Agar Cekatan dan Tak Tumpang Tindih Mengelola Industri Sawit

Perlu satu badan khusus yang membina dan meregulasi industri sawit dari hulu hingga hilir.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pekerja membawa buah sawit di perkebunan sawit Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/1/2024). Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu kontributor yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional, baik melalui perdagangan internasional maupun penyerapan tenaga kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor minyak kelapa sawit mentah Indonesia ke lebih dari 160 negara pada 2022 mencapai nilai 29,62 miliar dollar AS atau setara Rp 462,04 triliun.

Industri sawit punya kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, industri ini belum bisa mengoptimalkan potensinya lantaran pengelolaan dan regulasinya menyangkut tak kurang dari 30 kementerian atau lembaga negara.

Akibatnya, pengambilan kebijakan kurang cepat dan regulasi yang ada sering kali tumpang tindih satu institusi dengan lainnya. Para pemangku kepentingan industri ini mengusulkan pembentukan sebuah badan khusus yang fokus membina dan meregulasi industri sawit.

Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, Indonesia punya potensi untuk terus mengembangkan industri sawit. Dengan tanah yang subur dan kebun yang masif dan luas, masih banyak potensi yang bisa terus dikembangkan.

Namun, potensi pengembangan itu sering kali tidak maksimal salah satunya terhambat masalah kelembagaan di Indonesia. Tak kurang ada 30 kementerian dan lembaga negara yang membina dan meregulasi industri ini. Seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setiap lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda sehingga ada banyak sekali regulasi yang harus dipatuhi pelaku industri sawit.

Baca juga: Jalan Berliku Kelapa Sawit dari Loyang Menjadi Emas

Misalnya, pembinaan industri sawit berada di bawah pengawasan Kementerian Perindustrian. Namun, peremajaan dan tata kelola tanaman berada di bawah Kementerian Pertanian. Lantas, persoalan ekspor dan hambatan perdagangan internasional berada di bawah Kementerian Perdagangan.

”Banyak sekali kementerian dan lembaga yang ikut cawe-cawe dan meregulasi industri sawit. Ini membuat pengambilan keputusan jadi kurang cepat dan bahkan sering kali tumpang tindih satu sama lain,” ujar Sahat dalam lokakarya wartawan tentang industri hilir sawit, Bandung, Kamis (1/2/2024).

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga

Ia mengusulkan, sebaiknya dibentuk badan khusus untuk membina dan meregulasi industri sawit, mulai dari hulu hingga hilir. Menurut dia, Indonesia bisa belajar dari Malaysia yang memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang menata dengan baik kebijakan soal sawit sehingga tak lagi semrawut.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kompartemen Relasi Media Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fenny Sofyan mengatakan, tantangan pengembangan industri sawit ini dihadapkan oleh kepastian hukum dan kebijakan yang kerap berubah. Salah satunya karena banyaknya kementerian dan lembaga yang punya ketentuan dan aturan untuk industri sawit.

Banyaknya kementerian dan lembaga yang punya ketentuan dan aturan untuk industri sawit.

”Kami pemangku kepentingan industri sawit berharap adanya kemudahan berusaha sehingga bisa menciptakan kepastian usaha dan efisiensi dalam operasi kami,” ujar Fenny.

Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu kontributor yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional, baik melalui perdagangan internasional maupun penyerapan tenaga kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke lebih dari 160 negara pada 2022 mencapai nilai 29,62 miliar dollar AS atau setara Rp 462,04 triliun.

Selain itu, terdapat 16,2 juta orang yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit, baik sebagai tenaga kerja maupun pemilik perkebunan rakyat. Dari total 16,38 juta hektar luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, 41 persen di antaranya merupakan perkebunan rakyat.

Iklan

Komitmen capres

Sebelumnya dalam diskusi bertajuk ”Urun Rembuk Bersama Stakeholder Sawit Nasional” yang diselenggarakan oleh harian Kompas, di Jakarta, Rabu (17/1/2024), tim para pasangan calon presiden menyatakan pandangannya mengenai pembinaan industri sawit ke depan.

Tim Nasional Pemenangan (Timnas) Anies-Muhaimin (Amin) Achmad Nur Hidayat mengatakan, pasangan Amin punya perhatian serius menjadikan sawit sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Menurut dia, sejak 1998, pertumbuhan sawit mengalami lonjakan yang dahsyat. ”Kami ingin mengatakan kepada bangsa Indonesia dan dunia bahwa sawit adalah corporate advantages yang paling mudah, yang paling sudah eksis di Indonesia dan ini harus menjadi strategis pertahanan kita,” ujar Achmad.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Achmad Nur Hidayat dari Tim Pemenangan Nasional Capres dan Cawapres 1 menjadi narasumber dalam Bincang Kompas dengan tajuk "Urun Rembuk Bersama Stakeholder Sawit Indonesia" di Jakarta, Rabu (17/1/2024). Bincang Kompas ini menjadi ajang tukar pikiran dan gagasan antara tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden dengan masyarakat sawit Indonesia.

