Bertemu Presiden, CEO and Chairman Freeport Nego Ekspor Tembaga
Presiden bertemu petinggi Freeport. Batas akhir larangan ekspor tembaga dinego. Izin usaha diharapkan diperpanjang.
Oleh
NINA SUSILO
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Petinggi Freeport kembali meminta penundaan larangan ekspor tembaga dari Indonesia. Selain itu, izin usaha pertambagan khususnya juga tetap diharapkan bisa diperpanjang.
Presiden Joko Widodo menerima CEO and Chairman Freeport McMoran Inc Richard Adkerson serta President Freeport McMoran Kathleen Quirk dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PT FI) Tony Wenas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Adapun Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Tony, dibahas juga harapan perpanjangan izin ekspor tembaga.
Sebelumnya, pemerintah sudah melonggarkan larangan ekspor tembaga yang awalnya dimulai Juni 2023. Namun, dengan alasan keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter), pemerintah akhirnya memundurkan batas waktu tersebut menjadi Juni 2024.
Dibahas juga harapan perpanjangan izin ekspor tembaga.
Batas waktu penghentian ekspor tembaga diundur
Kini, Freeport kembali berharap batas waktu penghentian ekspor tembaga bisa kembali diundur. ”Kalau kita nggak bisa ekspor, penerimaan negara akan berkurang kira kira 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 30 triliun berkurangnya, dalam kurun waktu Juni sampai Desember 2024,” tuturnya dalam keterangan seusai pertemuan di bawah pilar Istana Negara, Jakarta.
Pengurangan pendapatan negara itu hanya dari ekspor tembaga. Karenanya, lanjut Tony, hal ini sebenarnya sudah dibahas juga bersama menteri terkait. ”Nanti tanya saja sama menteri,” tambah Tony.
Diharapkan (smelter) bisa selesai Mei dan segera beroperasi pada Juni tahun ini dan nanti akan berproduksi penuh tahun 2024 ini.
Dalam pertemuan dengan Presiden, disampaikan perkembangan terkini dari situasi pertambangan di upstream (pertambangan bahan mentah). Selain itu, dibahas pula kemajuan pembangunan smelter di Gresik yang mencapai lebih dari 92 persen.
”Diharapkan (smelter) bisa selesai pada Mei dan segera beroperasi pada Juni tahun ini dan nanti akan berproduksi penuh tahun 2024 ini,” tambah Tony.
Ketika ditanya mengenai perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), Tony mengelak. ”Kita bicara tadi yang saya sampaikan. Itu dibicarakan mengenai smelter dan upstream-nya gimana,” ujarnya.
Saat ditanyakan terpisah, Adkerson mengelak, ”Sebaiknya Pemerintah Indonesia yang menjelaskan.” Namun, saat ditanya mengenai apakah dia berharap perpanjangan IUPK bisa dikabulkan, Adkerson pun mengangguk-angguk sembari tersenyum. ”Khususnya kalau pemerintah sudah mengatakan begitu,” ujarnya.
Sebaiknya Pemerintah Indonesia yang menjelaskan.
Adkerson juga menyebut pertemuan berlangsung dengan sangat baik dan positif.
Pernah dibahas
Tony menambahkan, masalah perpanjangan kontrak karya sebenarnya sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya dengan Presiden Jokowi di Washington DC. ”Ya, kan, di Washington DC sudah dibahas,” tambahnya.
Dalam catatan Kompas, Presiden Jokowi bertemu Adkerson di Washington DC pada 13 November 2023. Saat itu, Presiden mengharapkan penambahan saham pemerintah sebesar 10 persen di PT Freeport Indonesia bisa segera diputuskan. Dengan demikian, perpanjangan kontrak IUPK PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua, bisa segera diterbitkan.
”Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah mencapai tahap akhir,” tutur Presiden saat itu. (INA)