Burhanuddin: Menteri-menteri Bidang Ekonomi Prabowo Akan Profesional

KPU telah menetapkan pemenang Pemilu 2024. Terlepas dari munculnya gugatan, masyarakat bertanya tentang kabinet baru.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Prabowo Subianto, yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilihan Presiden 2024, menggelar jumpa pers bersama pimpinan Koalisi Indonesia Maju di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (20/3/2024) malam.

Siapa saja sosok yang akan mengisi kabinet di pemerintahan 2024-2029 sudah santer menjadi pembicaraan publik beberapa waktu silam. Setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, Rabu (20/3/2024), tampaknya tema serupa tinggal menunggu waktu saja untuk kembali hangat.

Profil kabinet barangkali adalah tema yang paling banyak menjadi perhatian masyarakat setelah presiden dan wakil terpilih ditetapkan setiap kali suksesi kepemimpinan politik nasional terjadi. Inilah yang sudah terjadi dan akan kembali ramai hari-hari ini.

Seluruh masyarakat, yang sudah dewasa setidaknya, pasti penasaran soal profil kabinet. Motivasi rasa penasarannya beragam, mulai dari sekadar ingin tahu sampai yang melihatnya dari sisi relevansi terhadap usaha atau kehidupannya.

Baca juga: Hasil Pemilu 2024: Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Dalam pelaksanaan Kompas Collaboration Forum (KCF) edisi Maret 2024, harian Kompas awalnya meminta Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, untuk memaparkan hal-hal terkait pembentukan kabinet periode 2024-2029 selain arah kebijakan ekonomi pembangunan 2024-2029. Harian Kompas menyampaikannya saat memberikan undangan kepada Burhanuddin untuk menjadi narasumber pada KCF edisi Maret di Jakarta.

”Setidaknya struktur seperti apa atau arahnya ke mana Pak,” kata kami waktu itu saat membujuknya untuk menjadi narasumber. Singkat cerita, Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 itu bersedia hadir untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi pembangunan pemerintahan periode 2024-2029. Namun, ia tidak mau membicarakan urusan kabinet.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah, berbicara dalam Kompas Collaboration Forum di Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Penasaran

KCF adalah sebuah forum yang diselenggarakan harian Kompas bagi para pemimpin perusahaan untuk berkolaborasi. Salah satu menunya adalah diskusi mengusung tema dan narasumber relevan.

Kali ini, temanya adalah ”Arah dan Mesin Kebijakan Ekonomi Pembangunan Periode 2024-2029”. Mesin kebijakan dalam hal ini merujuk pada struktur dan profil kabinet.

Saat KCF edisi Maret 2024 digelar di Jakarta, Rabu (22/2024), sejumlah pemimpin perusahaan hadir. Mereka berasal dari berbagai sektor, antara lain perbankan, tekstil, properti, pertanian, manufaktur, pangan, dan otomotif.

Tapi, saya tahu apa yang dipikirkan Pak Prabowo. Menteri-menteri ekonomi kita akan profesional,

Kepada para pemimpin perusahan selama presentasi, Burhanuddin konsisten memaparkan arah kebijakan ekonomi pembangunan 2024-2029. Ia sama sekali tak menyinggung soal kabinet.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah pemimpin perusahaan juga bertanya hal-hal di luar profil kabinet. Toh, rasa penasaran itu tak terbendung juga akhirnya. Seorang pemimpin perusahaan, lewat pesan singkat kepada moderator, menitip pertanyaan untuk Burhanuddin soal kabinet. Persisnya terkait menteri-menteri bidang ekonomi.

Dan moderator pun membacakan pertanyaan itu. Burhanuddin tak keberatan menjawab pertanyaan sekalipun singkat. ”Menteri ekonomi seperti apa yang dipikirkan oleh kita? Saya pernah jadi menteri ekonomi. Saya tidak berpikir, apalagi dengan usia, nggak berpikir bahwa saya akan ke situ. Tapi, saya tahu apa yang dipikirkan Pak Prabowo. Menteri-menteri ekonomi kita akan profesional,” katanya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Salah satu peserta menyampaikan pandangan dan pertanyaan kepada Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah, yang menjadi narasumber dalam Kompas Collaboration Forum di Jakarta, Jumat (22/3/2024).

16 menteri

Tidak lebih dan tidak kurang. Itu saja respons dari Burhanuddin. Toh, bisa dipahami, pembentukan kabinet tidak semata mempertimbangan teknokrasi, tetapi juga negosiasi politik. Artinya, presiden terpilih harus mendengarkan aspirasi partai-partai politik koalisi sekalipun pada akhirnya pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Kalau bicara menteri-menteri bidang ekonomi, siapa saja sebenarnya mereka? Bicara persepsi masyarakat, tiga menteri yang biasanya identik dengan perekonomian adalah Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Padahal, di luar tiga menteri itu, masih banyak menteri yang ”terkait langsung” dengan perekonomian. ”Terkait langsung” sengaja diberi tanda kutip karena kalau bicara ekonomi secara substansial, semua menteri sejatinya juga terkait dengan ekonomi.

