Konsumsi Elpiji 3 Kg Meningkat, Distribusi Mesti Tepat Sasaran

Data Ditjen Migas Kementerian ESDM, penyaluran elpiji 3 kg (subsidi) 2019-2022 meningkat sekitar 4-5 persen per tahun. Sebaliknya, penyaluran elpiji nonsubsidi menurun sekitar 10,9 persen per tahun.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Pedagang bakso keliling menggunakan elpiji bersubsidi saat berjualan di Jalan Mayor Jenderal DI Panjaitan, Medan, Sumatera Utara, Senin (31/7/2023). Pelaku usaha kecil sangat bergantung pada gas bersubsidi.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) memastikan distribusi elpiji 3 kilogram atau elpiji subsidi sampai ke konsumen. Hal itu guna memastikan masyarakat yang berhaklah yang menikmati subsidi di tengah tren peningkatan konsumsi ”gas melon”. Di sisi lain, Pertamina memastikan ketersediaan elpiji 3 kilogram aman.

Menurut data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), realisasi penyaluran elpiji subsidi 2019-2022 meningkat sekitar 4-5 persen per tahun menjadi 7,8 juta metrik ton pada 2022. Sebaliknya, realisasi penyaluran elpiji nonsubsidi 2019-2022 menurun 10,9 persen per tahun menjadi 0,46 juta metrik ton pada 2022.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam konferensi pers terkait penyaluran elpiji 3 kg secara daring, Kamis (3/8/2023), mengatakan, tren peningkatan penyaluran elpiji subsidi dan anjloknya penyaluran elpiji nonsubsidi menjadi perhatian. Hal itu menjadi pertanyaan apakah terjadi peralihan (migrasi) konsumen dari elpiji nonsubsidi ke subsidi, di samping fakta adanya praktik pengoplosan.

”Tujuan dari PSO (kewajiban pelayanan publik/subsidi) dengan harga (elpiji) sangat murah adalah agar sampai kepada masyarakat miskin. Pertamina memang bertanggung jawab hanya sampai ke pangkalan. Namun, kami minta ditambah sedikit. Ada tugas tambahan, (agar Pertamina) juga melihat (elpiji 3 kg) sampai ke konsumen atau tidak?” ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat di Komisi VII DPR RI, Rabu (14/6/2023), PT Pertamina Patra Niaga memaparkan lebarnya disparitas harga antara elpiji 3 kg dan elpiji nonsubsidi membuat banyak konsumen bermigrasi. Itu membuat penyaluran elpiji 3 kg hingga akhir 2023 diperkirakan akan mencapai 8,22 juta ton atau di atas kuota 2023 yang 8 juta ton.

Migrasi tersebut membuat penyaluran elpiji nonsubsidi terus menurun. Sebaliknya, penyaluran elpiji subsidi terus meningkat. Per Maret 2023, proporsi elpiji subsidi 95,6 persen dan elpiji nonsubsidi rumah tangga 4,4 persen.

Pemerintah, kata Tutuka, juga memetakan konsumen-konsumen yang berhak mendapatkan elpiji subsidi, antara lain melalui pendataan (registrasi) konsumen yang telah dilakukan tahun ini. Menurut data Kementerian ESDM, per Juli 2023 ada sekitar 6,5 juta konsumen elpiji 3 kg telah bertransaksi dengan sistem berbasis website.

Pemerintah pun terus mendorong Pertamina agar pendataan diselesaikan pada tahun ini. Dengan demikian, kebijakan hanya yang terdaftar yang akan mendapat pelayanan elpiji 3 kg diharapkan dapat dilakukan tahun depan.

Pendataan oleh pemerintah dan Pertamina, dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), ditujukan agar elpiji 3 kg hanya dinikmati oleh kalangan yang berhak. Berdasarkan regulasi yang ada, pengguna elpiji 3 kg ialah rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Namun, pendistribusiannya masih secara terbuka sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.

Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Alfian Nasution menjelaskan, ketersediaan (stok) elpiji cukup untuk 14 hari atau dalam kondisi aman. Adapun penjualan elpiji 3 kg pada Juli 2023 sebanyak 700.000 ton atau di atas Juni 2023 yang 690.000 ton. Pihaknya pun terus memastikan stok, baik dari produksi dalam negeri maupun impor.

