Tol Lintas Sumatera Perlu Didukung Kemudahan Angkutan Logistik
Tol Trans-Sumatera membuka peluang percepatan ekonomi. Namun, tol itu perlu diimbangi kemudahan akses bagi distribusi logistik.
Oleh
BM LUKITA GRAHADYARINI
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah secara bertahap telah menyelesaikan pembangunan jalan Tol Trans-Sumatera. Pembangunan proyek tol penghubung kota-kota di Sumatera itu dinilai perlu dibarengi dengan upaya mengoptimalkan akses angkutan logistik.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) berupaya merampungkan pembangunan Tol Trans-Sumatera guna memangkas biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Tercatat hingga Juli 2023, sebanyak 6 ruas Tol Trans-Sumatera sepanjang 596 km telah beroperasi penuh, sedangkan 7 ruas sepanjang 361 km kini masih dalam tahap konstruksi.
Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengemukakan, pembangunan jalan Tol Trans-Sumatera perlu diimbangi dengan kemudahan bagi angkutan barang atau logistik. Dengan demikian, keberadaan tol di Sumatera bisa efektif untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.
Hingga saat ini, truk logistik yang mengakses Tol Trans-Sumatera hanya 8 persen dari total kendaraan pengguna tol. Minimnya angkutan barang yang mengakses tol disebabkan tarif tol yang cenderung mahal. Selama tarif angkutan barang mahal, optimalisasi jalur logistik sulit diterapkan.
Djoko mengusulkan tarif tol bagi angkutan logistik harus lebih murah dibandingkan kendaraan pribadi. Kompensasinya, tarif tol bagi kendaraan pribadi dinaikkan untuk mengimbangi tarif logistik, atau konsesi pengoperasian jalan tol diperpanjang.
”Tarif tol untuk angkutan logistik perlu diturunkan atau lebih rendah dari tarif kendaraan pribadi sehingga mendorong masuknya truk-truk lewat tol. Tentu, pengawasan perlu diperketat agar truk kelebihan dimensi dan muatan tidak boleh masuk,” ujarnya, saat dihubungi, Minggu (30/7/2023).
Ia menambahkan, keberadaan tol harus menjadi urat nadi baru bagi jalur logistik Pulau Sumatera. Berbeda dengan Pulau Jawa, wilayah Sumatera tidak memiliki jalur alternatif logistik seperti jalan rel kereta. Oleh karena itu, dukungan pemerintah diperlukan untuk mengoptimalkan tol bagi jalur logistik.
Di sisi lain, pengawasan berbasis digital dan penegakan hukum perlu diperkuat guna memastikan keringanan tarif tol bagi angkutan logistik tidak dimanfaatkan oleh truk yang kelebihan dimensi dan muatan untuk masuk ke tol. Pengawasan yang terintegrasi sistem tilang elektronik perlu dilakukan di setiap pintu masuk jalan tol.
Djoko menyoroti banyaknya jembatan timbang di dekat tol yang tidak beroperasi optimal karena minimnya penegakan hukum. Dari hasil investigasi, sekitar 50 persen truk kelebihan dimensi dan muatan kerap dilindungi oknum aparat. ”Penindakan perlu dilakukan karena truk-truk kelebihan dimensi dan muatan itu jelas merusak aset negara, merusak jalan, akibat keserakahan pengusaha,” lanjutnya.
Investasi jangka panjang
Dari data Kementerian PUPR, Jalan Tol Trans-Sumatera secara keseluruhan memiliki panjang 2.749 km, yang terdiri atas 24 ruas tol, meliputi koridor utama (backbone) 1.889 km dan koridor pendukung 860 km.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu, mengemukakan, kehadiran jalan tol akan menurunkan biaya logistik serta memangkas waktu tempuh distribusi barang dan jasa antarwilayah. Di samping itu, juga mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru khususnya di kawasan yang berada di sekitar jalan tol.
Salah satu ruas tol Trans-Sumatera yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo dan telah beroperasi adalah Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung sepanjang 16,7 km yang dibangun dengan anggaran Rp 4,8 triliun. Jalan tol ini merupakan bagian dari koridor pendukung pada ruas Bengkulu ke Lubuk Linggau sepanjang 95,8 km.
Menurut Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, keberadaan jalan tol merupakan investasi pemerintah dalam jangka panjang. Pulau Sumatera dengan seluruh potensi dan sumber dayanya adalah masa depan Indonesia. ”Dengan menyediakan layanan jalan tol, tujuan kita bukan sekadar infrastruktur yang terbangun, tetapi sesungguhnya membuka ruang tumbuh untuk kawasan-kawasan yang prospektif saat ini dan masa mendatang,” ujarnya.
Sejumlah 7 ruas tol sepanjang 361 km kini dalam tahap konstruksi, antara lain ruas tol Indrapura-Kisaran sepanjang 48 km dengan pengerjaan sekitar 85,5 persen dan ditargetkan tuntas pada tahun ini. Selain itu, ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi sepanjang 143 km dengan tahapan pengerjaan 84,26 persen dan ditargetkan selesai akhir 2023.
Ruas tol lain yang masih tahap konstruksi adalah Tol Simpang Indralaya-Prabumulih sepanjang 64 km dan ditargetkan siap operasi dalam waktu dekat. Di ruas Pekanbaru-Padang terdapat dua seksi yang masih konstruksi, yakni Seksi Bangkinang-Koto Kampar (24 km) dengan tahap pengerjaan 74,8 persen dan Seksi Padang-Sicincin (37 km) dengan pengerjaan 32,6 persen. Sebelumnya, Seksi Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 31 km telah beroperasi.
Pengerjaan konstruksi tol juga dilakukan untuk ruas Binjai-Pangkalan Brandan dengan tahap penyelesaian 79,9 persen setelah seksi Binjai-Stabat telah beroperasi sepanjang 12 km. Selanjutnya terdapat Tol Sigli-Banda Aceh (74 km) yang menyisakan dua seksi dalam tahap konstruksi, yakni ruas Blang Bintang-Baitussalam dan Sigli-Seuliemum sepanjang 38 km dengan tahap penyelesaian 81 persen.