Lewat Literasi Digital, Bank Berperan Naikkan Kelas UMKM

Tak hanya memberikan kredit pembiayaan, perbankan berperan menaikkan kelas UMKM melalui program pemberdayaan. Salah satu fungsi pemberdayaan itu ditempuh melalui program terkait peningkatan literasi digital pelaku UMKM.

KOMPAS/AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

Suasana pameran dalam acara Pekan Rakyat Simpedes 2023, di Taman Aviary Menara BRI, di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Literasi digital yang dilakukan oleh perbankan sebagai upaya pemberdayaan dapat menaikkan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemerintah berharap, fungsi perbankan tidak hanya sebagai lembaga penyalur keuangan, tetapi juga turut memastikan inklusi keuangan pelaku UMKM.

Direktur Mikro Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Supari mengatakan, pihaknya memiliki program tahunan yang memuat pemberdayaan UMKM, yakni Pekan Rakyat Simpedes (PRS) 2023. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini PRS lebih berfokus pada literasi digital guna mendorong pelaku UMKM naik kelas.

”Seiring dengan perkembangan teknologi, digitalisasi tidak bisa dihindari lagi. Pemberdayaan yang kami lakukan sarat akan literasi digital. Kami melakukan pemberdayaan mulai dari level dasar seperti pembukaan rekening, proses transaksi, lalu literasi bisnis untuk meningkatkan kapasitas usaha, serta literasi digital agar skala usaha pelaku UMKM dapat diperluas lebih cepat dan lebih efisien," katanya dalam konferensi pers PRS 2023, di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Dengan mengusung tema ”Pede Raih Peluang”, PRS 2023 akan mulai dihelat di Stadion Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Secara keseluruhan, acara tersebut akan digelar di 362 titik di 20 kota di Indonesia pada Juli-September 2023. Sebelumnya, terdapat sekitar 10.000 orang yang terlibat di setiap titik acara dengan nilai transaksi mencapai puluhan miliar rupiah.

KOMPAS/AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

Direktur Mikro Bisnis Bank Rakyat Indonesia (BRI) Supari memberikan keterangan mengenai gelaran acara Pekan Rakyat Simpedes 2023, dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Terdapat enam pilar program dalam acara tersebut yang terdiri dariPasar, Panggung, Pawai, Peduli, Pojok X’sis, dan Panen. Supari menambahkan, volume transaksi tidak menjadi target utama dari PRS 2023, melainkan dapat menjangkau pelaku UMKM lebih luas dari sebelumnya.

Melalui rangkaian acara tersebut, para pelaku UMKM didorong untuk menggunakan sistem pembayaran pindai cepat kode unik (quick response indonesian standard/QRIS) BRImo, baik untuk bertransaksi maupun memanfaatkan fitur-fitur lainnya. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan sosialisasi tentang literasi digital kepada para pelaku UMKM sehingga diharapkan dapat semakin menggerakkan perekonomian nasional.

Selain butuh pembiayaan, UMKM juga butuh pendampingan terkait dengan bagaimana akses pembiayaan, bagaimana bisa memasarkan produknya, serta bagaimana masuk ke ekosistem digital dan rantai pasok. Jika hanya diberi pendanaan tanpa pemberdayaan, mereka tidak akan bertahan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), pada tahun 2022, sebanyak 99 persen dari keseluruhan unit usaha di Indonesia merupakan UMKM. Para pelaku UMKM tersebut berkontribusi 60,5 persen pada produk domestik bruto (PDB) dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 96,9 persen dari total tenaga kerja nasional.

Selain itu, nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2022 tercatat mencapai Rp 1.408 triliun atau 8 persen dari PDB pada tahun yang sama. Bahkan, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan bertumbuh hingga Rp 3.216 triliun pada tahun 2027 atau meningkat 128 persen. Dengan demikian, ekonomi digital mampu berkontribusi 14 persen terhadap PDB tahun 2027 yang diperkirakan mencapai Rp 23.533 triliun.

Baca juga: Teten: Potensi Belanja Produk UMKM Capai Rp 2.000 Triliun

”Konsep pemberdayaan agar UMKM bisa naik kelas itu beragam. Misalnya, dari yang belum memiliki rekening bank jadi memiliki rekening bank serta menggunakan produk-produk digital untuk memperbaiki usaha, itu sudah disebut naik kelas, sekalipun belum dapat pembiayaan. Begitu juga mereka yang telah mengakses pembiayaan, kemudian omzetnya naik, kebutuhan modalnya naik, itu juga naik kelas meski di segmen yang sama,” tutur Supari.

Pada semester I-2023, penyaluran kredit mikro BRI tercatat sekitar Rp 171 triliun atau bertumbuh 14 persen persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM tahun 2023 ditargetkan sebesar 10-12 persen dan porsi pembiayaan UMKM sebesar 85 persen pada tahun 2025. Saat ini, jumlah peminjam di holding ultramikro, yakni integrasi antara BRI bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional (PMN), mencapai 35,4 juta orang.

Seperti diberitakan oleh Kompas.id (10/7/2023), pemberdayaan UMKM juga dilakukan oleh CIMB Niaga dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Melalui program Kejar Mimpi Lokal Berdaya yang akan digelar di tiga kota pada 15-16 Juli 2023, misalnya, CIMB Niaga melakukan mentoring bisnis dan membahas industri halal pada para pelaku UMKM.

Adapun BSI memiliki program yang secara khusus mendorong pelaku UMKM agar dapat menembus pasar ekspor. Program tersebut berupa pelatihan tata cara ekspor dengan menghadirkan pemateri praktisi ekspor hingga kementerian perdagangan.

KOMPAS/AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

Salah seorang pedagang UMKM binaan BRI dalam pameran acara Pekan Rakyat Simpedes 2023, di Taman Aviary Menara BRI, di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Secara terpisah, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius menyambut baik upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh perbankan. Walakin, tantangan untuk menaikkan kelas pelaku UMKM tidak hanya dari segi pembiayaan, tetapi juga dari sisi pemberdayaannya agar dapat masuk ke dalam rantai pasok.

”Selain butuh pembiayaan, UMKM juga butuh pendampingan terkait dengan bagaimana akses pembiayaan, bagaimana bisa memasarkan produknya, serta bagaimana masuk ke ekosistem digital dan rantai pasok. Jika hanya diberi pendanaan tanpa pemberdayaan, mereka tidak akan bertahan,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta.

Menurut Yulius, semakin banyak pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem digital, maka semakin besar peluang mereka untuk naik kelas. Di sisi lain, bunga pembiayaan melalui perbankan atau kredit usaha rakyat (KUR) diharapkan dapat di bawah suku bunga pasar.

Baca juga: Perbankan Dorong UMKM Naik