Inspeksi

Beberapa pekan terakhir, kabar sulitnya masyarakat membeli elpiji 3 kg di beberapa daerah, seperti di di Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara, menjadi perbincangan publik. Dalam mengidentifikasi permasalahan itu serta memastikan penanganannya, Pertamina melakukan inspeksi ke daerah-daerah.

Di Sumut tercatat sempat terjadi kelangkaan selama tiga pekan, khususnya di Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat, dan beberapa kabupaten/kota lain. Pertamina lalu menambah pasokan 16 kabupaten/kota yang mengalami kelangkaan. Khusus untuk Medan, Pertamina menambah pasokan dari 285 metrik ton (sekitar 95.000 tabung) menjadi 427 metrik ton (sekitar 142.300 tabung) per hari (Kompas.id, 2/8/2023).

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Kamis, menerangkan, dari inspeksi, didapati ada tren peningkatan permintaan yang diakibatkan adanya beberapa hari libur nasional. Juga adanya acara-acara yang melibatkan berkumpulnya masyarakat. Pihaknya berkoordinasi dengan semua tim regional Pertamina Patra Niaga untuk dilakukan penambahan pasokan secara terukur.

”(Itu) dengan tetap mengacu pada kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Kami berkomitmen untuk terus memastikan tidak ada gangguan dalam penyaluran elpji 3 kg. Kami informasikan bahwa elpiji ini tidak pernah kami kurangi dan selalu tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan,” ucap Riva.

Sebelumnya, dalam inspeksi mendadak di Bali, Minggu (30/7/2023), Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menemukan kejadian menarik. ”Saat kita ke pengecer disampaikan stoknya kosong, padahal jaraknya hanya 30 meter dari pangkalan resmi. Jadi, ternyata selama ini bukan dari pangkalan mendapatkan stoknya, melainkan ada kendaraan yang drop, ini tidak sesuai dengan aturan yang ada,” katanya lewat siaran pers.

Baca juga: Ketidaklancaran Distribusi Elpiji 3 Kg Masih Jadi Kendala

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Cap khusus yang tertera pada tabung elpiji 3 kilogram di agen elpiji bersubsidi di kawasan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta, Senin (19/6/2023). Pemerintah berupaya mencari cara agar harga elpiji 3 kilogram atau elpiji subsidi wajar di tingkat pengecer mengingat di sejumlah lokasi kerap ada jarak lebar antara harga yang dijual di pangkalan dan pengecer. Pendataan konsumen menjadi salah satu upaya yang juga sudah dimulai dan masih berlangsung.

Penghitungan HET

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro berpendapat, masalah fundamental dari kelangkaan elpiji 3 kg di beberapa daerah ialah pada tata niaga serta distribusi. Menurut dia, lantaran setiap pemerintah daerah dapat menetapkan harga eceran tertinggi (HET), perlu dicek apakah hal itu menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan.

Baca juga; Buntut Kelangkaan Gas 3 Kg, KPPU Sumut Panggil Pengusaha

Ia mencontohkan, dua kabupaten/kota yang berdekatan, dengan HET berbeda, bisa terjadi ketidakseimbangan distrbusi. ”Di bawah agen, kan, ada subpenyalur/pangkalan yang bisa menjual ke konsumen akhir atau UMKM. Dikhawatirkan pasokan bergeser ke daerah yang HET-nya lebih tinggi karena ada margin lebih tinggi,” katanya.

Menurut Komaidi, penentuan HET sebaiknya diambil alih oleh pemerintah pusat. ”Kalaupun setiap daerah berbeda-beda, yang menetapkan pemerintah pusat, bukan pemda. Kan, perhitungan subsidinya juga ada di pemerintah pusat. Basis perhitungan HET setiap daerah seperti apa bergantung pemerintah yang punya formulanya,” ucapnya.

Tutuka mengakui, di sejumlah daerah, penjualan elpiji 3 kg di tingkat konsumen bisa jauh di atas HET yang sudah ditetapkan pemda. Pihaknya menyiapkan pedoman yang akan berisi, antara lain, komponen serta formula lebih tepat dalam menghitung HET sehingga diharapkan pelaksanaan dan distribusinya lebih baik. Penyusunan pedoman itu diharapkan selesai pada Agustus 2023.