Punya Gas Alam Banyak, Kenapa Indonesia Impor Elpiji Besar-besaran?

Sebagai salah satu negara dengan cadangan gas alam besar, Indonesia mengimpor elpiji dari tahun ke tahun. Ada apa?

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Salah satu kendaraan yang dipakai sebagai tempat berjualan sekaligus mengampanyekan penggunaan gas bumi di stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Terminal Penggaron, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (14/7/2022).

Tahun 2023, performa sektor gas bumi ditandai dengan adanya peningkatan produksi gas bumi dan kepastian dimulai kembalinya pengerjaan Blok Masela setelah Pertamina dan Petronas resmi menggantikan Shell. Ada pula Train 3 Tangguh LNG yang mulai beroperasi.

Catatan positif itu menjadi makin besar gaungnya dengan penemuan dua sumber gas besar. Pertama adalah temuan di laut lepas Kalimantan Timur oleh perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia, Eni, dengan potensi 5 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kedua, temuan di sumur eksplorasi Layaran-1, South Andaman, di lepas pantai Sumatera bagian utara, dengan potensi 6 TCF gas.

Keduanya juga masuk dalam lima temuan terbesar di dunia pada 2023, berdasarkan laporan Wood Mackenzie, Rystad Energy, dan S&P Global.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, dua temuan itu menjadi yang terbesar di Indonesia sejak 2000 atau ketika ditemukannya sumber gas di lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Keduanya juga masuk dalam lima temuan terbesar di dunia pada 2023, berdasarkan laporan Wood Mackenzie, Rystad Energy, dan S&P Global.

Sebagian produksi gas bumi Indonesia dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Di antaranya untuk pemenuhan kebutuhan industri, bahan baku pupuk, kelistrikan, gas alam cair (LNG) domestik, elpiji, dan bahan bakar gas (BBG).

Sebagian lagi, gas bumi Indonesia diekspor langsung dalam bentuk gas lewat pipa dan dalam bentuk LNG. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia pada 2023 menyalurkan gas domestik sebesar 3.745 miliar british termal unit per hari (BBTUD). Gas yang diekspor sebanyak 1.749 BBTUD.

Target 2030

Pada 2024, realisasi salur gas di Indonesia diyakini bakal terus meningkat. Train 3 Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat, bakal lebih optimal beroperasi. Selain itu, unitisasi gas Jambaran Tiung Biru (JTB) di Bojonegoro, Jawa Timur, diharapkan beroperasi optimal. Saat ini, pasokan gas dari JTB belum optimal lantaran infrastruktur transmisi gas ke barat baru sampai Batang, Jawa Tengah.

Menteri ESDM Arifin Tasrif, di Jakarta, Senin (15/1/2024), mengatakan, temuan sumber gas baru serta lapangan-lapangan yang telah berproduksi terus dipacu. ”Ini akan kita dorong agar kepastian untuk berproduksinya dicapai. (Sumber-sumber gas di Indonesia) Pada tahun 2030 harus sudah bisa termanfaatkan,” katanya.

Muncul harapan akan kembalinya era kejayaan LNG Arun di Aceh, yang sempat menjadi salah satu produsen LNG terbesar di dunia pada masanya.

Infrastruktur energi, termasuk pipanisasi gas, akan menentukan melimpahnya gas bumi Indonesia bisa termanfaatkan atau tidak. Pemerintah pun menargetkan proyek transmisi gas Cirebon-Semarang (Cisem), yang baru tuntas separuh, rampung pada 2025.

Sementara proyek transmisi gas Dumai-Sei Mangkei di Sumatera ditargetkan rampung pada 2027. Kedua proyek itu menggunakan APBN.

Apabila pipa Cisem dan Dumai-Sei Mangkei tersambung, Aceh hingga Jawa Timur dipastikan tersambung pipa gas. Guna memanfaatkan besarnya potensi gas bumi dari Blok Andaman, pemerintah juga berencana membangun kilang LNG di Aceh. Muncul harapan akan kembalinya era kejayaan LNG Arun di Aceh, yang sempat menjadi salah satu produsen LNG terbesar di dunia pada masanya.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Aktivitas petugas di area onshore processing facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited di Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kamis (13/7/2023). Selain gas bumi dan LPG, di area fasilitas milik PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka) itu juga memiliki oil treating facility (OTF) atau pemrosesan minyak bumi.