Namun, jika dibuat sederhana, menteri ’terkait langsung’ bidang ekonomi sedikitnya mencakup lebih dari 50 persen kabinet.

Namun, jika dibuat sederhana, menteri ”terkait langsung” bidang ekonomi sedikitnya mencakup lebih dari 50 persen kabinet. Merujuk Kabinet Indonesia Maju, misalnya, terdapat empat menteri koordinator dan 30 menteri bidang.

Pada menteri koordinator, terdapat dua menteri koordinator yang ”langsung terkait” dengan ekonomi. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sementara pada 30 menteri bidang, setidaknya ada 16 menteri ”terkait langsung” dengan perekonomian. Menteri yang dimaksud, antara lain, adalah Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Investasi, Menteri Pertanian, Menteri Energi, dan Menteri Perhubungan.

ANTARA/WAHYU PUTRO

Presiden Joko Widodo (kedua dari kanan) dan Wapres Ma’ruf Amin (kanan) memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, 23 Oktober 2019. Tampak dalam foto Presiden saat mengumumkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju.

Tiga sektor

Presiden Jokowi mengumumkan Kabinet Indonesia Maju jilid II pada 23 Oktober 2019 atau tiga hari setelah pelantikannya sebagai presiden. Mengacu pengalaman ini, maka Prabowo juga kemungkinan akan mengumumkan kabinetnya setelah pelantikan sebagai presiden periode 2024-2029 per 20 Oktober 2024.

Kabinet 2024-2029 berbagai versi dari sumber tak jelas pasti akan viral di media sosial. Entah siapa yang mengeluarkannya. Mereka bisa jadi pihak yang ingin mempromosikan sejumlah nama. Namun, yang pasti, keputusan akhir berada di tangan Prabowo.

Menurut Burhanudin, tiga mesin pertumbuhan ekonomi yang akan diandalkan pemerintahan 2024-2029 adalah sektor pertanian, energi, dan manufaktur atau industri. Apakah ini berarti bahwa ketiga menteri yang membidangi ketiga sektor ini akan menjadi bagian dari jatah Partai Gerindra?

Baca juga: “Mimpi” Mendorong Ekonomi Mandiri, Prabowo-Gibran Pacu Tiga Mesin Pertumbuhan

Bagaimana dengan Menteri Keuangan? Menteri Keuangan, setidaknya di zaman Presiden Jokowi, adalah salah satu yang paling populer. Di samping fungsinya yang vital dan strategis, portofolio ini menjadi acuan pasar dan masyarakat. Bahkan, dalam kadar tertentu, sosok menteri keuangan bisa menjadi cermin tata kelola pemerintahan.

Lantas bagaimana dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian? Selama ini, ketiga portofolio lebih sering diserahkan ke orang-orang berlatar belakang partai politik. Apakah beda pandangan yang selama ini sering terjadi di antara ketiga kementerian itu berhubungan dengan hal ini, entahlah.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua dari kiri) bersalaman dengan Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) disaksikan oleh Komisaris Utama Bank Mandiri M Chatib Basri (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) pada pembukaan Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Zaken kabinet

Yang pasti, lagi-lagi, keputusan akhir soal kabinet periode 2024-2029 di tangan Prabowo. Namun, masyarakat selalu berharap bahwa presiden terpilih membentuk kabinet yang terdiri atas tokoh berintegritas yang kompeten di bidangnya sebagaimana pernah terjadi di era Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja. Kabinet itu disebut zaken kabinet.

Memiliki masa tugas 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959, Kabinet Djuanda terdiri atas 28 menteri. Sejarah mencatat, kabinet itu berisi orang-orang berintegritas dan profesional yang kompetensinya sesuai portofolio kementerian.

Apakah di era kuatnya benturan kepentingan politik jangka pendek ini masih mungkin membentuk zaken kabinet?

Salah satu capaiannya adalah sukses menetapkan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau di Indonesia. Meskipun dihadang Territoriale Zee-en Maritime Kringen-ordonnantie (Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) 1939, diplomasi Djuanda berhasil mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang diakui PBB.

Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim hanya mengakui batas laut teritorial negara-negara maritim, termasuk Indonesia, adalah 3 mil dari garis pantai terendah.

Namun, kata orang, dulu-dulu, sekarang-sekarang. Apakah di era kuatnya benturan kepentingan politik jangka pendek saat ini masih mungkin membentuk zaken kabinet? Kita tunggu keputusan Prabowo.