RI Dorong ASEAN Susun Kerangka Bauran Kebijakan Moneter-Fiskal
Bauran kebijakan membuat perekonomian Indonesia lebih tahan gejolak eksternal, tetapi tetap bisa mendorong pertumbuhan. Hal ini coba disusun menjadi sebuah kerangka kerja yang bisa diterapkan negara-negara ASEAN.
Oleh
BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA
·3 menit baca
BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua dari kiri) dalam High-Level Seminar on Frameworks for Integrated Policy: Experiences and The Way Forward, bagian dari rangkaian acara pertemuan menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara Asia Tenggara atau ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) ke-2, di Jakarta, Selasa (22/8/2023). Turut hadir Deputi Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas Francisco G Dakila (kiri), Gubernur Bank of Thailand Sethaput Suthiwartnarueput (kedua dari kanan), dan moderator acara Chief International Correspondent for Southeast Asia Bloomberg Haslinda Amin (kanan).
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia mengajak negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk menyusun dan mengimplementasikan kerangka kerja bauran kebijakan moneter dan fiskal. Berkat bauran kebijakan selama pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia lebih tahan terhadap gejolak eksternal dan tetap tumbuh.
Hal ini mengemuka dalam High-Level Seminar on Frameworks for Integrated Policy: Experiences and The Way Forward yang merupakan bagian dari rangkaian acara pertemuan menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara Asia Tenggara atau ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) ke-2 di Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, yang dimaksud dengan bauran kebijakan yang terintegrasi adalah sinkronisasi antara berbagai kebijakan moneter bank sentral dan kebijakan fiskal pemerintah. Ini bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang stabil dan kuat.
Menurut Perry, Bank Indonesia selaku otoritas moneter juga membaur kebijakannya, yakni tetap mengedepankan stabilitas, tetapi secara bersamaan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan suku bunga digunakan untuk menstabilkan inflasi dan nilai tukar. Adapun kebijakan lainnya seperti kebijakan makroprudensial, penguatan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta pembiayaan inklusif dan ekonomi hijau dipakai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam acara ASEAN Fest 2023, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Di sisi lain, Bank Indonesia juga berkoordinasi erat dengan kementerian dan lembaga lainnya. Misalkan dengan Kementerian Keuangan selaku pemangku kebijakan fiskal, BI berkoordinasi agar terjadi sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. Selain itu, untuk pengendalian inflasi, BI bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
”Semua instrumen dan koordinasi erat itu berbaur untuk mencapai perekonomian yang stabil dari gejolak ketidakpastian global, tetapi bisa tetap mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry.
Sampai dengan Juli 2023, inflasi umum mencapai 3,08 persen secara tahunan. Angka ini sudah berada di dalam rentang target pengendalian inflasi tahun ini, yakni 2-4 persen. Sementara hingga triwulan kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17 persen secara tahunan.
Kepala Departemen Internasional BI Rudy Brando Hutabarat mengatakan, upaya menekankan pentingnya bauran kebijakan untuk stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN memang menjadi salah satu dari tiga agenda utama dalam keketuaan Indonesia pada jalur keuangan ASEAN tahun ini.
”Bauran kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas. Seperti disampaikan Pak Gubernur BI bahwa saat ini permasalahan ekonomi itu sangat kompleks. Hal ini tidak bisa diselesaikan dengan satu instrumen saja, tetapi membutuhkan berbagai instrumen untuk solusi permasalah itu,” ujar Rudy.
Adapun dua agenda utama lainnya adalah mendorong konektivitas sistem pembayaran antarnegara Asia Tenggara dan mendorong penggunaan penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal (local currency transaction/LCT).
Negara lain
Gubernur Bank of Thailand Sethaput Suthiwartnarueput mengatakan, pihaknya menyambut baik inisiatif pembentukan kerangka kerja bauran kebijakan. Pihaknya sepakat, pemangku otoritas perekonomian satu negara tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu instrumen saja, tetapi memerlukan berbagai kebijakan.
”Kami juga memerlukan kerangka kerja bauran kebijakan yang terintegrasi,” ujar Sethaput.
Kendati secara konsep baik, menurut Sethaput, bauran kebijakan ini punya tantangan dalam implementasi dan eksekusinya. Sebab, kondisi perekonomian dan kebijakan politik tiap negara Asia Tenggara berbeda dan memiliki keunikan masing-masing.
Deputi Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas Francisco G Dakila mengatakan, fokus utama bank sentral selama ini adalah menjaga stabilitas. Dengan bauran kebijakan, lanjut Dakila, bank sentral juga bisa memiliki kemampuan untuk turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Economic Counsellor and Director of the Research Department Dana Moneter Internasional (IMF) Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan, negara berkembang, termasuk sebagian besar negara Asia Tenggara, sering kali dihadapkan pada tantangan yang tak sedikit dalam perekonomiannya. Tantangan itu antara lain pasar keuangan dangkal yang rentan gejolak hingga inflasi yang tinggi.
”Bauran kebijakan bisa menjadi solusi,” ujar Gourinchas.
Head of Monetary and Economic Department Bank International Settlement (BIS) Claudio Borio mengatakan, penerapan bauran kebijakan harus mendorong pencapaian target perekonomian. Kebijakan moneter harus mampu mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar. Ini harus bersinergi dengan kebijakan fiskal untuk diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi.
AFMGM kedua ini akan diselenggarakan 22 Agustus-25 Agustus 2023, melanjutkan pertemuan pertama pada Maret 2023 di Bali. Pertemuan AFMGM ke-2 yang juga akan menjadi pertemuan penutup ini akan menegaskan komitmen dan kolaborasi untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan.
Pertemuan AFMGM ke-2 dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari sembilan negara ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Rangkaian pertemuan AFMGM ini juga akan dihadiri perwakilan dari enam organisasi internasional, yaitu Asian Development Bank (ADB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), IMF, Financial Stability Board (FSB), BIS, dan Bank Dunia serta mitra strategis, yaitu Australia dan European Union (EU).