Jaringan gas perkotaan

Di samping itu, perkembangan infrastruktur transmisi gas bumi juga diharapkan turut mempercepat pengembangan jaringan gas perkotaan (jargas) yang selama ini berjalan lambat. Pada 2023, dari total penyaluran gas bumi domestik sebesar 3.745 BBTUD, pemanfaatan jargas alias yang ke rumah-rumah warga hanya 16,14 BBTUD atau 0,43 persen.

Padahal, setiap tahun, pemerintah menarasikan jargas sebagai alternatif pengganti elpiji 3 kg. Progresivitas pemanfaatan elpiji ke jargas penting sebab 77 persen dari total kebutuhan elpiji nasional dipenuhi dari impor. Sementara distribusi elpiji 3 kg yang bersubsidi itu kerap kali bermasalah. Dengan sistem terbuka, siapa saja bisa membeli elpiji yang sejatinya untuk warga miskin itu.

Arifin menuturkan, pemerintah terus mengupayakan penambahan sambungan jargas seiring dibangunnya proyek transmisi gas. ”Sebab, kita harus menghemat devisa. Impor elpiji kita sudah 5-6 juta ton per tahun. Kami juga akan mempermudah masyarakat untuk mendapat energi di rumah supaya tidak perlu gotong-gotong gas melon lagi,” ujarnya.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana di sekitar tangki spherical liquified petroleum gas (LPG) di area onshore processing facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited di Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kamis (13/7/2023). Selain gas bumi dan LPG, di area fasilitas milik PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka) itu juga memiliki oil treating facility (OTF) atau pemrosesan minyak bumi.

Didominasi metana

Indonesia ialah negara yang kaya akan gas bumi, baik yang sudah bisa diproduksi dan disalurkan maupun dalam bentuk cadangan yang masih tersimpan di perut bumi. Lantas mengapa Indonesia masih mengimpor elpiji?

Mengutip Buku Jargas Kementerian ESDM, karakter gas alam di Indonesia didominasi unsur metana (80-95 persen). Sisanya adalah etana 5-15 persen, serta propana dan butana kurang dari 5 persen. Gas bumi dengan unsur utama metana hanya bisa dimanfaatkan secara langsung atau diolah menjadi LNG yang ongkosnya mahal.

Sementara elpiji, yang merupakan gas cair, hanya bisa diolah dari gas bumi yang didominasi unsur propana dan butana. Saat ini, elpiji diproduksi di sejumlah lapangan migas di Indonesia, salah satunya dengan mengumpulkan minyak yang ”menguap” saat keluar dari sumur.

Karakter gas alam di Indonesia didominasi unsur metana (80-95 persen).

Namun, tidak semua gas yang keluar dari sumur bisa dijadikan elpiji karena tidak semua lapangan menghasilkan ”uap gas” memadai dan bernilai ekonomis. Itu sebabnya, Indonesia masih harus impor elpiji.

Temuan dua sumber gas besar pada 2023 tidak serta-merta menjamin pengurangan impor elpiji. ”Akan dievaluasi dulu apa tingkat kandungannya. Tak semua cadangan gas kandungannya kaya akan propana dan butana. Kalau cukup bagus untuk diolah jadi elpiji, bisa. Tapi kalau tidak, disalurkan lewat gas pipa atau gas alam saja,” kata Koordinator Penerimaan Migas pada Ditjen Migas Kementerian ESDM Heru Windiarto.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Penjual elpiji 3 kilogram melintas di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024). Pemerintah berulang kali menekankan elpiji 3 kg hanya diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Namun, selama tidak ada regulasi yang secara tegas mengaturnya, celah ketidaktepatan sasaran selalu terbuka.

Meroket

Laporan Kinerja Ditjen Migas Kementerian ESDM menyebutkan, produksi elpiji dalam negeri pada 2018-2022 berkisar 1,9 juta ton-2 juta ton. Jumlah ini tidak cukup memenuhi kebutuhan nasional sehingga selisihnya diimpor.

Volume impor elpiji Indonesia terus meroket setiap tahun, yakni 5,57 juta ton pada 2018, 5,71 juta ton pada 2019, 6,4 juta ton pada 2020, 6,34 juta ton pada 2021, dan 6,74 juta ton pada 2022. Pada 2023, realisasi subsidi bahan bakar minyak—mencakup solar dan minyak tanah—serta elpiji, total mencapai Rp 95,6 triliun. ”Elpijinya saja sekitar Rp 70 triliun,” kata Dirjen Migas Tutuka Ariadji.

