Presiden: Bantu Rakyat Punya Hunian Layak

Kebutuhan hunian di Indonesia sangat besar. Kekurangan rumah mencapai 12,71 juta unit, sedangkan laju pertumbuhan keluarga baru mencapai 700.000-800.000 keluarga per tahun.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pekerja merampungkan rumah tapak di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (12/3/2023). Pemerintah terus mendorong penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta Realestat Indonesia atau REI memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk penyediaan program sejuta rumah guna mengatasi kekurangan perumahan. Selain itu, dampak sosial dan lingkungan harus diperhatikan dalam pembangunan sebuah kawasan perumahan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkampungan sekitarnya, seperti keringnya sumur atau mata air, banjir, dan masalah sampah.

”Saya minta REI untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, bantu rakyat kecil untuk memiliki hunian sehat dan layak. Kemudian juga perhatikan dampak sosial dan lingkungan, ini penting,” kata Presiden dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia XVII Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Menurut Jokowi, kebutuhan hunian di Indonesia masih sangat besar. Tingkat kekurangan (backlog) rumah mencapai 12,71 juta rumah tangga, sedangkan laju pertumbuhan keluarga baru mencapai 700.000-800.000 keluarga per tahun. Kebutuhan hunian ini merupakan peluang yang bisa digarap seluruh anggota REI.

Baca juga: Kolaborasi untuk Bangun Rumah Rakyat

Kontribusi ekonomi dari sektor konstruksi, properti, dan realestat selama periode 2018-2022, kata Presiden, mencapai Rp 2.300 triliun- Rp 2.800 triliun per tahun atau berkontribusi sebesar 16 persen terhadap produk domestik bruto nasional. Tenaga kerja yang terlibat dalam perputaran ekonomi sebanyak 13 juta-19 juta orang.

Sektor properti juga memberikan efek berganda yang menggerakkan 185 sektor industri lain, seperti material berupa semen, batu bata, besi dan cat; furnitur seperti kursi, lampu, kasur karena banyaknya rumah baru. Di samping itu, elektronik, seperti kulkas, televisi, dispenser; alat dapur seperti panci, wajan, sendok, garpu; hingga industri jasa seperti tukang listrik, tukang sampah, tukang kebun dan sedot WC.

”Tidak ada usaha yang semasif ini efeknya, yakni hanya di realestat dan konstruksi,” ujar Jokowi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Paulus Totok Lusida mengemukakan, sektor properti melibatkan 13 bidang usaha, mulai dari perumahan, pergudangan, hingga kota baru. Sejak Indonesia merdeka, REI telah berkontribusi terhadap pembangunan 25 juta rumah.

Baca juga: Jalan Panjang Perumahan Rakyat

Komitmen meneruskan program sejuta rumah telah dilaksanakan bersama antara lain dengan menggandeng Bank BTN. Guna mendukung pengadaan program sejuta rumah, REI mengusulkan program insentif rumah berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperluas untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp 300 juta bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri.

Perlu subsidi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menambahkan, kemampuan beli masyarakat bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi bagus, masyarakat pasti membutuhkan hunian. Namun, harga rumah kini semakin tidak terjangkau sehingga perlu ditunjang oleh subsidi pembiayaan perumahan.

”Anak-anak (generasi muda) sekarang tidak bisa beli rumah walaupun sudah bekerja karena (harga) tidak terjangkau,” tutur Basuki.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Suasana permukiman Kampung Gembira Gembrong di bekas lokasi kebakaran Pasar Gembrong, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (5/8/2023). Setelah dilanda kebakaran hebat pada 2022. Pasar Gembrong berubah 100 persen dari awalnya menjadi aktivitas ekonomi warga menjadi kawasan permukiman.

Dengan tren pertumbuhan ekonomi, ia menilai pemberian insentif bebas PPN masih bisa ditingkatkan untuk kategori rumah seharga maksimal Rp 300 juta. Pihaknya akan membicarakan insentif tersebut dengan Kementerian Keuangan.

Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto, saat dihubungi terpisah, menilai, pembebasan PPN untuk rumah seharga maksimal Rp 300 juta dinilai bisa memperluas jangkauan masyarakat dalam memiliki hunian sehat dan layak. Meski demikian, perlu diperjelas kriteria masyarakat yang berhak mendapat pembebasan PPN rumah, antara lain batas penghasilan.

”Perlu diperjelas kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan pembebasan PPN untuk pembelian rumah sehingga insentif tidak salah sasaran,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), penyaluran subsidi rumah berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah per 4 Agustus 2023 tercatat 126.227 unit. Nilai FLPP itu sebesar Rp 14,16 triliun atau 55,12 persen dari target penyaluran tahun ini yang 229.000 unit senilai Rp 25,18 triliun.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, mengaku optimistis pihaknya mampu mencapai target penyaluran FLPP sebanyak 229.000 unit, serta pembiayaan rumah Tapera untuk ASN sebanyak 12.072 unit senilai Rp 1,5 triliun. ”Kami akan terus mewujudkan rumah yang berkualitas, tepat sasaran, dan dihuni dengan terus melakukan inovasi dan layanan prima,” katanya dalam siaran pers.

Baca juga: Milenial Masih Kesulitan Membeli Rumah