Jika Pemilu Dua Putaran, Industri MICE Hadapi Dampak Berkepanjangan

Pelaku usaha kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran berisiko menghadapi dampak berkepanjangan jika Pemilu 2024 diadakan dua putaran. Optimistis industri yang menggeliat seusai pandemi pun menjadi tertahan.

ARSIP KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Salah satu sudut kemeriahan acara ”G20 Empower Second Plenary Meeting: Women In SMEs As Drivers of Economic Growth” di Yogyakarta, Rabu (18/5/2022), memperlihatkan aneka produk dalam negeri yang digarap oleh perempuan.

JAKARTA, KOMPAS — Kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MICE diprediksi geliatnya tertahan karena Pemilihan Umum 2024. Jika pemungutan suara dilakukan dua putaran, dampak yang dirasakan industri ini akan makin panjang.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Runkat, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berimbas pada dinamika industri MICE. Hal ini terlihat setidaknya dari tiga aspek, yakni perizinan, anggaran pengadaan acara berkurang, serta pihak swasta yang cenderung menahan diri pada tahun politik.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Baca juga: Apindo Tekankan Perlunya Kepastian Berusaha

Perizinan acara, khususnya acara-acara luar ruang (outdoor)yang mengumpulkan massa, akan lebih dipertimbangkan penyelenggaraannya oleh aparat keamanan. Hal ini berkaitan dengan kerawanan dalam kerumunan massa.

Tak hanya itu, pemerintah tengah berfokus untuk helatan pemilu sehingga banyak anggaran acara yang dipotong. Meski demikian, hal semacam ini sudah terprediksi. Sebab, trennya serupa seperti penyelenggaraan Presidensi G20 sehingga belanja acara pemerintah diarahkan pada helatan besar.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Motor-motor modifikasi kustom dalam pameran otomotif Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (2/11/2022).

Tren kelesuan juga terlihat dari keputusan pihak swasta yang memilih memantau situasi (wait and see). Sifat kehati-hatian ini memang selalu terjadi di tengah ketidakpastian.

”Kalau swasta menunggu kepastian, bagaimana kepastian berbisnisnya dengan pemerintahan yang baru bagaimana. Kalau dari pihak swasta, ’jangan dulu deh, nanti saja 2025’,” ujar Andreas saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Pihak swasta dipastikan memiliki anggaran untuk menyelenggarakan acara. Hal ini berbeda dengan pemerintah yang teralokasikan untuk kegiatan pemilu karena menjadi prioritas.

Baca juga: Pemilu dan Ketidakpastian

Pernyataan serupa diutarakan Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo Daswar Marpaung. Ia menilai, kementerian/lembaga memang mengurangi beragam acara, kecuali kegiatan yang sudah diagendakan sejak lama, antara lain World Water Forum dan MotoGP Mandalika 2024 akan berjalan sesuai jadwalnya.

Walau demikian, ia meyakini persepsi pasar, baik business to business maupun business to customer, tak berubah di tengah tahun politik. Persepsi pasar tetap positif.

Iklan

MARINA EKATARI

Hasil survei Litbang Kompas pada Desember 2023 mencatat, elektabilitas capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul daripada dua pasangan lain.

Dua putaran

Pemilu 2024 dapat berlangsung dua putaran jika tak satu pun pasangan calon presiden dan wakil presiden mengantongi suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara, dengan sedikitnya 20 persen suara di tiap provinsi yang tersebar pada lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6a.

Andreas mengatakan, tersendatnya dinamika industri MICE dapat makin panjang ketika pemilu terjadi dua putaran. Apalagi, di antara pemungutan suara pertama (Februari 2024) dan pemungutan suara kedua (Juni 2024) ada masa puasa dan Idul Fitri (Maret-April 2024) sehingga efeknya makin terasa bagi industri MICE.

”Efektifnya pada akhir atau awal Agustus (2024). Jadi, kalau prediksi sementara, kami baru bisa benar-benar moving forward (normal) pada Agustus ke atas. Kalau Agustus ke atas, tinggal menunggu presiden; wait and see waktu presiden baru menentukan kabinetnya,” tutur Andreas.

Baca juga: Bisnis Sektor Tertentu Berpeluang Melonjak karena Pemilu 2024

Saat pemilu, pendapatan industri ini bisa terkoreksi 20-30 persen dari kondisi normal. Namun, ia menekankan, posisi pelaku usaha MICE hanya bersiap siaga (stand by). Sebab, pemilu memang helatan temporer. Kegiatan-kegiatan yang ada tetap dikerjakan, tetapi dengan anggaran yang tak begitu besar.

Pemilu yang telah terjadwal mendorong para pelaku usaha industri MICE untuk menyesuaiakan anggarannya. Anggarannya bisa menyusut 20-30 persen. Sebab, jika menurunkan hingga 40-50 persen dari anggaran normal, cukup mengganggu operasionalisasi perusahaan.

”Seharusnya 2024 ini bisa mendulang keuntungan-keuntungan yang hilang waktu pandemi Covid-19. Sayangnya, 2024 enggak bisa melanjutkan kesuksesan 2023 karena ada pemilu. Mulai pertengahan 2024 atau 2025 baru benar-benar ngebut lagi,” ujar Andreas.

KOMPAS/YOSEPHA DEBRINA R PUSPARISA

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjawab pertanyaan para wartawan seusai konferensi pers mingguan di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Sebelumnya, dalam konferensi pers Senin (11/12/2023), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, para pelaku industri MICE tak perlu khawatir apakah pemilu akan berjalan satu atau dua putaran. Sebab, bagaimanapun juga, dinamika ini bagian dari proses demokrasi. Keamanan, kenyamanan, serta kondusivitas tetap akan terjaga.

Dengan dua putaran, beragam kegiatan justru lebih banyak diadakan. Pergerakan wisatawan-wisatawan Nusantara akan bertambah karena banyak kajian yang perlu dilakukan, kegiatan politik juga makin beragam.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, tantangannya saat ini menciptakan atmosfer kegiatan MICE dapat terjalin dan berkesinambungan. Harapannya, hal ini tak hanya terjadi di wilayah Jakarta, tetapi juga daerah-daerah lain. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kemunculan beragam acara, dari politik hingga hiburan.

Dari sisi ekonomi, daya beli masyarakat memang masih terjaga. Namun, sisi investor dan pelaku usaha cenderung memilih memantau perkembangan dinamika politik Indonesia.

Baca juga: Lebih Adem, Pemilu Diprediksi Baru Berdampak ke Sektor Wisata Tahun Depan