Elpiji 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun, nyatanya produk bersubsidi itu dinikmati juga oleh kalangan mampu. Menurut data Kementerian ESDM, dari total penyaluran elpiji 8,6 juta ton pada 2023, 8,03 juta ton di antaranya ialah elpiji subsidi. Sejak 2020, penyaluran elpiji subsidi meningkat rata-rata 4,5 persen, sebaliknya, realisasi elpiji nonsubsidi menurun 10,9 persen.

Elpiji 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun, nyatanya produk bersubsidi itu dinikmati juga oleh kalangan mampu.

Migrasi marak terjadi, salah satunya akibat kian lebarnya disparitas harga elpiji dan non elpiji di tengah menurunnya daya beli masyarakat. Di tingkat pengecer/warung di Jabodetabek, harga isi ulang elpiji 3 kg berkisar Rp 19.000-Rp 21.000 per tabung. Sementara harga isi ulang Bright Gas elpiji 5,5 kg (nonsubsidi) di minimarket ialah Rp 105.000 per tabung dan Bright Gas 12 kg Rp 218.000 per tabung.

Tulisan "Hanya untuk Masyarakat Miskin" pada tabung elpiji 3 kg seakan tak ada artinya. Bukan hanya dimanfaatkan warga biasa, tetapi juga oleh perampas hak rakyat lewat penyalahgunaan barang subsidi. Moralitas ditabrak-tabrak. Disparitas harga yang terus melebar antara subsidi dan nonsubsidi membuat celah penyalahgunaan, seperti pengoplosan, masih menganga.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Dua pekerja saat diskusi sejenak di sekitar instalasi pengolahan regaisfikasi gas alam cair (LNG) di terminal regasifikasi dan hub PT Perta Arun Gas (PAG), Lhokseumawe, Nangroe Aceh Darussalam, Senin (27/2/2023). Potensi terminal regasifikasi dan hub LNG PT Perta Arun Gas menjadi salah satu sumber devisa negara dengan dicanangkannya sebagai penyalur (hub) kebutuhan energi dunia.

Pendataan konsumen

Kondisi itu juga yang membuat pemerintah dan PT Pertamina (Persero), sejak 2023, mulai mendata konsumen "gas melon". Diarahkan hanya mereka yang terdaftar nomor induk kependudukan (NIK)-nya yang bisa membeli elpiji 3 kg, terutama di pangkalan. Namun, kini aturan belum berlaku tegas dan ketat. Selama mau mendaftarkan NIK, warga bisa membelinya. Saat ini, 31,5 juta NIK telah bertransaksi.

Tutuka mengatakan, melalui surat keputusan Dirjen Migas Kementerian ESDM, pihaknya menambahkan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) PT Pertamina Patra Niaga. Apabila sebelumnya hanya hingga pangkalan/subpenyalur, kini Pertamina diminta mengawal penyaluran elpiji 3 kg sampai ke konsumen.

Program transformasi subsidi elpiji 3 kg tersebut nantinya mengarah pada subsidi berbasis orang, bukan lagi komoditas. "Kalau (pendataan) ini sudah established, subsidi ke orang bisa dijalankan. Jadi, sekarang masih dalam proses. Kami juga menyiapkan regulasinya," kata Tutuka.

Program transformasi subsidi elpiji 3 kg tersebut nantinya mengarah pada subsidi berbasis orang, bukan lagi komoditas.

Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga berpendapat, regulasi ketat amat diperlukan dalam program subsidi tepat sasaran, termasuk pada elpiji 3 kg. "Harus ada landasan regulasi untuk lebih tepat sasaran. Memang agak kurang populis, tetapi negara dapat berhemat signifikan jika subsidi untuk BBM dan elpiji ini lebih tepat sasaran," kata Daymas.

Pada elpiji 3 kg, ia menilai perlu ada revisi Perpres No 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Elpiji 3 kg. Menurut Daymas, semakin lama subsidi bisa diatur secara ketat, maka semakin sulit pula membenahinya ke depan. Seharusnya tidak ada pembiaran yang membuat problem berlarut-larut.

Suatu Ironi jika gas bumi Indonesia semakin melimpah, tetapi setiap tahun puluhan triliun rupiah digelontorkan untuk impor elpiji yang distribusinya tak tepat sasaran. Jangan sampai, pembangunan infrastruktur gas hanya terfokus pada industri ataupun ekspor, sedangkan pemanfaatan untuk jargas, sebagai alternatif pengganti elpiji, tetap melempem.