Pemerintah Terima 938 Aduan Terkait THR

Pemerintah merinci ada 938 pengaduan yang terdiri dari 468 pengaduan THR tidak dibayarkan, 337 pengaduan pembayaran THR tidak sesuai dengan ketentuan, dan selebihnya pengaduan THR terlambat dibayarkan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Puluhan buruh dari sejumlah perusahaan di Jakarta dan Tangerang berunjuk rasa di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, Senin (13/8). Mereka mengadukan perusahaan tempat mereka bekerja kepada Menteri Tenaga Kerja karena belum memberikan tunjangan hari raya.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 938 aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR keagamaan tahun 2023. Jumlah tersebut dikumpulkan oleh posko THR kementerian pada 28 Maret -15 April 2023.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi dalam siaran pers, Sabtu (15/4/2023) malam, di Jakarta, mengatakan, sebanyak 938 pengaduan terkait THR keagamaan telah mencakup 669 perusahaan. Ada 23 dari 938 aduan tersebut telah ditindaklanjuti.

Anwar merinci, 938 pengaduan itu terdiri dari 468 pengaduan THR tidak dibayarkan, 337 pengaduan pembayaran THR tidak sesuai dengan ketentuan, dan selebihnya pengaduan THR terlambat dibayarkan. Pengaduan-pengaduan tersebut berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia. Pengaduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta (312), Jawa Barat (217), dan Jawa Tengah (106).

”Kemarin (Sabtu, 15/4/2023) merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kami mengimbau dan mengingatkan komitmen pengusaha agar membayar THR,” kata Anwar.

Baca juga: Pemerintah Larang Pembayaran THR 2023 Dicicil

Pemberian THR keagamaan diatur dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE yang diterbitkan pada 27 Maret 2023 tersebut ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Pemberian THR keagamaan diperuntukkan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja/buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagi pekerja dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional. Sementara besaran THR pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih adalah sebesar 1 bulan upah.

Baca juga: THR dan Jaminan Sosial Tetap Harus Dibayarkan kepada Pekerja

Saat menghadiri acara buka bersama dengan Apindo, Selasa (4/4/2023), di Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sanksi bagi pelanggaran THR keagamaan mulai dari teguran tertulis, pembatasan, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Posko THR Kemnaker bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan tahun 2023, yang mengintegrasikan posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui laman poskothr.kemnaker.go.id.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Suasana salah satu lorong di Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang ramai pengunjung, Rabu (20/4/2022). Belanja lebaran masyarakat di pasar tekstil terbesar ini mulai meningkat seiring dengan pencairan tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri tahun ini.

Inspeksi mendadak

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat dihubungi, Minggu (16/4/2023), di Jakarta, mengatakan, laporan pengaduan THR keagamaan bisa tinggi karena beberapa faktor kemungkinan. Faktor pertama, pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 30 hari menjelang Lebaran. Ini biasanya dialami oleh pekerja yang kontraknya habis.

Dugaan kedua yaitu pengusaha membayar THR sehari sebelum Lebaran. Ini biasanya lazim terjadi di beberapa perusahaan padat karya. Faktor selanjutnya, lanjut Said, adalah kasus PHK yang tidak tuntas dari setahun sebelumnya.

”Dugaan kami berikutnya adalah kemunculan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Ada kemungkinan perusahaan padat karya berdalih menggunakan ketentuan itu sehingga tidak bayar THR. Padahal, pemerintah sudah menyatakan wajib bayar penuh THR meski lahir Permenaker No 5/2023,” kata Said.

Said menyarankan agar pemerintah melalui Kemnaker ataupun dinas-dinas tenaga kerja di daerah berani menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan-perusahaan yang hingga ke luar kawasan industri. Sebab, perusahaan yang berada di kawasan industri biasanya relatif taat peraturan.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, pihaknya berharap tahun ini tidak ada perusahaan yang gagal bayar THR. Menurut dia, industri berangsur-angsur pulih dari pandemi Covid-19 sejak 2022.

”Untuk THR, perusahaan biasanya sudah ’menabung’ dari setahun sebelumnya. Saya rasa THR (Lebaran 2023) seharusnya tidak ada masalah. Sepanjang perusahaan beroperasi normal, mereka semestinya bisa membayar THR,” ujar Hariyadi.

Baca juga: THR Jadi Stimulus Pemulihan Ekonomi