Presiden Minta Biaya Produksi Gas Bumi Dievaluasi

Operasional produksi industri migas harus efisien agar mendapatkan harga gas yang kompetitif. Harga gas yang kompetitif itu dibutuhkan untuk mendukung perkembangan industri-industri di Tanah Air.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif (kanan) dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto (kiri) saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (31/7/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menegaskan, pasokan gas yang diproduksi di Indonesia mesti diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Operasional produksi pun mesti efisien sehingga didapatkan harga gas yang kompetitif agar dapat mendukung perkembangan industri dalam negeri.

”Untuk itu, memang kita harus bisa mengupayakan melakukan eksplorasi yang besar, eksploitasi yang besar, memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam negeri untuk bisa menjaga keberadaan suplai gas untuk industri tersebut,” kata Arifin Tasrif saat memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas membahas strategi besar pemanfaatan gas nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Arifin menampik saat ditanya apakah ada larangan ekspor gas. ”Enggak ada. Jadi, memang, kalau kita produksinya banyak, (namun) di dalam negeri itu belum mampu menyerap, (gas) ini, kan, harus kita manfaatkan sebagai pendapatan untuk pemerintah,” katanya.

Berkaitan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo, Arifin menuturkan, pihaknya diminta mengevaluasi kembali biaya produksi gas bumi. ”Nanti akan ada tim antarkementerian untuk mengevaluasi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bisa memproduksikan gas tersebut. Dengan demkian, kita bisa memastikan bahwa gas tersebut memang bisa betul-betul sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya. Kita ingin menjadi negara yang kompetitif, terutama dengan negara-negara di kawasan ASEAN,” tuturnya.

Baca Juga: Industri Butuh Kepastian Pasokan dan Harga Gas

Teknisi mengontrol dan merawat kilang LNG milik PT Donggi Senoro LNG di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Sabtu (22/10/2016). Kilang LNG yang mulai beroperasi pada 2015 ini mempunyai kapasitas produksi 2 juta ton per tahun.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menuturkan, pihaknya akan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan upaya mengamankan energi di dalam negeri. ”Kemudian juga bagaimana membangun industri (migas) itu menjadi industri yang sangat efisien karena, dengan demikian, pengguna gasnya juga akan mendapatkan harga yang lebih kompetitif,” ujarnya.

Apabila industrinya efisien, Dwi Soetjipto menuturkan, investor juga akan masuk ke Indonesia. Berkaitan pesan khusus dari Presiden Jokowi, dia menuturkan agar selalu mengevaluasi pembiayaan dan sebagainya agar industri migas dapat dibangun seefisien mungkin.

Elpiji 3 kg

Seusai penyampaian keterangan pers, Arifin pun sempat ditanya awak media terkait gas elpiji 3 kg. Tim dari Pertamina dan Kementerian ESDM sedang mengevaluasi sistem pendistribusiannya agar dapat meminimalkan potensi kebocoran.

”Alokasinya, sih, cukup sebetulnya. Kita tiap tahun menyediakan 8 juta ton LPG, di antaranya, ya, gas 3 kilo. Ini kita sedang evaluasi, tim Pertamina dan ESDM, bagaimana memang kita bisa menyiapkan aturan pendistribusian yang tepat sasaran,” kata Arifin.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif saat menjawab pertanyaan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Berkaitan dengan ketepatan sasaran ini, Arifin menyebut kesamaannya dengan distribusi pupuk. ”Sama, nih, kayak pupuk dulu. (Di) pupuk kita ada RDKK—rencana definitif kebutuhan kelompok—itu diinventarisasi, tuh, di satu daerah kelompok-kelompok yang butuh elpiji 3 kilo itu berapa banyak orang dan itu terdaftar. Dan, mereka ini nanti berhubungan dengan salah satu penyalur atau dua penyalur,” katanya.

Baca Juga: Ketidaklancaran Distribusi Elpiji 3 Kg Masih Jadi Kendala

Arifin menuturkan, sekarang pihaknya melihat bahwa penentuan penyalurnya memang harus disempurnakan. ”Ya, istilahnya kita sempurnakan,” kata Arifin ketika ditanya apakah akan ada pengetatan penyaluran.

Berkaitan dengan wacana membeli gas elpiji 3 kg dengan membawa KTP (kartu tanda penduduk), Arifin menuturkan bahwa hal itu pun dipakai dalam pola RDKK. ”RDKK juga pakai itu. Jelas, kan, yang menerimanya di mana, siapa, alamatnya. (Pelaksanaannya kapan?) Ya, kita tunggu evaluasi dulu,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah artinya benar ketika nantinya membeli elpiji 3 kg harus membawa KTP, Arifin balik menanyakan elpiji 3 kg itu untuk siapa. ”Iya, harusnya ada. Sekarang (elpiji) 3 kg itu untuk siapa? (Rakyat miskin atau kurang mampu). Nah, iya, kan? Kita harus tahu siapanya,” ucap Arifin.