Wapres Amin mengajak kalangan internasional mewujudkan standar halal yang diakui secara global. Kemudahan mesti dihadirkan agar masyarakat dunia dapat menikmati produk dan jasa berstandar halal.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia berkomitmen mengembangkan industri halal yang menjangkau semua umat, bersifat universal, dan berkelanjutan. Kemudahan-kemudahan mesti dihadirkan agar masyarakat dapat menikmati beragam produk dan jasa yang memenuhi standar halal secara aman dan nyaman.
”Saya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan komitmen dalam menghadirkan kemudahan tersebut. Salah satu hal yang mesti diupayakan bersama yaitu mewujudkan keberterimaan standar halal global,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat meresmikan pembukaan Halal World 2023 di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (17/11/2023) malam.
Salah satu hal yang mesti diupayakan bersama yaitu mewujudkan keberterimaan standar halal global.
Hadir pada acara tersebut, antara lain, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Burnett; Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki; anggota Komisi VIII DPR, Ashabul Kahfi; serta para perwakilan lembaga sertifikasi halal dari seluruh dunia.
Menurut Wapres, penerapan standar halal global semestinya tidak dipandang sebagai hambatan teknis dalam perdagangan antarnegara. Standar halal global justru harus semakin memperlancar arus perdagangan produk-produk halal ke seluruh pelosok dunia.
Saling pengakuan dan perihal keberterimaan standar halal dinilai sangat penting untuk disepakati bersama guna mendukung kelancaran lalu lintas perdagangan produk halal antarnegara. Untuk itu, kata Wapres, Indonesia terus berupaya membuka kesempatan kerja sama dengan negara-negara lain, khususnya dalam memperkuat saling pengakuan dan keberterimaan sertifikat halal ini.
”Menuju tercapainya standar halal global yang membawa kemudahan bagi semua pihak, saya ingin sampaikan beberapa hal penting. Pertama, jadikan produk halal sebagai komoditas utama global,” ujar Wapres.
Penguatan kerja sama perdagangan antarnegara, terutama dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), diperlukan. Dengan demikian, diharapkan akan meningkatkan kinerja ekspor produk halal tiap-tiap negara.
Indonesia pun terus mempercepat sertifikasi halal dari sektor hulu sampai hilir, semisal sertifikasi halal pada rumah potong hewan dan sertifikasi halal yang berkenaan dengan pariwisata ramah Muslim.
Hal kedua, menurut Wapres, adalah membangun ekosistem industri halal di tingkat global. Negara-negara OKI mesti memperkuat diri dengan ekosistem industri halal yang andal. Hal ini termasuk kerja sama pengembangan infrastruktur penunjangnya, seperti aspek pembiayaan, riset, dan pemanfaatan teknologi.
”Secara khusus, saya mengundang para pelaku industri halal global untuk berinvestasi di berbagai sektor unggulan industri halal ataupun pengembangan infrastruktur ekosistem halal di Indonesia,” kata Wapres.
Negara-negara OKI mesti memperkuat diri dengan ekosistem industri halal yang andal.
Ketiga, memperkuat sinergi dan kolaborasi para aktor kunci dalam proses percepatan saling pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal antarnegara. ”Bangun komunikasi yang baik sehingga tercapai kesepakatan standardisasi sertifikat halal yang memudahkan saling penerimaan produk halal antarnegara,” ujarnya.
Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki saat membacakan sambutan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuturkan, pengalaman gemilang Indonesia dalam membangkitkan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 salah satunya ditopang oleh industri halal.
”Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu positif meski dalam suasana pandemi Covid-19, salah satunya karena terus tumbuhnya industri halal di Indonesia,” katanya.
Saiful mengutip peneliti Dinar Standar Rafiudin Shikoh yang mengatakan saat ini Indonesia telah menjadi produsen terbesar ke-2 di antara negara-negara Muslim dan yang terbesar ke-9 di dunia dalam hal ekspor halal.
”Indonesia jelas memiliki pasar konsumen terbesar, memiliki fintech (teknologi finansial) yang berkembang, keuangan Islam yang kuat, serta memiliki modest fashion yang sangat dinamis,” katanya.
Menurut Saiful, pencapaian tersebut tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Indonesia dalam melakukan berbagai langkah strategis, seperti penyederhanaan proses sertifikasi dengan melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH ) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Proses sertifikasi halal yang semula perlu lebih dari tiga bulan kini dipangkas menjadi maksimal 21 hari.
”Kemudahan lainnya adalah sertifikasi melalui self declare di mana pelaku usaha dapat menyatakan sendiri bahwa produknya halal. Tentu dengan tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi. Sampai saat ini BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) telah menyertifikasi 3,14 juta produk, termasuk produk dari 35 negara,” ujar Saiful.
Proses sertifikasi halal yang semula perlu lebih dari tiga bulan kini dipangkas menjadi maksimal 21 hari.
Sebelumnya, Kepala BPJPH Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham melaporkan, Halal World 2023 merupakan forum lanjutan dari Halal-20 (H-20) yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, pada 2022 sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia.
”Halal World 2023 akan diselenggarakan selama empat hari, mulai dari 17 hingga 21 November 2023. Kami mengundang 118 lembaga sertifikasi halal dari 41 negara untuk hadir,” kata Aqil.
Halal World 2023 bertujuan mengundang berbagai lembaga halal dunia guna membahas arti penting membangun persatuan dalam standar halal global. Forum ini juga dimaksudkan untuk mengenalkan dan mempromosikan produk halal Indonesia ke pasar dunia.