Dinamika Harga Beras, Ombudsman RI Minta Impor Lebih Terencana

Perlu ada perencanaan matang serta solusi jangka panjang terkait penyediaan beras agar polemik tak terjadi lagi.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika (kiri, menggunakan kaca mata) bersama Direktur Utama PT Food Stasion Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo saat memantau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras pasca Kebijakan Relaksasi HET Beras Premium di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat (15/3/2024).

JAKARTA, KOMPAS - Ombudsman Republik Indonesia atau ORI menyoroti kurang terencananya impor beras oleh pemerintah dalam rangka stabilisasi harga, termasuk bantuan pangan untuk warga miskin. Perlu ada perencanaan matang serta solusi jangka panjang terkait penyediaan beras guna memenuhi kebutuhan dalam negeri saat produksi seret.

Inspeksi mendadak dilakukan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Yeka Hendra Fatika di sejumlah sentra beras yakni Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur dan Gudang Perum Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (15/3/2023) sore. Bersama Direktur Utama PT Food Stasion Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo, Yeka meninjau ke sejumlah toko maupun gudang di kawasan itu.

Yeka bertanya kepada sejumlah pedagang mengenai ketersediaan pasokan dan perkembangan harga, mengingat harga beras telah bergejolak sejak awal tahun. Salah satu yang ia datangi ialah gudang Beras Nambah. Di dalam gudang itu, berderet tumpukan beras kategori medium dan premium. Pemandangan itu tidak tampak pada bulan-bulan lalu kala ketersediaan seret dan harga melambung.

Baca juga: Matematika Pangan Lokal Melawan Hegemoni Beras

"Pasokan sekarang ada, Pak. Beras-beras ini dari panen (raya) harganya sudah lebih rendah. Kalau Januari lalu, dari penggilingan pun susah sekali. Harganya tinggi. Yang beli caleg (calon legislatif), tetapi sekarang kan sudah selesai (Pemilihan Umum) tidak ada lagi caleg," ujar Fajri (38) pemilik Beras Nambah.

Menurut Fajri, kini ia menjual beras premium seharga Rp 15.000 per kilogram (kg), jauh lebih rendah dari Januari yang sempat mencapai Rp 16.300 per kg. Sementara beras medium kini dijual Rp 14.600 per kg, setelah sempat Rp 15.200 per kg.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Tampak beras komersil Bulog di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Jumat (15/3/2024). Di PIBC, harga beras sudah turun ketimbang 1-2 bulan lalu. Di salah satu gudang misalnya, beras premium dijual Rp 15.000 per kilogram (kg) atau menurun dari Januari yang sempat lebih dari Rp 16.000 per kg.

Sementara itu, pemilik toko beras Sumber Raya, Aloy, juga mengatakan, beras mulai banyak dan harganya sudah mulai turun. Namun, masih membutuhkan waktu agar di tingkat pengecer juga benar-benar ikut turun. Sebab, dari toko, ia tak bisa lagi mengontrol harga beras yang akan dijual di tingkat eceran. Namun, yang jelas beras hasil panen baru dengan harga gabah lebih rendah sudah mulai masuk ke pasar induk.

Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional memberlakukan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium yang berlaku 10 Maret 2024 hingga 24 Maret 2024. Kebijkan diterapkan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras premium di tingkat konsumen. Di Jawa misalnya, relaksasi HET beras premium menjadi Rp 14.900 per kg dari HET sebelumnya, Rp 13.900 per kg.

Baca juga: Harga Beras Melonjak: Temporer atau Struktural?

Aloy mengapresiasi kebijakan itu. "Menurut saya sih bisa (menurunkan), tetapi tidak serta merta juga, karena akan membutuhkan waktu. Saat ini masih di batas mepet. Ya diharapkan dalam dua minggu bisa benar-benar turun. Tinggal tata kelolanya saja ke depan. Situasi sekarang ini kan tidak lepas dari fenomena alam juga," ujarnya.

