Pemerintah Kaji Skema KPR Bunga Tetap 35 Tahun

Pemerintah kembali mengkaji skema KPR tenor 35 tahun untuk membantu generasi Z mendapatkan rumah.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Aktivitas pekerja di proyek pembangunan perumahan subsidi di Desa Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (19/2/2024). Perumahan subsidi tumbuh di kawasan Parung Panjang.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat berencana mengkaji kembali opsi pembiayaan perumahan dengan suku bunga kredit tetap selama 35 tahun. Skema itu dinilai akan memberikan kesempatan bagi generasi Z dan milenial untuk memiliki rumah dengan cicilan kredit yang lebih terjangkau.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mengemukakan, pihaknya akan mengkaji kembali skema kredit pemilikan rumah suku bunga tetap dengan tenor 35 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Bank Tabungan Negara. Skema diarahkan agar lebih terjangkau untuk kepesertaan ke depan.

Baca juga: Jalan Panjang Mewujudkan Perumahan Rakyat di Indonesia: dari Sejarah, Program, hingga Tantangan

”Kami sedang mengkaji skema-skema yang lebih terjangkau dengan pelaku ekosistem perumahan. Kami belum ada target karena skema juga harus memperhatikan keberlanjutan dari pembiayaannya,” kata Heru dalam konferensi pers seusai pelantikan komisioner dan deputi komisioner BP Tapera periode 2019-2024, di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Komisioner dan deputi komisioner BP Tapera periode 2019-2024 dilantik oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat didampingi anggota Komite Tapera, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Selain Heru, dilantik pula deputi komisioner bidang pengerahan dana, Sugiyarto; deputi komisioner bidang pemupukan dana, Doddy Bursman; deputi komisioner bidang pemanfaatan dana, Sid Herdi Kusuma, serta deputi komisioner bidang hukum dan administrasi, Wilson Lie Simatupang.

Deputi komisioner bidang pemanfaatan dana, Sid Herdi Kusuma, menuturkan, skema KPR 35 tahun dengan suku bunga tetap akan memberikan kesempatan bagi kawula muda yang baru masuk kerja untuk bisa memiliki rumah dengan cicilan kredit lebih terjangkau. Skema tersebut bukan berarti debitor harus menunggu pelunasan dengan waktu panjang.

Baca juga: Mengatasi 12,7 Juta "Backlog” Perumahan

”Jika punya rezeki lebih, bisa melakukan pelunasan sebagian atau pelunasan penuh lebih awal,” ujar Herdi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, KPR tenor 35 tahun dengan suku bunga tetap dapat bermanfaat untuk masyarakat umum. Ia menilai suku bunga KPR tetap akan memudahkan karena biasanya suku bunga KPR berubah-ubah dan cenderung naik selama masa tenor kredit. ”Suku bunga dibuat flat supaya lebih terjangkau,” katanya.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Bergantung APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga anggota Komite Tapera, mengatakan, rumah adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Namun, hingga saat ini ketergantungan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan sangat tinggi dari keuangan negara atau APBN.

”Kebutuhan asasi (perumahan) ini sangat tergantung pada anggaran. Ini menjadi tantangan yang perlu kita atasi. Apalagi, APBN atau keuangan negara juga menjadi instrumen penting bagi capaian tujuan pembangunan,” katanya.

Sri Mulyani menambahkan, program Tabungan Perumahan Rakyat menjadi harapan untuk memberikan solusi terkait kebutuhan pendanaan murah dalam jangka panjang. Kementerian bisa menyediakan pembiayaan KPR, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program Tabungan Perumahan Rakyat menjadi harapan untuk memberikan solusi terkait kebutuhan pendanaan murah dalam jangka panjang.

Program pembiayaan satuan perumahan (single housing financing), imbuhnya, meleburkan program pembiayaan perumahan dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang hingga 2023 telah terakumulasi mendekati Rp 100 triliun, serta program Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS).

Harapannya, langkah ini bisa dimanfaatkan dalam pengerahan anggaran, pengelolaan, pemupukan, dan pemanfaatan anggaran agar kebutuhan perumahan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat tidak hanya bergantung pada APBN.

”Sejak terbentuknya BP Tapera, beberapa milestone telah dicapai, tapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, yakni membangun reputasi dan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat, sehingga image BP Tapera dikenal dan dipercaya untuk dimanfaatkan jasanya untuk kepemilikan rumah ataupun renovasi rumah,” ujarnya.