Kapal, Fasilitas Pelabuhan, hingga Penumpang Perlu Disiapkan
Keselamatan tak hanya jadi tanggung jawab operator dan penyelenggara pelabuhan, tetapi juga masyarakat. Keterlibatan masyarakat berperan besar mencegah kecelakaan selama di laut.
Oleh
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Otoritas dan penyelenggara pelabuhan dituntut memperbaiki pelayanan serta fasilitas di wilayah tugasnya masing-masing. Masyarakat juga perlu bekerja sama demi keselamatan bersama.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antoni Arif Priadi mengemukakan, tiga aspek pelayaran perlu disiapkan guna menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2024. Ketiga aspek itu adalah penumpang, fasilitas pelabuhan, dan alat angkut (kapal).
Penumpang kerap merasa tak dilayani ketika kapal mengalami perubahan jadwal. Akibatnya, masyarakat harus menunggu keberangkatan. Padahal, banyak efek domino yang terjadi ketika jadwal tidak sesuai. Masyarakat menjadi pihak yang dirugikan.
”Kapal terlambat 4 jam, kapal tidak diberangkatkan karena ada faktor teknis. Itu berapa banyak orang yang rugi? Jual pisang jadi tidak laku karena pasar sudah tutup, mau berutang duit di bank, tidak jadi berutang, di sana (bank) udah tutup, banyak kerugian,” ujar Antoni dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Jakarta, Selasa (5/12/2023).
Di satu sisi, penumpang juga perlu memahami pentingnya menjaga kebersihan serta mematuhi larangan merokok. Sebab, selama ini mayoritas kecelakaan kapal terjadi karena kebakaran. Hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal utamanya masyarakat yang sering merokok tak sesuai tempatnya sehingga memicu kebakaran kapal.
Selain itu, muatan yang dibawa perlu diinfokan dengan jujur kepada petugas pelabuhan. Hal ini mencegah terjadinya kecelakaan kapal karena barang berbahaya. Jenis barang memengaruhi penempatan penyimpanan muatan.
Antoni menekankan, otoritas dan penyelenggara pelabuhan perlu memahami betapa pentingnya komunikasi dengan penumpang. Beragam media sosial, seperti Instagram dan Facebook, dapat menjadi kanal penyebaran informasi, sesederhana menginformasikan jadwal kapal; kapan berangkat dan tiba.
Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah fasilitas pelabuhan, khususnya wilayah Indonesia timur. Di sana, tenda serta ruang tunggu dan toilet kurang memadai.
Terkait alat angkut sebagai aspek ketiga, ramp check atau uji kelaikan armada operasional dari sisi administrasi dan teknis perlu dilakukan secara berkala. Nakhoda kapal perlu didorong untuk mengevaluasi kapalnya secara mandiri.
”Jadi, tanggung jawab kelayakan kapal bukan hanya oleh petugas di tempat kami, tapi harus sharing dengan operator ataupun dengan nakhoda di atas kapal,” kata Antoni.
Data Dirjen Perhubungan Laut menunjukkan, diprediksi ada kenaikan 5 persen penumpang pada masa liburan kali ini dibanding tahun 2022/2023. Jumlahnya mencapai 2.414.886 orang.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting mengatakan, daerah yang diperkirakan mengalami lonjakan adalah Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Maluku, dan Papua. Pelabuhan tujuan wisata juga terdampak, yakni Benoa (Bali), Lembar (Nusa Tenggara Barat), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).
Dalam liburan kali ini, Dirjen Perhubungan Laut menyiagakan 1.354 armada dengan kapasitas angkut 242.069 penumpang. Ruas kepadatan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik barat (25 persen), tengah (35 persen), maupun timur (40 persen).
Jangkauan angkutan umum
Meski demikian, akses menuju dan dari pelabuhan masih menjadi masalah bagi para penumpang di Indonesia mengingat pelabuhan kerap tak terjangkau oleh sarana transportasi umum.
”Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dibangun tanpa pernah memikirkan akses menuju atau dari pelabuhan dengan menggunakan angkutan umum,” ujar pendiri Institut Studi Transportasi, Darmaningtyas.
Tak semua pelabuhan laut didukung infrastruktur jalan yang memadai. Banyak jalan menuju pelabuhan, tetapi kondisinya rusak, seperti berlubang dan tergenang air.
Saatnya Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Darat duduk bersama. Harapannya, semua pelabuhan yang dilayani PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni terjangkau pula oleh bus Damri.
”Jadi, akses warga menuju atau dari pelabuhan itu mudah dan satu paket tarif ataupun penugasan kewajiban pelayanan publiknya (PSO),” katanya.
Menanggapi usulan ini, Antoni mengatakan, operator kapal dapat bekerja sama dengan Perusahaan Umum Damri sebagai operator angkutan darat yang melayani rute perintis.
Kendalanya, jadwal kapal terkadang tak menentu karena perlu menyesuaikan dengan cuaca dan kondisi gelombang. Alhasil, apabila masukan ini akan direalisasikan, pihak Damri yang perlu menyesuaikan dengan jadwal kapal.