Sepanjang 2023, Pemerintah Bayar Rp 1,43 Triliun untuk Bebaskan Lahan IKN

Masih ada warga di sekitar kawasan proyek IKN yang belum mendapat ganti rugi lahan.

Suasana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, saat Senin (1/1/2024) pagi.

JAKARTA, KOMPAS — Sepanjang tahun 2023, pemerintah telah membayarkan uang ganti rugi sebesar Rp 1,43 triliun kepada masyarakat pemilik lahan di kawasan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kebutuhan dana untuk pembebasan lahan masih sangat mungkin ”membengkak” seiring dengan pembangunan IKN yang masih jauh dari rampung.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatat, total alokasi pembiayaan pembebasan lahan IKN yang dianggarkan dalam APBN sejauh ini adalah Rp 3,42 triliun. Sepanjang tahun 2023, pemerintah telah memakai Rp 1,43 triliun untuk membayar uang ganti rugi bagi masyarakat Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang lahannya terdampak oleh pembangunan IKN.

Dana tersebut dipakai untuk membebaskan lahan pembangunan akses jalan IKN sebesar Rp 1,010 triliun dan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Rp 415,8 miliar. Secara total ada 937 obyek yang pembayaran ganti ruginya sudah lunas, terdiri dari 903 bidang tanah dengan luas 2,9 juta meter persegi dan 34 non-bidang tanah.

Baca juga: Sejumlah Warga Kecewa dengan Nilai Ganti Rugi Lahan IKN

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto, Selasa (23/1/2024), mengatakan, saat ini masih tersisa dana pembebasan lahan sebesar Rp 1,99 triliun yang penyalurannya mesti direalisasikan. Ia menargetkan pembayaran sisa ganti rugi kepada masyarakat itu bisa dituntaskan semuanya pada tahun ini.

”Memang belum semua (dibayarkan), masih ada yang berproses. Sebetulnya yang belum selesai itu hanya tinggal dibayar saja. Harapannya bisa kita push selesai di tahun ini,” kata Rustanto seusai acara Taklimat Media Kinerja LMAN Tahun 2023 di Jakarta.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Dalisah (45) mengangkat jemuran di halaman rumahnya di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (31/12/2023).

Menurut Rustanto, pembayaran ganti rugi lahan masih sering menghadapi kendala. Salah satunya, teknis administrasi, seperti persyaratan dokumen warga yang kurang lengkap atau kurang jelas. Itu membuat permohonan UGR (uang ganti rugi) beberapa kali tertunda akibat proses verifikasi yang panjang.

”Permohonan UGR yang kami terima itu banyak sekali. Dalam satu dokumen bisa sampai 100 bidang yang dimohonkan bersamaan. Semuanya harus dicek ulang apakah (warga terkait) benar-benar berhak. Terkadang dalam permohonan juga ada yang dokumen KTP-nya kabur, tidak jelas. Hal-hal seperti itu membuat urusan pembayaran ganti rugi tertunda-tunda,” ujar Rustanto.

Masih ada beberapa warga di sekitar kawasan proyek IKN yang belum mendapat ganti rugi lahan.

Meski demikian, proses penggantian rugi diupayakan bisa selesai lebih cepat dibandingkan dengan proyek PSN pada umumnya. Menurut dia, pembayaran pembebasan lahan PSN pada umumnya memakan waktu 6 bulan setelah penentuan lokasi (penlok). ”Untuk IKN, kita usahakan tiga bulan setelah penlok sudah bisa dibayarkan,” ucapnya.

Sementara itu, masih ada beberapa warga di sekitar kawasan proyek IKN yang belum mendapat ganti rugi lahan. Ketua Lembaga Adat Paser Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Hasanuddin (53) mengatakan, masih ada beberapa warga yang belum mendapat ganti rugi atas lahan mereka yang terpakai untuk membangun IKN.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Suasana pagi di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (1/1/2024).

Hasanuddin sendiri sudah mendapat ganti rugi untuk aset lahan yang dimilikinya, tetapi baru sebagian. ”Rumah tempat tinggal saya belum diganti rugi, belum di-penlok juga, prosesnya masih lama. Masih ada warga lain yang juga belum mendapat ganti rugi, sudah menunggu kurang lebih 6-8 bulan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Sejauh ini, ada total 18 proyek di IKN yang pembebasan lahannya masih diurus. Antara lain pembangunan jalan tol, bandara VVIP, jembatan, serta infrastruktur pengendali banjir. Dari jumlah tersebut, ada 10 proyek yang sampai sekarang pembebasan lahannya belum dibayarkan.

Baca juga: KSP Minta Ganti Rugi Lahan IKN Segera Dibayar

Anggaran ”membengkak”

Saat ini proyek pembangunan IKN terus berlangsung. Per September 2023, pembangunan IKN baru mencapai 40 persen sejak dimulai pertengahan tahun 2022. Rustanto mengatakan, tidak menutup kemungkinan kebutuhan dana untuk pembebasan lahan IKN bisa bertambah.

”Masih ada kemungkinan kebutuhan dananya bertambah lagi sesuai progress pembangunan. Kalau ke depan, perlu ada top up alokasi anggaran, pasti akan ada rapat terbatas (ratas) kabinet untuk memutuskan berapa tambahan dana yang dipercayakan ke LMAN,” kata Rustanto.

Dinamika politik yang kini memanas di tengah pemilihan umum tidak membuat pembangunan IKN terhambat. Memang, sempat muncul keraguan tentang kelanjutan proyek IKN karena ada kandidat calon presiden tertentu yang menyatakan tidak akan melanjutkan pembangunannya.

Akan tetapi, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi memastikan, pembangunan IKN dan urusan teknis pembayaran ganti rugi lahan ke warga setempat terus berjalan seperti biasa.

”Wait and see itu biasanya investor. Kalau kami ini, dibentuk antara lain untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk PSN. Jadi, sepanjang IKN itu masih PSN, ya kami laksanakan. Tidak ada wait and see karena sekarang lagi pilpres, kecuali (IKN) sudah bukan berstatus PSN lagi,” kata Basuki.

Tidak ada wait and see karena sekarang lagi pilpres, kecuali (IKN) sudah bukan berstatus PSN lagi..

”Nasib” Jakarta

Selain mengurusi penggantian rugi lahan di IKN, LMAN bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan juga sedang mengkaji nasib aset-aset negara di Jakarta yang akan ”ditinggalkan” ketika ibu kota berpindah. Total aset pemerintah pusat di Jakarta diperkirakan mencapai Rp 1.640 triliun. Sebesar Rp 300 triliun di antaranya akan dikelola ulang saat ibu kota pindah.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Deretan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (30/12/2023).

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto mengatakan, desain besar pemanfaatan dan pengelolaan aset negara Jakarta sedang dibahas dengan beberapa pihak, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kementerian/lembaga negara lain.

Salah satu opsinya adalah menyewakan sebagian aset negara yang ada di Jakarta. Misalnya, melalui perjanjian bangun guna serah (build operate and transfer/BOT), kerja sama pemanfaatan (KSP), dan pinjam pakai.

”Jakarta yang akan ditinggalkan tidak akan diabaikan. Kota ini akan tetap dimanfaatkan menjadi kota metropolitan dan aset negara di dalamnya tetap diutilisasi. Sekarang kami sedang studi ke beberapa lokasi untuk memetakan aset-aset yang ada dan menyusun desain besarnya agar selaras,” ucap Candra.