Dari hasil pemantauannya, Yeka mengatakan, ketersediaan beras saat ini terjamin. Begitu juga pasokan dari Perum Bulog. Akan tetapi, turunnya harga di pasar induk belum bisa tertransformasi langsung ke harga beras di tingkat pengecer. "Masalahnya, kan, konsumen itu bukan membeli di sini, tetapi di rantai akhir," kata Yeka.

Adapun Pamrihadi optimistis transformasi harga beras dari pasar induk ke pengecer akan berlangsung dalam dua pekan. "Insyallah turun karena mulai dua hari lalu setiap hari turun sekitar Rp 100. Kami juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan. Insyallah dalam dua minggu bisa Rp 14.300 per kg atau di bawah itu. April nanti akan Rp 13.9000 per kg," katanya.

Butuh percepatan

Setelah dari PIBC, Yeka beserta rombongan menuju gudang bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam tinjauannya, ketersediaan beras terjamin. Proses bongkar muat, termasuk untuk penyaluran program bantuan pangan pun terus dilakukan di gudang tersebut.

"Namun, persoalannya, Bulog butuh percepatan dalam pengemasan serta bongkar muat sehingga masyarakat ataupun pedagang bisa lebih cepat mendapatkan. Saya berharap, ke depan, Bulog berinvetasi lagi untuk mempercepat proses bongkar-muat. (Kapasitas) gudang besar, beras banyak, maka pengemasannya juga mesti dipercepat," kata Yeka.

Perlu ada kebijakan perberasan nasional. Satu atap hulu-hilir.

Akan tetapi, upaya itu pun mesti disertai jaminan kepastian akan penugasan pemerintah kepada Bulog. Selain bakal membuat strategi Bulog lebih baik, kepastian itu juga untuk memberi sinyal lebih baik kepada pasar. Yeka mencontohkan, jika program bantuan pangan akan diberikan hingga Juni 2024, langkah pada Juli 2024 mesti dipersiapkan. Kemungkinan meroketnya harga mesti diantisipasi.

"Kami berharap bantuan pangan terus dilakukan dan kekurangannya harus dievaluasi bersama. Pastikan Bulog memiliki program konsisten agar ada perencanaan. Juga agar pelaku pasar bisa menganalisis, tidak berspekulasi. Kemudian, keputusan impor juga jangan sampai telat. Harus ada strategi impor jangka panjang agar polemik (harga) beras tidak terjadi lagi," ucap Yeka.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana bongkar muat di salah satu gudang di kawasan Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (15/3/2024).

Sebelumnya, pemerintah menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton, sehingga total impor beras pada 2024 menjadi 3,6 juta ton. Keputusan itu merupakan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 5 Februari 2024, sebagaimana disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri. (Kompas.id, 26/2/2024)

Yeka juga menekankan agar perdebatan mengenai surplus atau tidaknya produksi beras dalam negeri dihentikan karena tidak produktif. Melihat data historis, Indonesia pasti akan mengimpor beras. Meski 1-2 tahun bisa tak impor beras, misalnya, tahun berikutnya impor beras. Oleh karena itu, perencanaan impor jangka panjang menjadi krusial.

Baca juga: Impor Beras pada Januari-Februari 2024 Meningkat Signifikan

Di samping itu, tensi politik beras harus diturunkan. "Ombudsman RI mengusulkan kepada pemerintah agar tidak menggunakan (istilah) swasembada 100 persen, tetapi 90 persen atau 80 persen. Jadi, saat ada keputusan impor tak diperdebatkan atau area hujatan. Sebab, faktanya, kita memang perlu impor. Itu diakui saja. Selain itu, perlu ada kebijakan perberasan nasional. Satu atap hulu-hilir," kata dia.

Perwakilan Perum Bulog dari Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Rizky Puspitasari menuturkan, sejak Januari 2024, pihaknya membuka gudang di Kelapa Gading selama 24 jam. "Tujuh hari kami beroperasi terus untuk mengejar target penyaluran bantuan pangan hingga alokasi Maret 2024. Ada sekitar 2.000 ton dan harus selesai Maret ini. Untuk alokasi Januari sudah 100 persen dan Februari (penyaluran) sudah sekitar 70 persen," ucapnya.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana pengepakan beras bulog di gudang Rice to Rice (RTR), Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (15/3/2024).