Menurut dia, komoditas kelapa sawit telah terbukti membantu perekonomian nasional dan diperkirakan akan memiliki porsi yang semakin besar sehingga dibutuhkan upaya hilirisasi atau industrialisasi produk sawit beserta turunannya secara berkelanjutan. Namun, pengembangan tersebut tidak lepas dari permasalahan kebijakan oleh pemerintah yang tidak konsisten, seperti pelarangan ekspor sawit.

Oleh sebab itu, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Amin menawarkan visi, misi, dan program kerja yang secara khusus menyoroti petani kelapa sawit. Salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh petani sawit selama beberapa tahun terakhir tersebut adalah regulasi kawasan hutan (vertikal) atau kejelasan lahan para petani kecil.

Perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panji Irawan, mengatakan, salah satu fondasi Indonesia Maju sebagaimana visi yang diusung oleh pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran adalah menjadikan Indonesia sebagai produsen sawit nomor satu di dunia. Upaya tersebut akan mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang ingin membuat Indonesia lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah dengan mengoptimalkan bonus demografi serta sumber daya alam yang tersedia.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Panji Irawan (tengah) dari Tim Pemenangan Nasional Capres dan Cawapres 2 menjadi narasumber dalam Bincang Kompas dengan tajuk "Urun Rembuk Bersama Stakeholder Sawit Indonesia" di Jakarta, Rabu (17/1/2024). Bincang Kompas ini menjadi ajang tukar pikiran dan gagasan antara tim pemenangan calon presiden-wakil presiden dengan masyarakat sawit Indonesia.

Menurut Panji, komoditas kelapa sawit akan terus maju karena menjadi tulang punggung dalam program pasangan calon Prabowo-Gibran. Dalam 17 program prioritas Prabowo-Gibran, misalnya, Indonesia berpeluang menjadi raja energi hijau dunia melalui produk turunan biofuel dari kelapa sawit.

”Prabowo-Gibran sepakat menyejahterakan petani sawit melalui lima pilar. Pertama, kepastian kepemilikan lahan, Pak Prabowo dan Pak Gibran akan mendukung untuk dapat mengakui legalitas kebun sawit terkait kawasan hutan dan sertifikasi kebun petani dengan menggunakan dana sawit,” katanya.

Selanjutnya, pihaknya akan memberikan dukungan kepada petani untuk masuk ke sisi hilir melalui koperasi dan dukungan untuk pendirian badan sawit Indonesia. Selain itu, keterwakilan petani sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta menjamin regulasi kepada petani sawit dalam setiap perencanaan.

Perwakilan dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Danang Girindrawardana, berpendapat, komoditas kelapa sawit akan menjadi salah satu penopang utama visi pasangan Ganjar-Mahfud untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen dan menciptakan 17 juta lapangan pekerjaan. Namun, terdapat tiga permasalahan yang tengah dihadapi oleh kelapa sawit, yakni dari sisi hulu, tengah (intermediate), serta hilir.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Danang Girindrawardana dari Tim Pemenangan Nasional Capres dan Cawapres 03 menjadi narasumber dalam Bincang Kompas bertajuk "Urun Rembuk Bersama Stakeholder Sawit Indonesia" di Jakarta, Rabu (17/1/2024). Bincang Kompas ini menjadi ajang tukar pikiran dan gagasan antara tim pemenangan calon presiden-wakil presiden dengan masyarakat sawit Indonesia.

Dari ketiga permasalahan tersebut, lanjut Danang, masalah utama berada pada sisi hulu, baik terkait kepastian lahan terkait hak guna usaha (HGU) mudah sekali berubah bergantung egosektoral dari pemangku kepentingan maupun turunnya produktivitas. Menurut dia, permasalahan pada sisi hulu tersebut perlu segera diselesaikan agar Indonesia tetap dapat menjadi produsen utama kelapa sawit dunia.

”Saatnya Ganjar-Mahfud bicara soal solusi, solusinya 3S, Solusi-Strategi-Sawit. Rumuskan ke sana, bikin roadmap ke situ, undang temen-temen dari para pemangku kepentingan,” katanya.

Ketiga solusi tersebut, yakni memastikan dan memperkuat BPDPKS atau bahkkan menggantinya dengan lembaga setingkat menteri. Kemudian, memastikan kemitraan yang lebih intim antara perusahaan besar, petani, small holder, dan pemerintah. Selain itu, meningkatkan kepastian hukum, hak guna atas tanah, serta mengubah budaya birokrasi dalam membuat regulasi.

Baca juga: Sawit Diandalkan untuk Perekonomian