT.

”Kami semua di Kemenkeu tetap memiliki komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada Kemenkeu, terutama di Ditjen Pajak. Begitu juga unit-unit eselon I di Kemenkeu. Sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tak boleh dikhianati dan dikompromikan. Kami akan bekerja keras untuk mengelola dan menjaga keuangan negara dengan baik, jujur, dan amanah,” kata Sri Mulyani.

Kami semua di Kemenkeu tetap memiliki komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada Kemenkeu, terutama di Ditjen Pajak. Begitu juga unit-unit eselon I di Kemenkeu. Sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tak boleh dikhianati dan dikompromikan.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjawab pertanyaan awak media saat sesi keterangan pers di Posyandu Siola Matahari, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (24/2/2023).

Wapres Amin mengingatkan arti penting menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pembayar pajak. ”Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak, (sehingga) kemudian mereka menjadi ada ketidakpercayaan (dan bilang) ’pajak saya digunakan untuk kepentingan orang per orang’. Saya kira itu penting,” katanya.

Baca juga: Kepatuhan Lapor Pajak Meningkat, Masyarakat Diimbau Segera Validasi NIK-NPWP

Pada kesempatan tersebut Wapres Amin menuturkan, harus dipastikan pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat memang dimanfaatkan atau dikembalikan untuk pelayanan masyarakat. Hal ini mencakup pembangunan sekolah, jalan, infrastruktur, bantuan sosial, dan semua kepentingan masyarakat lainnya.

”Dan ini, kepercayaan masyarakat, itu penting. (Oleh) karena itu, kalau ada (pejabat yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan pembayar pajak), tindakan Bu Menteri itu saya kira tepat sekali,” kata Wapres Amin.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.