Teten: Potensi Belanja Produk UMKM Capai Rp 2.000 Triliun

Potensi belanja produk UMKM oleh pemerintah, BUMN, dan swasta tahun ini ditaksir mencapai Rp 2.000 triliun. Angka itu dinilai cukup besar untuk mengembangkan UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Beragam kreasi dari produk-produk UMKM ditampilkan dalam UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2022 yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

JAKARTA, KOMPAS- Potensi belanja produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM oleh pemerintah, badan usaha milik negara, swasta, dan kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tahun ini diperkirakan mencapai Rp 2.000 triliun. Potensi itu antara lain berasal dari alokasi belanja kementerian/lembaga pemerintah pusat dan daerah sedikitnya 40 persen untuk produk UMKM sesuai regulasi.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, potensi belanja produk UMKM tahun ini sangat besar, nilainya bisa mencapai Rp 1.800 triliun. “Angka sebesar itu tentu bisa menggerakkan perekonomian nasional. Maka, kami selalu mengampanyekan agar kita bangga, belanja, dan menggunakan produk UMKM dalam negeri,” ujar Teten pada pameran pengadaan Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Teten merinci, potensi belanja produk UMKM itu berasal dari alokasi belanja pemerintah sebesar Rp 500 triliun, BUMN sebesar Rp 500 triliun, korporasi swasta berskala besar Rp 400 triliun, serta pihak lain senilai Rp 200 triliun. Selain itu, pembangunan IKN Nusantara juga diperkirakan bisa menyerap produk UMKM dalam negeri dengan alokasi mencapai Rp 400 triliun. Belanja produk itu mulai dari produk UMKM teknologi sederhana, kerajinan dan keterampilan, hingga produk teknologi tingkat tinggi.

Dengan potensi belanja yang begitu besar, kata Teten, pihaknya berharap pelaku UMKM masuk ke rantai pasok. BUMN sektor pangan, misalnya, bisa bekerja sama dengan UMKM pertanian untuk memasok bahan baku. Dengan masuk ke rantai pasok, produk UMKM diharapkan terserap. Dampak lanjutannya, perekonomian bisa bergerak lebih kencang.

Menurut Teten, ada dua keuntungan bagi UMKM yang sudah masuk ke rantai pasok. Pertama, pelaku UMKM dapat kemudahan untuk mengakses pembiayaan. Dengan berada di dalam rantai pasok, pelaku UMKM bisa mendapatkan kepastian pembelinya. Hal ini meyakinkan bank atau lembaga jasa keuangan lain untuk mengucurkan pembiayaan ke UMKM. Sebab, pelaku UMKM punya kepastian produknya terjual guna membayar cicilan pembiayaan bank atau lembaga jasa keuangan tersebut.

Keuntungan kedua, lanjut Teten, pelaku UMKM secara tidak langsung akan terpacu terus menerus untuk meningkatkan mutu produknya. Agar bisa bertahan, bahkan memperluas pasar di rantai pasok, pelaku UMKM harus mempertahankan serta meningkatkan kualitas produknya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan, pelaku UMKM bisa memperluas pasarnya dengan menjalin kerja sama, baik dengan sesama pelaku usaha (business to business/B2B) maupun kerja sama dengan pemerintah (business to government/B2G)

KOMPAS/PRIYOMBODO

Suasana di salah satu gerai kopi lokal yang tengah digandrungi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2022). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menggatakan bahwa saat ini jumlah produk dalam e-Katalog mencapai 2,3 juta. Hal ini melibatkan 40.473 penyedia usaha mikro, kecil (UMK) dan 763.385 produk UMK.

Agar bisa masuk masuk ke rantai pasok belanja pemerintah, baik kementerian/lembaga, lanjut Hendrar, pihaknya terus mendorong UMKM untuk bisa masuk dalam e-katalog. Dengan demikian, produk UMKM bisa tersedia dalam katalog belanja pengadaan pemerintah.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Alimuddin mengatakan, dalam pembangunan IKN, pihaknya akan turut menyerap produk dan memberdayakan UMKM yang ada. Harapannya, pembangunan IKN bisa melibatkan banyak UMKM sehingga para pelaku UMKM tidak hanya menjadi penonton.

Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri Kementerian Perindustrian Arus Gunawan mengatakan, saat ini kondisi perekonomian tengah melambat dan penuh ketidakpastian. Situasi ini jadi momentum untuk mengoptimalkan potensi pasar dalam negeri untuk menggerakan perekonomian nasional. Salah satunya adalah dengan membeli produk UMKM dalam negeri.

Kerja sama

Pada kesempatan yang sama diumumkan sejumlah kerja sama antara BUMN dengan UMKM. Pihak BUMN sepakat berperan menjadi pembeli dari produk-produk UMKM. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan, hari ini ada 23 BUMN atau anak usahanya yang resmi mengumumkan kerja samanya dengan UMKM.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Karolina Andus (47) perajin tenun mendemontrasikan kemampuannya menenun dalam pameran produk UMKM di obyek wisata Goa Batu Cermin, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Sabtu (6/5/2023).

Beberapa kesepakatan kerja sama itu antara lain PT Perikanan Indonesia dengan Perkumpulann Pengolahan Ikan Pindang untuk perdagangan ikan serta PT RNI (Persero) dengan petani tebu bernama Haji Kasbari bekerja sama terkait pengadaan bahan baku tebu.

“Kolaborasi antara BUMN dan UMKM didasarkan kebutuhan yang saling terpenuhi satu sama lain. Ini menguntungkan semuanya dan yang terpenting mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Loto.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, salah satu kesulitan UMKM adalah menemukan pasarnya. Maka dengan diadakannya pertemuan bisnis antara UMKM (pemasok) dan pihak-pihak pembeli baik dari pemerintah, BUMN, maupun swasta, kesepakatan bisnis diharapkan terjadi. Upaya mempertemukan dua unsur ini perlu terus dilakukan untuk mengembangkan UMKM dalam negeri.

Baca juga: Pemerintah Targetkan 5 Juta Produk UMKM Masuk E-katalog