Tahun Tantangan untuk Industri Perkantoran

Industri perkantoran diprediksi belum mulai pulih di tengah tren pulihnya industri properti tahun ini. Strategi diperlukan oleh pelaku industri untuk menyikapi kelebihan pasokan dan tekanan pada okupansi ruang kantor.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Gedung-gedung bertingkat yang terdiri dari perkantoran, hotel, dan apartemen di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS -- Tahun 2023 diprediksi masih menjadi tahun yang cukup menantang untuk industri perkantoran. Hal ini disebabkan pasokan ruang perkantoran yang masuk masih cukup tinggi. Di DKI Jakarta, pasokan baru ruang perkantoran tahun ini diprediksi mencapai 460.000 meter persegi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida, berpendapat, masa pandemi Covid-19 dan perkembangan teknologi telah mengurangi jumlah kebutuhan ruang kantor. Hal itu berlanjut ketika pandemi sudah mereda, dimana sebagian perkantoran tidak mewajibkan pekerja masuk ke kantor. Akibatnya, keterisian ruang perkantoran berkurang.

Sementara itu, pemulihan dunia usaha setelah pandemi Covid-19 membutuhkan waktu, selain krisis ekonomi di luar negeri yang turut berdampak ke dunia usaha di dalam negeri. Dampaknya dirasakan pada berkurangnya ekspansi ruang perkantoran.

Kekosongan ruang perkantoran akan menimbulkan pengeluaran tambahan (overhead cost) dan biaya dana (cost of money) yang perlu dipertimbangkan pengembang. Di tengah kekosongan ruang perkantoran, pengembang perkantoran dinilai perlu menahan ekspansi gedung.

“Ruang perkantoran masih banyak yang kosong, perlu diisi dulu baru bangun (gedung) lagi,” kata Totok, saat dihubungi, Jumat (21/4/2023).

Baca Juga: Okupansi Ruang Perkantoran Makin Tertekan

Totok menambahkan, terobosan diperlukan untuk membangkitkan kembali sektor perkantoran. Pemerintah daerah perlu menegaskan regulasi yang melarang pelaku usaha membuka kantor di rumah sehingga mendorong tingkat serapan gedung sewa perkantoran. Selain itu, pemerintah pusat dinilai perlu memperpanjang program restrukturisasi untuk memperkuat dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk di sektor properti.

Tambah pasokan

Konsultan properti Colliers Indonesia, merilis, sepanjang tahun 2023 akan ada penambahan ruang kantor di DKI Jakarta seluas 460.000 meter persegi. Adapun selama 2023-2025 total penambahan ruang kantor mencapai total 800.000 meter persegi. Sekitar 70 persen penambahan ruang kantor berada di kawasan pusat bisnis (CBD).

Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, mengemukakan, limpahan pasokan baru ruang perkantoran di tahun 2023 itu membuat total luas gedung perkantoran di DKI Jakarta mencapai 11,4 juta meter persegi. Pertumbuhan tahun ini dinilai sangat tinggi karena penyelesaian beberapa gedung pernah tertunda, tetapi karena sudah konstruksi maka harus bisa selesai tahun ini.

Penambahan gedung perkantoran antara lain Mori Jakarta, Rajawali Place, dan Autograph Tower yang menambah sekitar 264.000 meter persegi ruang kantor. Menjelang akhir tahun 2023 juga akan ada penyelesaian proyek-proyek seperti Luminary Tower dan T Tower.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Pekerja membersihkan dinding kaca gedung perkantoran di kawasan pusat bisnis Sudirman, Jakarta, Kamis (13/4/2023).

“Tahun 2023 akan menjadi tahun yang penuh tantangan lagi buat industri pasar perkantoran, karena suplai yang masuk cukup tinggi, sedangkan tingkat kekosongan ruang perkantoran juga masih lumayan tinggi,” ujarnya, dalam “Media Briefing Q1-2023”, awal April lalu.

Ferry menambahkan, tingkat permintaan ruang kantor saat ini masih belum mencukupi untuk mengimbangi peningkatan pasokan ruang kantor. Pasokan baru menyebabkan bertambahnya ruang kosong perkantoran di DKI Jakarta menjadi 3,1 juta meter persegi atau 27,1 persen dari total luas perkantoran 11,4 juta meter persegi. Sebanyak 60 persen dari ruang kosong perkantoran itu terdapat di CBD Jakarta. Tingkat kekosongan ruang perkantoran itu meningkat jika dibandingkan sebelum pandemi, yakni 1,7 juta meter persegi pada tahun 2019.

Baca Juga: Menyikapi Kelebihan Pasokan Ruang Perkantoran

Pandemi Covid-19 dinilai telah mempercepat penerapan model kerja baru, seperti kerja hibrida dan bahkan kerja jarak jauh. Sebagian perusahaan telah melakukan adopsi strategi tempat kerja dengan mengefisienkan penggunaan ruang kantor berdasarkan jumlah orang yang akan hadir. Akibatnya, ketika pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dicabut pemerintah, sebagian perusahaan diperkirakan tidak dapat segera kembali seperti semula.

Pasca-pemilu 2024, penyerapan ruang kantor diperkirakan mulai kembali meningkat seiring iklim bisnis yang membaik dan prospek ekonomi yang stabil.

Ferry memprediksi, tingkat penyerapan ruang perkantoran akan melambat menjelang Pemilu 2024 karena perusahaan menunggu kondisi yang lebih stabil untuk mengambil langkah strategis. Namun, pasca-Pemilihan Umum 2024, penyerapan ruang kantor akan mulai kembali meningkat seiring iklim bisnis yang membaik dan prospek ekonomi yang stabil.

Beberapa perusahaan, seperti perusahaan farmasi, valas, tekstil, logistik, media sosial, dan pertambangan mulai menunjukkan minat untuk mengakuisisi ruang kantor, meskipun di area yang relatif kecil. Tren ini memberikan harapan bahwa permintaan ruang kantor pada akhirnya akan pulih, baik melalui kontrak sewa baru, relokasi, atau perluasan.