Pemerintah Cari Cara agar Harga Elpiji 3 Kg Wajar

Yang menjadi prioritas Kementerian ESDM saat ini ialah evaluasi terkait kewajaran angka-angka tersebut (antara pangkalan dan pengecer). Kerap kali harga di tingkat pengecer jauh lebih mahal dari HET di pangkalan.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Para pekerja melakukan bongkar muat elpiji 3 kilogram di agen elpiji bersubsidi di kawasan Gedong, Jakarta Timur, Selasa (14/2/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berupaya mencari cara agar harga gas elpiji 3 kilogram atau elpiji subsidi wajar di tingkat pengecer mengingat di sejumlah lokasi kerap ada jarak lebar antara harga yang dijual pangkalan dan pengecer. Pendataan konsumen menjadi salah satu upaya yang juga sudah dimulai dan masih berlangsung.

Sebelumnya, Direktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji, Rabu (14/6) mengakui, harga antara HET yang ditetapkan pemda dengan pengecer kerap jomplang di beberap tempat. Bahkan, dari survei pihaknya tahun lalu, di satu daerah, ada elpiji 3 kg eceran yang dijual Rp 55.000 meskipun HET-nya sekitar Rp 20.000.

Menteri ESDM Arifin Tasrif, di Jakarta, Jumat (16/6/2023) mengatakan, selama ini, penetapan harga eceran tertinggi (HET) di pangkalan atau subpenyalur memang ada di pemerintah daerah. Tiap daerah bisa berbeda karena juga berkaitan, misalnya jarak pada daerah-daerah remote.

Adapun yang menjadi prioritas saat ini ialah evaluasi terkait kewajaran angka-angka tersebut (antara pangkalan dan pengecer). Kementerian ESDM juga tengah mengkaji untuk mencontoh pada distribusi pupuk, yang bisa tersalur hingga ke kelompok tani dengan harga yang relatif tidak terlalu mahal.

"Kami ingin agar harga ini bisa wajar. Kini juga sedang dilakukan pendataan konsumen," ujar Arifin.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, harga jual eceran (HJE) elpiji 3 kg di titik serah atau agen/penyalur adalah Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung. Tahap selanjutnya, di pangkalan/subpenyalur, HET ditentukan oleh pemda. Kemudian, di tingkat pengecer, tak ada pengaturan harga.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, menuturkan, kendati harga elpiji 3 kg di titik serah atau agen/penyalur sebesar Rp 12.750 per tabung, faktanya harga eceran rata-rata sudah di atas Rp 20.000 per tabung. Hal itu memunculkan pertanyaan, siapa yang sebenarnya menikmati selisihnya.

"Ini yang perlu ditata, termasuk misalnya mendekatkan dengan harga elpiji nonsubsidi. Saat ini kita memang menuju penyaluran tertutup dengan pencatatan NIK/KTP saat membeli. Namun, ini kan masih bersifat pendataan atau penataan awal. Belum menjadi instrumen," kata Komaidi.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Pekerja menurunkan tabung elpiji 3 kilogram bersubsidi yang baru tiba di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Sadikun Gas, Kembangan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Lebihi kuota

Sejumlah upaya membuat penyaluran elpiji 3 kg menjadi tepat sasaran, antara lain karena tren peningkatan penyalurannya. Sebaliknya, penyaluran elpiji nonsubsidi menurun.

Menurut data prognosis Pertamina, yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, Rabu (14/6/2023), penyaluran elpiji 3 kg hingga akhir 2023 akan mencapai 8,22 juta ton atau di atas kuota 2023 yang 8 juta ton. Menurut Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution, disparitas harga tinggi antara harga elpiji subsidi dan nonsubsidi membuat banyak konsumen beralih.

Per Maret 2023, proporsinya adalah elpiji subsidi 95,6 persen dan elpiji nonsubsidi rumah tangga 4,4 persen.

Mengenai program pendataan pembelian elpiji 3 kg, pemerintah dan Pertamina menerapkannya berbasiskan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Artinya, nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli didata.

"Harapannya tahun ini bisa selesai. Progresnya cukup bagus. Awalnya kami pakai data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tetapi ada hal-hal yang harus diperbaiki, maka kami juga gunakan P3KE. Yang penting itu updating (pemutakhiran) karena data masyarakat miskin ini bisa bergerak. Kami inginnya hanya satu, tepat sasaran," kata Tutuka.

Saat ini memang belum ada pembatasan. Namun, nantinya, imbuh Tutuka, akan ada analisis berdasarkan P3KE mana saja kelompok (desil) yang berhak membeli elpiji 3 kg dan yang tidak. Adapun dalam pengawasan, Kementerian ESDM bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ke depan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga akan dilibatkan.

Mengenai kemajuan pendataan pembelian elpiji 3 kg tersebut, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyampaikan, "Per Rabu (14/6/2023), sudah 276 kota/kabupaten dan berlaku di semua kecamatan," katanya. Diharapkan pendataan selesai tahun ini, khususnya pada kabupaten/kota yang sudah ada penyaluran elpiji 3 kg.